Selasa, Juni 25, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

KONTRASTIMES.COM – JAKARTA | Perilaku penegak hukum yang nyaris menurunkan rasa keadilan masyarakat, sudah pasti
akan berakibat pada peran lembaga peradilan yang terus menerus mengalami krisis kepercayaan oleh masyarakatnya sendiri.

Oleh karena itu paradigma hukum progresif adalah hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum, sehingga penegakan hukum dapat lebih mengedepankan hati nurani demi mencapai keadilan.

Kemudian dalam hal substansi sistem hukum perlu segera direvisi berbagai perangkat peraturan perundang-undangan yang
menunjang proses penegakan hukum di Indonesia.

Misalnya, peraturan perundang-undangan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia seperti KUHP (Kitab Undang-undang Hukum
Pidana) dan KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) proses revisi yang sedang
berjalan saat ini harus segera diselesaikan.

Pakar Hukum Indonesia Andi Kusuma.SH.MKn menegaskan, “Penegak Hukum, Hukum Progresif
Hukum berubah mengikuti perubahan masyarakatnya, dimana ketika masyarakat Indonesia berubah dari masyarakat kolonial menjadi masyarakat nasional yang merdeka maka hukumnya
pun mestinya berubah. Hukum kolonial tentu dimaksudkan untuk melayani kolonialisme,
lsehingga jika masyarakat kolonial diganti oleh masyarakat nasional yang merdeka maka hukum-
hukum kolonial juga harus diubah; jika konfigurasi politik berubah maka karakter-karakter
hukum juga berubah sesuai dengan konfigurasi politik yang melahirkannya, Hukum nasional yang difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial demi tercapainya pembangunan seringkali sulit dimengerti dan diterima oleh masyarakat,” tegas Andi Kusuma.SH.MKn. pada Sabtu (12/3/22) di Jakarta.

Andi Kusuma .SH.MKn menilai, masyarakat awam
merasa bahwa alam kehidupan mereka tidak lagi bersuasana alam kehidupan kedaerahan
setempat yang otonom.

Apalagi Penegakkan hukum di Indonesia sudah lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat di Indonesia, bagaimana tidak, karena persoalan keadilan telah lama
diabaikan sehingga menimbulkan akibat-akibat yang serius dalam kontek penegakkan hukum.

Para hakim yang notabene merupakan produk dari sekolah-sekolah hukum yang bertebaran di Indonesia tidak lagi mampu menangkap inti dari semua permasalahan hukum dan hanya melihat dari sisi formalitas hukum.

Baca Juga:   Ketua DPRD Dan Kakanmenag Meletakkan Batu Pertama Pembangunan Sarana Manasik Haji Jabal Nur

Andi Kusuma juga memaparkan,tujuan hukum yang sesungguhnya malah tidak tercapai.

“Indonesia sebagai negara hukum, peran lembaga peradilan adalah mutlak diperlukan,
sebab dengan adanya lembaga peradilan akan dapat mewadahi dan mengimplementasikan
berbagai persoalan hukum ke dalam bentuk yang nyata dan Realita,”tandas Pakar Hukum Indonesia Andi Kusuma.SH.MKn yang juga seorang Lawyer muda.

Baca Juga:   Masyarakat Bunin Aceh Timur Harapkan Dinkes Segera Tempatkan Bidan PNS Dan Bangun Pustu Karangkuda

Andi Kusuma menambahkan, Dengan demikian, interaksi di dalam
peradilan itu akan terjadi proses-proses hukum sebagai salah satu wujud legitimasi atas berbagai
perilaku baik dalam hubungan-hubungan individu maupun kelompok sosial masyarakat Indonesia.

Menurut Andi Kusuma.SH.MKn mengungkapkan,”Dari perjalanan waktu lembaga peradilan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan seiring
dengan perkembangan zaman, baik dari kelembagaannya maupun dalam sistem penegakan
hukumnya Seperti perubahan itu yakni : –

1.Dimana
Lembaga Peradilan memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum Indonesia, karena lembaga peradilan satu-satunya lembaga formal yang diberi wewenang untuk
mengelola semua permasalahan hukum bagi warga negara yang mengalami permasalahan
hukum.

2 . Lembaga peradilan merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang bersama-sama
dengan masyarakat mengatur dan menyelesaikan berbagai maca permasalahan yang terjadi, sehingga peran lembaga peradilan harus responsif terhadap dinamika masyarakat,”ujarnya.

Seperti yang
dikemukakan oleh Jeremo Frank, tujuan utama membuat institusi peradilan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial tidak lain merupakan pencapaian untuk
mendorong perluasan fungsi sosial dari hukum tu sendiri.

“Sehingga nalar hukum yang dijalankan dapat mencakup nilai keadilan sosial”.Pungkas Andi Kusuma.SH.MKn

Jurnalis :“Endy©️-Dnst Tim-Media”

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari kontrastimes.com dan download aplikasi kami, menarik untuk dicoba, setelah di install (klik SKIP pojok kanan atas langsung masuk Berita-berita Ter update) di:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kontrastimes.indonesia

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.