Kontras TIMES.COM | Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan PT Pelabuhan Indonesia Persero (Pelindo) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Antikorupsi di Kantor Pusat Pelindo, Jakarta, Rabu (3/8).
Dalam keterangan tertulis yang diterima Kontras TIMES dari Jubir KPK Ali Fikri dijelaskan, melalui kegiatan ini, KPK ingin mendorong terbangunnya kepedulian dan perilaku antikorupsi pada ekosistem dunia usaha BUMN.
Hadir dalam Bimtek tersebut Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Direktur Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) Aminudin, Kepala Satuan Tugas Direktorat Gratifikasi Sugiarto.
Kemudian turut hadir Komisaris Utama PT Pelindo Marsetio, Wakil Direktur Utama Hambra, dan Direktur Pengelola Putut Sri Mujianto.
Urgensi Bimtek Antikorupsi
Dalam sambutannya, Nawawi mengajak seluruh jajaran Pelindo meningkatkan integritas dan tata kelola perusahaan yang baik. “Upaya perbaikan tata kelola pelabuhan harus dibarengi dengan peningkatan integritas seluruh instansi yang terlibat dalam pelayanan tersebut, agar sistem untuk meminimalisasi tingkat kerentanan korupsi dapat berjalan optimal, salah satunya melalui Bimtek Antikorupsi hari ini,” pesan Nawawi.
Temuan Masalah
Di hadapan direksi dan pegawai Pelindo, Nawawi juga menuturkan, biaya logistik pelabuhan di Indonesia masih relatif tinggi. Berdasarkan temuan tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), hal itu dipicu oleh beberapa faktor diantaranya birokrasi dan layanan di pelabuhan laut yang belum terintegrasi dan tumpang tindih, terlalu banyak instansi pemerintah yang terlibat, dan buruknya koordinasi.
Di sisi lain, Nawawi mengingatkan bahwa sejak KPK berdiri hingga saat ini, sebanyak 1.425 orang telah diproses oleh KPK. Dari jumlah tersebut, sebanyak 362 orang pelaku tindak pidana korupsi berasal dari pelaku dunia usaha. Oleh karenanya, Nawawi meminta segenap jajaran Direksi dan Pegawai Pelindo untuk berkomitmen dalam melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi.
