Jumat, Mei 27, 2022

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa APB Desa

KONTRASTIMES.COM- MALANG | Desa memiliki peran yang sangat penting bagi otonomi daerah. Menurut Undang undang No. 6 Tahun 2014 mengenai desa membuat kedudukan desa semakin baik dan mampu mandiri untuk mensejahterakan daerah masing masing.

Dengan begitu memberikan harapan baru untuk masyarakat desa untuk mengelola daerahnya menjadi lebih baik dengan cara meningkatkan pelayanan publik yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang sesuai di dalam Undang undang desa.

Desa menjadi sasaran bagi pemerintah dalam pembangunan nasional, dalam upaya menunjang keberhasilan pembangunan desa maka pemerintah memberikan kewenangan.

Sumber dana yang memadai untuk dapat digunakan dalam mengelola potensi desa sehinga dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pemerintah telah menganggarkan dana desa setiap tahunnya dengan jumlah yang cukup besar bagi kebutuhan masing masing daerah.

Pemerintah memberikan dana desa kepada desa tentunya untuk digunakan untuk pembangunan desa, baik melalui pembangunan sarana dan prasarana atau membangun perekonomian desa itu sendiri.

Pemberian dana desa itu ditujukan agar tujuan atau sasaran desa dapat tercapai, maka desa harus memahami proses penyelenggaraan Anggaran dan Pendapatan Desa (APB Desa).

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan tahunan dalam masa satu tahun anggaran yang dimulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember terdapat pada Permendagri No.20 Tahun 2018.

Proses penganggaran desa berpedoman pada Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan didalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Adapun komponen penyusun APB Desa sendiri terdiri dari

  1. Pendapatan Desa
    Pendapatan Desa merupakan semua penerimaan desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) yaitu
    a. Pendapatan Asli Desa
    Pendapatan Desa menurut Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
  • Hasil usaha dapat berupa bagi hasil dari BUM Desa
  • Hasil aset berupa tanah kas desa, pasar desa, tempat pariwisata yang dikelola oleh masyarakat, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
  • Swadaya, partisipasi dan gotong royong, berupa penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat desa.
  • Pendapatan desa lain yaitu hasil pungutan desa.
    b. Transfer
    Kelompok transfer sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) terdiri atas jenis :
  • Dana desa
  • Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten / kota
  • Alokasi dana desa
  • Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan yang bersifat khusus dikelola dalam APB Desa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% dan paling banyak 30%.
  • Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten / Kota
    c. Pendapatan Lain lain desa dapat berupa
  • Penerimaan dari hasil kerja sama desa
  • Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di desa
  • Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga
  • Pendapatan lain desa yang sah
  1. Belanja Desa
    Belanja Desa merupakan semua pengeluaran yang merupakan kewajiban desa dalam 1(satu) tahun anggaran yang tidak akan di peroleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa.
    a. penyelenggaraan pemerintahan desa yang memiliki klasifikasi dari beberapa sub bidang yaitu
  • penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa
  • sarana dan prasarana pemerintahan desa
  • administrasi kependudukan, pencatatan sipil
    b. pelaksanaan pembangunan desa
  • pendidikan
  • kesehatan
  • pekerjaan umum dan penataan ruang
  • kawasan permukiman
  • kehutanan dan lingkungan hidup
    c. pembinaan kemasyarakatan desa
  • ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat
  • kebudayaan dan keagamaan
  • kepemudaan dan olahraga dan kelembagaan masyarakat
    d. pemberdayaan masyarakat desa
  • pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan dukungan modal
  • pertanian dan peternakan
  • perdagangan dan perindustrian
    e. penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa
  • penanggulangan bencana alam
  • keadaan darurat
  • keadaan mendesak
Baca Juga:   BANGSA JAWI
Baca Juga:   Hiu Putih Besar Terancam

Pemerintahan desa sebagai salah satu organisasi sektor publik tentunya juga memerlukan sumber pendapatan atau penerimaan agar dapat mencapai tujuannya yaitu menyejahterakan masyarakat.

Pengelolaan pendapatan yang baik dapat dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pemungutan, pencatatan sampai dengan pertanggungjawabannya sehingga dana yang terkumpul dapat digunakan untuk membiayai program/kegiatan desa.

  1. Pembiayaan Desa
    Pembiayaan desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Pembiayaan desa harus disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh desa agar tidak menjadi beban keuangan desa di tahun anggaran tertentu. Pembiayaan desa dibagi menjadi dua yaitu:
    a. Penerimaan Pembiayaan antara lain berupa SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan
    b. Pengeluaran Pembiayaan antara lain pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal
    B. Proses Penyelenggaraan APB Desa
    APB Desa perlu memperhatikan prinsip – prinsip yang menjadi dasar alur penyusunan dan tindakan dalam mengelola keuangan desa.

Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas – asas antara lain:

  1. Transparan
  • Transparan merupakan segala informasi dan kegiatan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dapat diketahui dan diawasi oleh pihak lain yang berwenang
  1. Akuntabel
  • Akuntabel merupakan setiap tindakan atau kinerja pemerintah atau lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak – pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atas pertanggungjawaban kinerja.

Maka dari itu setiap pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pertanggungjawaban

  1. Partisipatif
  • Proses pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan yang wajib melibatkan masyarakat sebagai para pemangku kepentingan di desa. Dengan melibatkan masyarakat desa sebagai proses pengelolaan keuangan desa maka ini sudah mencakup proses penyelenggaraan APB Desa
  1. Tertib dan disiplin anggaran
  • Tertib dan disiplin anggaran memiliki arti bahwa anggaran harus dilaksanakan dengan mencatat atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa
    Proses penyelenggaraan APB Desa Sekarpuro, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

Asas asas proses penyelenggaraan APB Desa Sekarpuro yang pertama ada :

  1. Transparan, menurut perangkat desa terkait proses transparan yang berada di Desa Sekarpuro sudah memiliki sifat keterbukaan mengenai informasi yang diberikan membuat pelaksanaan kegiatan ini tidak ada yang harus ditutup tutupi.
  2. Akuntabel, kinerja APB Desa Sekarpuro sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan baik mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan.
  3. Partisipatif, pada tahapan ini proses pelaksanaan suatu kegiatan sudah melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan di desa.
  4. Tertib dan disiplin anggaran, kinerja perangkat desa dalam mencatat atas penggunaannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan desa
Baca Juga:   Hiu Putih Besar Terancam
Baca Juga:   Inggris Tiba-Tiba Mengumumkan Berita Besar Tentang TIONGKOK..!!!

Nama : Irfan Aulia Hardoko
Nim : 201910170311123
Kelas : Akuntansi Sektor Publik 5C
UM Malang

Related Articles

- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.