Kamis, Mei 30, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Tulungagung – Harapan masyarakat tentang perbaikan pelayanan publik di RSUD Dr. Iskak mengalami jalan buntu. Hal ini terjadi setelah puluhan masyarakat dan mahasiswa yang mengatasnamakan Asosiasi Sound Miniatur Seluruh Indonesia (Asumsi) merasa kecewa terhadap Pemkab Tulungagung setelah melakukan audiensi dari pihak terkait yang dilaksanakan di kantor Aula Dinas Kesehatan Tulungagung, Rabu (20/9/2023) siang.

Langkah selanjutnya Asumsi berencana akan melakukan turun ke jalan minggu depan.

Hadir dalam audensi di antaranya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Khasil Rohmad, pihak Polres Tulungagung dan Kepala bidang Dinas terkait, Ketua Asumsi (koordinator aksi), Perwakilan Mahasiswa serta Perwakilan Asosiasi pedagang dan Perwakilan Masyarakat.

Ada beberapa tuntutan atau permintaan dari Asumsi di antaranya Polres dan Pemkab Tulungagung untuk memberantas dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas di dinas kesehatan maupun puskesmas dan RSUD Dr Iskak serta maraknya calo-calo yang beroperasi di pelayanan publik terutama di pelayanan kesehatan masyarakat.

Kemudian untuk masyarakat yang pernah jadi korban (Pungli) segera laporkan ke Asumsi atau inspektorat terkait. “Jika ada petugas dan calo-calo yang meminta uang atau pungli agar dilaporkan pada kami,” ucap Fikri Imanullah, koordinator Asumsi.

Selain itu, Asumsi juga meminta kepada Bupati Maryoto Birowo dan DPRD mengevaluasi kinerja direktur RSUD dr Iskak Tulungagung.

Koordinator Asumsi Fikri Imanullah saat di konfirmasi kembali media ini mengatakan ada beberapa hal kritikan yang di sampaikan saat audensi yang di antaranya terkait permasalahan adanya calo di tempat-tempat pelayanan publik dan juga terkait perlunya evaluasi kinerja direktur RSU milik Pemkab Tulungagung. “Saya meminta kepada Bupati dan DPRD Tulungagung untuk mengevaluasi kinerja direktur RSUD dr. Iskak yang mana adanya dugaan anggaran 5 Milyar dari APBD yang di buat untuk mengcover masyarakat kurang mampu (SKTM). Karena diduga disalah gunakan untuk kepentingan politik,” demikian rilis yang disampaikan, Rabu (20/9/2023).

Ia mendapatkan temuan yang diantaranya, pasien yang berobat pakai SKTM cukup lewat orang dekatnya direktur bisa gratis dan prosesnya mudah. “Sedangkan pasien yang pakai SKTM dan tidak ada kedekatan dengan direktur RSUD dr. Iskak, masih membayar 50 persen proses rumit,” ungkapnya

Baca Juga:   Polsek Ringinrejo Cek Ketersed Setok Minyak Goreng di Minimarket dan Pasar
Baca Juga:   Polsuska Daop 7 Madiun Tertibkan Pemuda/i di Area Terlarang Jalur KA

Lebih lanjut, Fikri juga meminta kepada DPRD dan Bupati Tulungagung untuk mengalihkan anggaran SKTM di RSUD dr. Iskak untuk subsidi BPJS kelas III.

“biar tepat sasaran dan tadi juga diamini kepala dinas kesehatan,” tegasnya.

Berkaitan banyaknya korban Malpraktek oleh oknum nakes, Asumsi juga meminta kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Tulungagung untuk mengevaluasi kinerja direktur dan jajaran dinas kesehatan maupun puskesma bila terbukti apa yang di lakukannya berdampak buruk kepada pasien agar dicopot. “Sudah tidak layak menjadi pimpinan, karena di duga sudah menyalahkan gunakan wewenang jabatan dan juga membahayakan berkaitan malpraktek pasien,” terangnya.

Selain itu, untuk karyawan di RSUD dr Iskak maupun puskesmas, Asumsi berpendapat perlu adanya reformasi. “Reformasi terkait pelayanan di mana banyak karyawan dalam melayani pasien ataupun pengunjung faktanya di lapangan kurang ramah atau bisa di katakan arogan. Belum lagi pantauan di lapangan sering ditemui jam kerja nakes di puskesmas yang tidak sesuai aturan yang ada”, tutupnya.*(FR)

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.