Kontras TIMES.COM | Jakarta – Belum usai masalah Verivikasi dan UKW kini timbul lagi istilah sertifikasi Pers dimana kemudian menjadikan Dewan Pers sebagai buah bibir yang destruktif pasalnya semua persoalan yang ditimbulkan selama ini justru bukan sesuatu yang diamanatkan secara tersurat dan tersirat sebagaimana isi UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
Bahkan untuk menentukan lembaga mana yang berhak melakukan sertifikasi Pers Kementerian Komunikasi dan Informasi diminta turun tangan dan membuat penegasan jika lembaganya tidak pernah memberikan izin atau rekomendasi pada LSP Pers Indonesia.
Masih berkutat pada persoalan ladang basah sertifikasi Pers, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), Kementerian Komunikasi dan Informasi, Usman Kansong juga membantah kabar jika Kominfo memberikan izin kepada LSP Pers Indonesia untuk melakukan uji kompetensi kepada wartawan
Pernyataan tersebut kabarnya disampaikan saat audiensi dengan Dewan Pers, Senin, 20 Juni 2022, di Tangerang Selatan, Banten. Dari Dewan Pers hadir Prof Azyumardi Azra (ketua), M Agung Dharmajaya (wakil ketua), Arif Zulkifli (anggota), Ninik Rahayu (anggota), Yadi Hendriana (anggota) dan Paulus Tri Agung Kristanto (anggota).
Usman menambahkan, jika memang Kominfo mengeluarkan surat izin atau rekomendasi pada lembaga lain untuk melakukan sertifikasi wartawan, maka ia meminta agar rekomendasi/izin tersebut dicabut.
Ia akan melaporkan kasus ini pada Menteri Kominfo, Johnny G Plate. “Ada yang bertanya pada saya, mengapa Kominfo justru tidak mendukung Dewan Pers? Saya justru heran kalau ada yang meragukan komitmen saya untuk mendukung Dewan Pers,” dalih Usman.(Dikutip dari ngopibareng/26 Juni 2022)
Sementara itu, Mirza Pahlevi menyatakan bahwa lembaganya memang pernah memberikan rekomendasi pada salah satu lembaga sertifikasi untuk mengadakan pelatihan, namun rekomendasi itu bukan untuk uji sertifikasi wartawan.
“Dalam pertemuan Ketua Dewan Pers Mohamad NUH beserta jajaran Dewan Pers dan Kepala BNSP Kunjung Masehat pada tahun 2021, Pak Kunjung mengatakan bahwa BNSP tidak akan mengeluarkan sertifikat lembaga uji tanpa rekomendasi dari Dewan Pers.
Ternyata BNSP menetapkan satu lembaga uji sertifikasi jurnalistik. Itu melanggar kesepakatan yang disampaikan. Dewan Pers (periode 2022-2025) harus mengusulkan agar penetapan itu dicabut,” tutur Hendry Ch Bangun, mantan wakil ketua Dewan Pers yang juga ikut dalam pertemuan tersebut.
Sebagai informasi, untuk memperjelas dan mempertegas persoalan Sertifikasi, Verifikasi dan UKW merupakan suatu yang tidak tertuang apalagi diamanatkan UU No.40 Tahun 1999 Tentang Pers .
Editor: Mbah Kung-Sumber: ngopibareng
Berita terkait delematika Dewan Pers
