KontrasTIMES.COM | Banyuwangi – Tidak ingin kalah bersaing dengan program wajib belajar 9 tahun, ratusan Kepala Desa seluruh Kabupaten Banyuwangi mengancam akan demo menguasai Jakarta apabila tuntutan mereka untuk memperpanjang masa jabatan Kades dari 6 tahun, menjadi 9 tahun tidak digubris.
Kurang lebih berjumlah 189 Kepala Desa dari 24 Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi menyatakan kesiapannya turun kejalan melaksanakan demo pada Selasa mendatang (17/01/2023) di Senayan Jakarta.
Demo tersebut, dilakukan menuntut revisi Pasal 39 ayat (1) UU Desa 2014 yang menyatakan “Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan”
Dalam kegiatan yang terjadwal tersebut seluruh Kades yang tergabung dalam Papdesi, Askab dan Forum Silahturohmi kumpul bareng untuk menggelar aksi demo mendesak dan tuntut ke Pemerintah agar merevisi UU Desa No 6 Tahun 2014.
Rombongan Kades yang akan berangkat dijadwal pada tanggal (15/01), mereka menggunakan kendaraan bus. Tak hanya itu alat peraga berupa bener juga sudah dipersiapkan.
Ketua Asosiasi Kepala Desa Banyuwangi (Askab) Anton Sujarwo menjelaskan keberangkatan para Kepala Desa Di Banyuwangi bertujuan untuk menyuarakan Revisi UU Desa No 6 tahun 2014, Pasal 39 ayat (1).
“Kita segera ikut gelar demo di Jakarta, demo ini tak hanya dari kabupaten Banyuwangi saja namun Kades seluruh Indonesia,” jelasnya.
Anton juga menjelaskan, Undang Undang Desa No 6 tahun 2014, pasal 39 di ayat 1 agara segera direvisi yaitu Kepala Desa menjabat 9 tahun bukan lagi 6 tahun.
Sekedar diketahui, Undang Undang Desa No 6 tahun 2014, pasal 39 ayat 1 dan 2 menjelaskan :
(1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.(Im)
