Kontras TIMES.COM | Jakarta,- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Tim Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) merekomendasikan pemerintah untuk meningkatkan bantuan dana bagi Partai Politik (Parpol).
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Harian Stranas PK Niken Ariati dalam bincang-bincang bertajuk ‘Cegah Korupsi Politik, Anak Muda Bisa Apa?’, di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (24/8).
Dalam paparannya, Niken menjelaskan pada tahun 2022, anggaran negara melalui APBN yang digelontorkan untuk Parpol sebesar Rp126 miliar.
Jika dirinci, parpol yang berada di pusat hanya mendapatkan Rp1.000 per satu suara dan Rp1.200 per satu suara bagi parpol di daerah dengan APBD. Jumlah ini terbilang masih sangat rendah jika dibandingkan dengan biaya operasional Parpol.
“Jika dikonversi, jumlah itu hanya nol koma sekian dari kebutuhan dan nggak ngefek sehingga sisanya harus mencari sendiri. Akhirnya keuangan Parpol nggak akan akuntabel,” kata Niken.
Berdasarkan hasil kajian KPK bersama LIPI, baseline kebutuhan operasional Parpol pada tahun 2023 ialah Rp16.922/suara. Dengan jumlah tersebut, bantuan keuangan yang bisa diberikan negara ialah sebesar 50% atau setara dengan Rp8.461/suara. Dengan demikian, Parpol akan memiliki pendanaan yang lebih sehat sehingga mengurangi risiko korupsi karena bekerjasama dengan pihak tertentu untuk mencari dana operasional tambahan.
Urgensi Penambahan Dana Parpol
Di sisi lain, penambahan dana Parpol memiliki urgensi tersendiri dalam rangka menyongsong Pemilihan Umum tahun 2024. Pada tahun politik itu, masyarakat akan memilih pemimpin dari level daerah hingga nasional dalam waktu kurang dari satu hari. Momen dimana masa depan bangsa Indonesia akan dipertaruhkan untuk lima tahun ke depan.
Sebagaimana diketahui, menurut Niken, Parpol merupakan institusi demokrasi yang paling strategis. Parpol merupakan rumah pencetak pemimpin dan birokrat bangsa di semua level. Parpol pula yang membuat kebijakan yang pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat luas.
“Ini menandakan Parpol menjadi instrumen yang sangat penting. Juga demokrasi yang sehat dan solid butuh bahan baku sehingga pembiayaan ini sebenarnya oleh individu atau negara berhak melakukannya,” ujar Niken.
Mengutip data KPK, jumlah kasus korupsi terbanyak melibatkan anggota DPR, DPRD, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Notabenenya mereka semua merupakan aktor-aktor yang lahir dari proses politik yang melibatkan Parpol. Tanpa Parpol, mereka tidak akan pernah dapat turun gelanggang dan memenangkan kontestasi.
Kajian KPK memperlihatkan salah satu alasan aktor politik melakukan tindak pidana korupsi karena melakukan pemufakatan jahat dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu dibutuhkan untuk mengembalikan ongkos politik dan iuran biaya operasional di tubuh Parpol itu sendiri. Untuk itu, dengan meningkatkan dana Parpol hal tersebut bisa diminimalisir.
Strategi Khusus
Meskipun diberikan bantuan dana lebih besar, Niken berujar tentu ada mekanisme yang harus diikuti salah satunya dengan mengimplementasikan Sistem Integritas Partai Politik (SIPP). SIPP akan menjadi seperangkat kebijakan yang dibangun oleh Parpol dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kadernya.
Terdapat 5 komponen utama bagi parpol dalam implementasi SIPP. Yakni, kode etik, yang mencakup adanya lembaga penegak etik dan whistle blower system; keuangan parpol dengan kejelasan sumber keuangan dan alokasi anggaran; rekrutmen yang baik dengan regulasi dan sistem yang apik; demokrasi internal parpol yaitu demokratisasi dalam penentuan pengurus dan pengambilan keputusan; dan kaderisasi dengan regulasi yang diiringi monitoring dan evaluasi.
Implementasi SIPP sebenarnya sangat menguntungkan untuk Parpol. SIPP menjadi solusi bagi problematika partai politik, yaitu ketiadaan standar etik partai, rekruitmen politik tertutup dan sarat nepotisme, serta masalah pada pendanaan parpol. Hal ini akan menjadi salah satu indikator Parpol bersih dari korupsi.
“Dashborad SIPP ini terbuka dan semua orang bisa mengakses. Jadi sebelum memilih mereka bisa dicek semua. Semua pola-pola mulai dari kaderisasi, sumber keuangan, pendidikan antikorupsi di tubuh Parpol bisa dicek. Sehingga uang ini bisa dipertanggungjawabkan untuk pendidikan antikorupsi yang sebaik-baiknya,” ujar Niken.
Peran Generasi Muda
Di sisi lain, Kasatgas 3 Direktorat Pendidikan Peran Serta Masyarakat KPK David Sepriwasa menjelaskan melalui skema di atas diharapkan bisa membuat ekosistem di tubuh Parpol yang lebih sehat. Apalagi saat ini sudah banyak anak-anak muda—generasi penerus bangsa yang tertarik pada politik. Apalagi anak-anak muda memiliki kesempatan yang sangat terbuka menjadi seorang pemimpin.
David berujar, aturan di Indonesia memungkinkan seseorang berusia 21 tahun menjadi anggota DPR/DPRD, 25 tahun menjadi Walikota atau Bupati, 30 tahun menjadi Gubernur, dan pada saat berusia 40 tahun menjadi seorang Presiden. Fakta ini dengan jelas memperlihatkan anak muda memiliki potensi, peluang, dan harapan untuk menduduki jabatan strategis.
“Ketika rekrutmen (Parpol) nilai integritas itu penting. Apalagi saat ini dunia sudah terbuka. Orang yang kena kasus korupsi hancur semua struktur karier termasuk kehidupan pribadi. Dan akan sulit membangunnya kembali,” kata David.
Sementara itu Sekretaris Jenderal DPP IMM Zaki Nugraha menjelaskan dalam konteks politik Indonesia, anak muda bisa menjadi agen-agen integritas, agen kontrol, dan agen perubahan. Caranya dengan membuat pelbagai kajian untuk mengkritisi kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat Indonesia.
“Yang muda bisa juga menyusun sistem dalam artian memberikan gagasan terbaik, membuka ruang diskusi di kalangan kampus. Ini bisa memberikan kado terindah ke negeri ini bahwa sistem ini harus bagus dan bersih,” ujarnya.
Senada Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara sekaligus politisi PSI, Faldo Maldini, mendorong anak-anak muda untuk menjalankan fungsi kontrol publik. Anak muda yang baik, menurut Faldo harus memiliki pikiran dan gagasan untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih.
“Meskipun teman-teman nggak ikut politik tapi jangan jadi antipati juga. Dengan adanya kontrol publik tentu pengawasan kepada orang-orang yang ada di pemerintahan itu sangat penting. Jadi lihat pekerjaan kami,” tutup Faldo.(*)
Sumber: Jubir KPK Ali Fikri
