Minggu, Juni 16, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

KontrasTIMES.COM | Banyuwangi- Presiden LBH Nusantara memastikan akan membuat Pengaduan secara resmi Ke-Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejagung RI atas Dugaan Malapraktik Kekuasaan Sekda Banyuwangi, apa bila surat kedua pengajuan hearing dari Aliansi NGO Banyuwangi Beradab (BB) LBH Nusantara dan Pendopo Semar Nusantara tidak mendapatkan tanggapan serius dari DPRD Banyuwangi dan Sekda Banyuwangi sebagai pihak terkait dalam perkara yang diajukan dalam hearing.

“Akan tetapi sebelum membuat Pengaduan ke-Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Kejagung RI, ketika sudah berupa keras untuk mengurai masalah tersebut lewat hearing DPRD Banyuwangi, bahkan kita sampai mengirimkan dua kali surat permohonan hearing, surat pertama tanggal 19 Desember 2022 dan surat kedua tanggal 05 Januari 2023,” papar MH Imam Ghozali.(06/01/’23).

MH Imam Ghozali mengungkapkan, pengajuan hearing baginya merupakan syarat etik dan normatif yang harus dilakukan disebabkan, berbagai persoalan yang muncul merupakan akibat dari kebijakan pejabat publik.

“Step By Step, tahapan demi tahapan kita lalui dulu, agar mudah dipahami masyarakat dan yang sudah kita sampaikan kepublik pasti akan kita lakukan,” ucapnya.

“Informasi menarik lainnya, bagi kami adalah munculnya opini adanya aktor belakang layar di belakang atau sekitar Sekda, yang kita harapkan aktor tersebut muncul kepermukaan, kalau mereka tidak bisa dimunculkan lewat hearing ya kita dorong kemunculannya lewat pengaduan ke KPK dan Kejagung”. tukasnya.

Apalagi menurutnya, landasannya sudah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Kalau kita tiba-tiba bikin laporan nanti dituding sentimen atau bermuatan politis, jadi kita ajukan Hearing agar berbagai penyumbatan informasi yang selama ini terjadi bisa mencair, masyarakat juga memahami,” tukasnya.

“Ini untuk pertama kalinya mencoba mengurai persoalan lewat hearing, kita juga tida ingin dikit-dikit gaduh, sebentar lenyap, kemudian gaduh lagi dan lenyap lagi tanpa ada nila Civic Educationnya, sehingga kesan rekayasa pada setiap kegaduhan dari dampak kebijakan, tidak lagi menjadi brending untuk Aktifis di Banyuwangi, puluhan bahkan ratusan persoalan muncul kepermukaan tapi endingnya abstrak,” imbuhnya.

Baca Juga:   Perdagangan Satwa Langka Ilegal Dibongkar Satreskrim Polres Pasuruan
Baca Juga:   Sukses Bonceng PT BSI, LBH Nusantara Tagih Janji Eks Bupati Abdullah Azwar Anas

Sebagai contoh, ia mengumpamakan seperti merekayasa membuat kegaduhan dalam pertandingan bola, siapa sponsor, siapa penendangnya dan siapa yang akan menerima bola,

MH Imam Ghozali menegaskan, pengajuan Hering maupun Audensi merupakan bagian dari berdemokrasi dan pemberantasan KKN, jika itu terkait ranah kebijakan publik, sebab mereka digaji oleh negara dari uang rakyat.

“Seperti petunjuk yang telah dipublikasikan KPK RI dan Kejagung RI bahwa kebijakan pejabat publik yang berdampak pada penggunaan keuangan negara merupakan salah satu bagian dari obyek hukum,” pungkasnya.

Mengutip dari halaman website KPK RI dan Kejagung RI menjelaskan bentuk-bentuk Korupsi yang bisa dilaporkan adalah sebagai berikut:

-Perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara

-Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara

-Penggelapan dalam jabatan

-Pemerasan dalam jabatan

-Tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan

-Delik gratifikasi

Sebagai informasi, materi pengajuan hearing Aliansi NGO Banyuwangi Beradab di DPRD Banyuwangi, mengusung 4 persoalan:

  1. Surat Sekda Kabupaten Banyuwangi Nomor: 050/1532/429.022/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 tentang: Penggunaan Katalog Elektronik Lokal.
  2. Klarifikasi anggaran, pelaksanaan dan pengawasan Proyek 25 milyar untuk 5 Desa ring satu Wilayah Tambang Emas Gunung Tumpang Pitu PT BSI.
  3. Klarifikasi Pembelian, harga dan penunjukan penyedia 97 unit motor pada Ahir tahun 2022 untuk Kepala Desa se-Kabupaten Banyuwangi.
  4. Klarifikasi Pembangunan Pendopo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi.

Desi Dwan

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.