KONTRASTIMES.COM- BLTAR | Wabup Kabupaten Blitar Rahmat Santoso membantah dengan tegas, tudingan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah yang mengatakan Kementerian PUPR tidak pernah memberikan dana hibah sebesar Rp229,5 miliar untuk penanganan 14 ruas jaringan jalan di Kabupaten Blitar.(kompas.com/18/04/’22)
Makdhe Rahmat menegaskan, bahwa Pemkab Blitar menandatangani MoU tersebut tidak di tempat diskotik, karoake atau warung kopi, tapi kita tandatangani langsung di Gedung BPSDM Kementerian PUPR disertai berita acara lengkap begitupun dengan undangan penandatanganan MOU tersebut Semua masih tersimpan lengkap
“Sekarang itu serba online hari ini kita malsukan, besok ditangkap polisi, surat undangan kita juga ada dan itu resmi dari Kementerian PUPR”. Ujar Wabup Rahmat Santoso.(19/04/’22)
Wabup Blitar kemudian malah balik bertanya, “Sekarang yang tidak jelas dan Hoax siapa dong, kalau memang ada oknum di Kementerian PUPR ya Monggo ditidak tapi jangan korbankan harapan masyarakat Kabupaten Blitar”.Sanggah Makdhe Rahmat
Makdhe Rahmat juga menjelaskan kronologi awal pengajuan 14 ruas jalan rusak parah di Kabupaten Blitar berawal dari adanya keluhan infrastruktur yaitu jalan rusak di Kabupaten Blitar.
“Kami dari Pemkab Blitar, Bupati dan Wakil Bupati Blitar berusaha mencari inovasi menindaklanjuti aspirasi masyarakat, disebabkan adanya keterbatasan anggaran daerah, jadi kami tidak diam makan gaji buta”. Sanggah Makdhe Rahmat
Untuk selanjut dilakukan upaya mencari bantuan ke provinsi dan pusat, termasuk ke Kementerian PUPR. Dimana dari aspirasi yang masuk, 14 ruas jalan tersebut menjadi prioritas diperbaiki.
“Pemkab berkirim surat resmi ke Kementerian PUPR, bahkan diperkuat dengan surat dari Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yang kebetulan dari Dapil Jawa Timur.” Tandas Wabup Rahmat.
Selanjutnya ada jawaban resmi juga dari Kementerian PUPR, yang ditindaklanjuti dengan survei lokasi ruas jalan tersebut. Setelah survei, berlanjut proses sampai ada undangan resmi kepada Bupati dan Wakil Bupati Blitar melakukan tandatangan hibah ke Kementerian PUPR di Jakarta.
“Semua bukti surat, dokumen, undangan ada dan resmi atas nama kedinasan bukan pribadi. Rombongan yang juga ada beberpaa kepala OPD, disambut resmi dan penandatanganan di Gedung BPSDM, bukan di cafe, hotel atau warung kopi,” tandas pria yang juga Ketua Umum DPP Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) ini.
Sisi lain kenapa bantuan tersebut kita beberkan ke Masyarakat, itu karena kita ingin semua proyek transparan dan tidak ada yang disembunyikan.
“Sekarang era keterbukaan informasi, justru salah kalau Pemkab melalui Kominfo tidak menyampaikan informasi ini. Nanti malah muncul kabar, Bupati dan Wakil Bupati sembunyikan proyek miliaran,” terangnya
Terakhir Wabup Rahmat Santoso menyampaikan bahwa untuk mengklarifikasi masalah tersebut pihaknya sudah ada janji ketemu dengan Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah
“Saya hari ini berangkat ke Jakarta dan nantinya diberi waktu ketemu beliau pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, semua berkas dari awal sampai ahir juga akan kita bawa”. Pungkas Wabup yang juga Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini.
LK/ILMA
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari kontrastimes.com dan download aplikasi kami, menarik untuk dicoba, setelah di install (klik SKIP pojok kanan atas langsung masuk Berita-berita Ter update) di:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kontrastimes.indonesia
