Selasa, Juni 25, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Banyuwangi – Sepuluh tahun Golden Shre Deviden Saham Pemkab Banyuwangi di PT Merdeka Cooper Gold Tbk, tidak ada ujung pangkalnya, bahkan PT MDKA yang dulunya bernama PT Merdeka Serasi Jaya selalu berargumen untuk penambahan modal membesarkan PT Merdeka Cooper Gold Tbk.

Menjadi pertanyaan masyarakat Banyuwangi, setelah PT Merdeka Cooper Gold Tbk. Menjadi besar, Perusahaan tersebut menjadi milik siapa, dan bagaimana mana perhitungan dengan Deviden Pemkab Banyuwangi yang mereka gunakan.

Emy Wahyuni Dwi Lestari, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menjelaskan, bahwa Deviden tidak bisa keluar dengan dalih Putusan RUPS belum membagikan Deviden.

“Jadi Deviden yang harus nya diterima Pemkab Banyuwangi, saat ini ditahan PT MDKA dengan alasan Hasil Putusan RUPS,” ujar Emy Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, saat dikonfirmasi via tlp Wasapp.(12/07/’23)

Lebih lanjut Emy mengungkapkan, bahwa pihaknya sudah kerapkali mempertanyakan ke Pemkab Banyuwangi, akan tetapi jawabannya masih sama, Putusan RUPS PT MDKA belum mau membagikan.

“Kami rencanakan untuk segera mengundang pihak PT Merdeka Cooper Gold, di Forum DPRD Banyuwangi untuk membahas terkait Deviden,” cetus Emy.

“Habis ini ada Banggar perubahan APBD, Saya akan tanyakan,”.tulis Emy lewat pesan wasapp.

Sementara itu, Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab MH Imam Ghozali menegaskan Putusan RUPS PT MDKA yang tidak pernah membagikan Deviden sengaja dijadikan alat legitimasi untuk mengkebiri dan mengaburkan hak penerima Deviden utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Yang terlihat hari ini situasi malah diputar balik, kepentingan negara harus tunduk dengan RUPS, lantas apa gunanya bikin perda Tentang Investasi Permanen kalau hak negara kemudian dipasung Perusahaan dengan dalih RUPS dan lain dari itu sudah tertuang dalam PP 71 Tahun 2010: Secara garis besar, berdasarkan jangka waktunya investasi pemerintah terbagi menjadi 2 (dua), yaitu investasi jangka pendek (<1 tahun) dan investasi jangka Panjang (> 1 tahun).

Baca Juga:   Koordinasi Dengan Pemdes Marimabati Bantu Arifin Pangadi Masuk Penerima Bantuan Rumah

“Karena itu, Kebetulan saat ini menjelang akhir periode Anggota DPRD Banyuwangi, menurut kami mereka wajib ikut bertanggungjawab mengawal 10% Saham Pendiri Non Dilusi Pemkab Banyuwangi di PT MDKA, Jangan HANGAT-HANGAT TAHI AYAM,” ucapnya.

Baca Juga:   Ketua Umum FWJ Kecam Pembakaran Rumah Wartawati Kampar

“Deviden tidak dibagikan, iya kalau Saham Pemkab Banyuwangi jadi meningkat, ini justru Saham Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi hancur-hancuran, INI MEREKA PINTER ATAU TERLALU PINTER JADI PEMIMPIN DAERAH, SEHINGGA PERISTIWA JADI TERBALIK” pungkasnya.

Desi Dwan /Red

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.