Kamis, Juni 13, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Halbar- Sentral Mahasiswa Indonesia (Semaindo) Halmahera Barat-DKI Jakarta, kembali mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi Dana pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara.

Pasalnya, mereka menduga realisasi dana PEN senilai Rp. 208 Miliar oleh Pemerintah Halmahera Barat, tidak sesuai sehingga menyebabkan adanya kerugian negara.

Sekretaris SEMAINDO Halmahera Barat-DKI Jakarta, Inggrid Elfira Tokan, menyampaikan, pihaknya sudah melayangkan laporan kepada KPK RI karena diduga ada penyalahgunaan Dana Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional yang dilakukan oleh Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat.

Inggrid mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2021 melakukan Pinjaman kepada Pihak ketiga
sebasar Rp.208.500.000.000 dalam rangka memulihkan ekonomi di Daerah setempat setelah terdampak Covid-19.

“Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan kegiatan perekonomian nasional sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi yang terkena dampak akibat pandemi di berbagai sector, seperti Pendidikan, Kesehatan, ekonomi, dan lain-lain,”beber Inggrid.

Dengan anggaran yang bersumber dari pinjaman dana PEN yang dilakukan oleh Pemerintah Halmahera Barat, sambung Inggrid, Pemerintah Daerah melakukan beragam upaya untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi negara, salah satunya melalui program ini dengan focus kegiatan di antaranya :

  1. Infrasturktur perumahan dengan jumlah anggaran Rp.5 Miliar.
  2. Infrastruktur Penataan Ruang jumlah anggaran Rp.28.1 Miliar
  3. Infrastruktur Kesehatan jumlah anggaran Rp.6 Miliar
  4. Infrastruktur Pariwisata jumlah anggaran Rp. 6 Miliar
  5. Infrastruktur bidang cipta kerja jumlah anggaran Rp. 11 Miliar
  6. Infrastruktur perhubungan jumlah anggaran Rp. 4 Miliar
  7. Infrastruktur jalan dan jembatan jumlah anggaran 148.4 Miliar.

Sementara itu, kata Inggrid, dari berbagai sumber anggaran Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 dengan Nomor LHP:16.B/LHP/XIX/.TER/05/2023 Tanggal 14 Mei 2023, terdapat sejumlah temuan di berbagai item, yang di antaranya,

  1. pemeriksaan Pengelolaan Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, belanja makanan dan minuman pada Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah dan Badan Pengelolaan Daerah, melebihi standar biaya.
  2. Pembayaran Pekerjaan Pembangunan jalan sirtu Desa Bukubualawa-Tauro dan Hatebicara Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  3. Pengelola retribusi pada 2 SKPD belum sesuai ketentuan.
  4. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2022 pada 4 SKPD.
  5. Belanja barang jasa konsultasi pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melebihi kewajibannya.
  6. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD belum dikenakan.
  7. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2022 pada 4 SKPD.
  8. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD.
  9. Belanja modal Gedung dan bangunan pada dinas Pendidikan dan Kebudayaan melebihi kewajibannya.
  10. Kesalahan penganggaran belanja barang dan jasa dan belanja modal tahun anggaran 2022 pada 4 SKPD.
  11. Realisasi belanja honorarium pada tiga SKPD melebihi Standar biaya yang diatur dalam peraturan bupati.
  12. Realisasi belanja perjalanan dinas pada dinas pariwisata dan kepemudaan olahraga dan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang tidak sesuai ketentuan.
  13. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD belum dikenakan.
  14. Kekurangan volume dan ketidaksesuaian spesifikasi atas pelaksanaan pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
  15. Realisasi belanja honorarium pada tiga SKPD melebihi Standar biaya yang diatur dalam peraturan Bupati.
  16. Realisasi belanja perjalanan Dinas pada Dinas Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak sesuai ketentuan.
  17. Denda keterlambatan atas belanja modal pada 6 SKPD belum dikenakan.
  18. Denda keterlambatan atas belanja barang dan jasa kegiatan pengadaan alat pertukangan pada dinas sosial P3.
Baca Juga:   Kasus Ferdy Sambo P-21, Menko Polhukam Apresiasi Kerja Keras dan Profesionalitas Polri - Kejagung
Baca Juga:   Kapolri Keluarkan Telegram Berangus Premanisme, Ini 5 Hal Yang Harus Dijalankan Kapolda

Untuk itu, pihaknya Mendesak agar KPK RI agar segera memanggil dan memeriksa Bupati James Uang dan Wakil Bupati Halmahera Barat, Jufri Muhamad, terkait kasus dugaan Tindak pidana Korupsi dana PEN Senilai Rp. 208.500. M.

“Kami juga Meminta KPK mengusut 7 Item program pembangunan di Halbar yang diduga tidak sesuai dengan Sub Anggaran yang telah di tentukan. KPK sebagai Lembaga anti rasuah harus mengeluarkan surat Sprindik untuk dugaan kasus Tindak pidana korupsi Dana PEN,”pungkasnya.

Raja Man Kaswalat

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.