Selasa, Mei 28, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

KONTRASTIMES.COM-HALBAR | Tersangka kasus Korupsi dana hibah KNPI Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2018, yakni HB yang ditahan Penyidik Polres setempat dengan alasan tidak kooperatif, dinilai keliru oleh Akademisi Hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Iskandar Yoisangadji.

Menurut Iskandar, Penyidik memang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap seorang tersangka, dengan dua alasan, yaitu alasan subyektif dan obyektif.

“Pertama alasan subjektif, seseorang ditahan dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP,”jelasnya, Kamis (23/12/2021).

Kedua, lanjut dia, ialah alasan objektif, dimana berdasarkan pasal 21 ayat (4) KUHAP yang menegaskan bahwa Penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

“Jika dihubungkan ketentuan tersebut dengan pernyataan Kasat Reskrim Polres Halmahera Barat Perihal HB ditahan dengan alasan tidak kooperatif, sedangkan MM tidak di tahan karena kooperatif, ini juga keliru, meskipun terdapat penilaian subjektif oleh seorang penyidik untuk dapat menahan atau tidak ditahan seorang tersangka, Harus dengan alasan yang jelas,”tegasnya.

“Mestinya tidak cukup hanya dilihat dengan kooperatif atau tidak kooperatif. Dalam konsep Law Enforcement, tidak boleh ada tebang pilih, semuanya harus diletakan secara equal, bukankah ini prinsip yang sangat mendasar, yang biasa kita sebut dengan asas equality before the law, semua orang dipandang sama di mata hukum,”sambungnya.

Ia mengaku heran dengan tindakan Penyidik yang hanya menahan tersangka HB dan tidak menahan tersangka MM, padahal kesemuanya disangkakan dengan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya di atas 5 tahun.

“Mestinya harus ditahan keduanya. Lagian ini bukan kejahatan biasa (Ordinary Crime), tetapi ini tindak pidana korupsi. Semua orang tahu kalau tindak pidana korupsi itu merupakan kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime). Olehnya itu penanganannya juga harus luar biasa,”pintanya.

Baca Juga:   Putus Rantai covid -19 Polsek Genteng Tindak 50 Pelanggar Protokol Kesehatan
Baca Juga:   Panglima TNI Sekaligus Ketua Ikatan Keluarga Alumni SMP Negeri 2 Cimahi ikuti Reuni Akbar

Kemudian lebih lanjut ditegaskan, Penyidik Reskrim Polres Halmahera Barat juga harus menelusuri serta menggali lebih dalam kasus tersebut agara terang benderang.

“Terkait dengan pernyataan tersangka inisial HB, yang menyatakan adanya keterlibatan oknum-oknum seperti mantan bendahara KNPI Halmahera Barat inisial MK, Penyidik Reskrim Polres Halmahera Barat juga harus menelusuri serta menggali jauh lebih kedalam agar terang benderang, apakah benar ada pelaku lainnya ataukah tidak berdasarkan pernyataannya. Semuannya harus diungkap biar publik juga tau,”pungkasnya.

Raja Man Kaswalat

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.