Sabtu, Desember 10, 2022

Dalam Waktu Hampir Bersamaan, Dua Politikus Paling Berjasa Untuk BSI Jadi Menteri

Kontras TIMES.COM | Kabupaten Banyuwangi- Sebuah video pendek yang dibuat oleh seseorang dengan mengidentifikasi dirinya sebagai angin timur, Viral dijejering Media Group Wasaap, pada 29 September 202.

Dalam video pendek tersebut disebut, entah disengaja atau memang didesain sejak awal, hanya berselang empat bulan dua sosok tokoh politikus yang punya jasa besar terhadap PT.BSI diangkat menjadi Menteri RI.

Dalam tayangan video pendek yang diterima redaksi Kontras TIMES, kedua politisi yang saat ini menduduki jabatan Menteri merupakan tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meloloskan kegiatan PT BSI untuk melakukan eksploitasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu di Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi Jatim.

Kedua tokoh politikus tersebut adalah Zulkifli Hasan dan Abdullah Azwar Anas yang pada masa Pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), keduanya menjadi garda terdepan sekaligus penentu kebijakan terkait eksekusi alih fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu, melalui SK No. SK.826/Menhut–II/2013 tentang penurunan status Hutan Lindung Gunung Tumpang Pitu menjadi hutan produksi, seluas 1.942 hektar.

Alih fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu, disinyalir dilakukan dengan tujuan untuk mensiasati adanya aturan dalam Undang-Undang no. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan melarang kegiatan open pit mining (penambangan terbuka) di hutan lindung.

Tantangan dan Tanggung Jawab untuk Dua Menteri Yang Baru Dilantik Presiden Jokowi

Dengan jabatan barunya sebagai Menteri, tentu Zulkifli Hasan dan Abdullah Azwar Anas saat ini punya potensi cukup strategis untuk mengurai benang kusut dampak alih fungsi hutan lindung dan eksploitasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Dengan jabatan barunya sebagai Menteri, keduanya juga sudah semestinya saat ini lebih mudah memberikan pemaparan secara terbuka tentang manfaat apa saja yang telah diperoleh masyarakat Banyuwangi dari beroperasinya perusahaan eksploitasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu dan dampak negatif apa saja yang telah terjadi dan kelak akan menjadi ancaman serius jangka panjang bagi Kabupaten Banyuwangi.

Atau sebaliknya, dengan jabatan barunya sebagai Menteri, keduanya masih bertahan dan melegitimasi kepentingan PT BSI di Kabupaten Banyuwangi, sementara itu janji-janji manis yang pernah ia sampaikan untuk masyarakat Banyuwangi hingga saat ini masih dipertanyakan.

Sebagai informasi, dari penelusuran jejak digital Jabatan Dua Tokoh Politisi Tersebut Pada Tahun 2013 dan Jabatan Keduanya Saat Ini adalah sebagai berikut:

  1. Zulkifli Hasan

Zulkifli Hasan, S.E., M.M atau lebih dikenal dengan nama Zulhas seorang Politikus dari Partai Amanat Nasional dan menjabat sebagai Menteri Kehutanan Indonesia ke-10 semenjak 22 Oktober 2009 – 1 Oktober 2014 pada masa pemerintahan Presiden SBY.

Zulhas juga pernah menjabat Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (2014–2019)

Pada masa Zulhas menjabat sebagai Menteri Kehutanan 2009-2014 inilah, ia menyetujui alih fungsi hutan hutan lindung Gunung Tumpang Pitu, pada pada tanggal 19 November 2013 melalui melalui SK No. SK.826/Menhut–II/2013.

Dengan jumlah hutan yang dialihfungsikan seluas 1.942 hektar, dari pengajuan awal Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang mengusulkan mengusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas + 9.743, 28 hektar.

Zulkifli Hasan Jadi Menteri Perdagangan

Zulkifli Hasan kembali menduduki jabatan strategis sebagai Menteri Perdagangan Indonesia, mulai pada tanggal 15 Juni 2022, menggantikan Muhammad Luthfi.

Keputusan pergantian dan pelantikan tersebut tertuang dalam Keputusan Nomor 64 Tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri negara Kabinet Indonesia maju periode 2019-2024

  1. Abdullah Azwar Anas

Abdullah Azwar Anas merupakan sosok tokoh politisi yang cukup kreatif dalam segala sisi, khususnya ketika dirinya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi dua periode, memimpin sejak 21 Oktober 2010 hingga 17 Februari 2021.

Abdullah Azwar Anas yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI 1999-2009, kemudian terpilih menjadi Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sejak 13 Januari 2022.

Abdullah Azwar Anas dianggap punya jasa besar untuk PT.BSI, saat dirinya menjabat sebagai Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko pada periode pertama Masa jabatan 21 Oktober 2010 – 21 Oktober 2015.

Abdullah Azwar Anas melalui surat surat Nomor 522/635/429/108/2012 tanggal 10 Oktober 2012 atas nama Bupati Banyuwangi mengusulkan perubahan fungsi kawasan Hutan Lindung seluas + 9.743, 28 hektar.

Surat tersebut kemudian direspon Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan lewat keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013 dengan mengijinkan alih-fungsi seluas 1.942 hektar.

Meskipun, kemudian luas area hutan lindung yang dialihfungsikan jauh lebih kecil dari yang diajukan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas seluas + 9.743, 28 hektar dan yang disetujui Kemenhut seluas 1.942 hektar, akan tetapi dalam pelaksanaannya tetap saja menyisakan persoalan, utamanya diarea tersebut terdapat banyak pemukiman warga yang sudah menempati puluhan tahun tanpa Sertifikat Hak Milik (SHM).

Baca Juga:   Korpus DEMA, Pemerintah Harus Tegas Tegakkan Hukum

Abdullah Azwar Anas Jadi Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia (MENPAN RB)

Baca Juga:   Selesai Tepat Waktu, TMMD Ke 112 TA 2021 Kodim 0808/Blitar Resmi Ditutup

Presiden Jokowi telah secara resmi melantik Abdullah Azwar Anas sebagai MenPAN-RB, pada Rabu, 7 September 2022, menggantikan almarhum Tjahjo Kumolo yang wafat pada Jumat (1/7/2022).

Abdullah Azwar Anas dilantik berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.

Tanggapan Tokoh Masyarakat Banyuwangi Selatan, Menakar Dampak Eksploitasi Gunung Tumpang Pitu

Salah satu tokoh masyarakat Banyuwangi selatan yang juga kerap kali disebut pendukung Bupati Banyuwangi tapi juga dianggap sebagai masyarakat yang getol mempertanyakan manfaat dan tata kelola keberadaan tambang emas bagi Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, ahirnya buka suara menanggapi viral video tersebut.

MH Imam Ghozali mengungkapkan, di Banyuwangi bicara tambang atau hasil tambang seakan-akan saat ini menjadi sesuatu yang tabu dan beraroma konflik, selain itu membuat banyak orang seketika merasa alergi.

Meskipun disisi lain dari aura mereka, terasa sangat ambisius untuk bisa masuk didalam lingkaran tambang.

MH Imam Ghozali juga mengaku kalau dirinya sangat memahami bahwa para pemilik saham atau pemilik perusahaan PT.BSI atau PT Bumi Suksesindo Copper And Gold, terdapat tokoh-tokoh nasional atau para pengusaha yang mungkin sulit tersentuh hukum, atau memiliki kuasa lebih jika dibandingkan dengan dengan 100 atau 1000 masyarakat yang terganggu dengan adanya Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Tumpang Pitu.

“Tapi apa artinya sebutan tokoh kalau itu tidak bisa memberikan dampak positif untuk masyarakat dan tidak bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat atau bahkan sebaliknya malah menyusahkan masyarakat khususnya masyarakat wilayah tambang emas….terus yang di tokohkan dari mereka apanya… kedudukannya, hartanya atau Jabatannya,” tegas MH Imam Ghozali (29/09/’22).

MH Imam Ghozali menuturkan, bahkan dirinya pernah mendapati cerita kalau hanya sekelas DPR-D Banyuwangi yang coba-coba mengusik tambang jika tidak ingin di PAW.

MH Imam Ghozali mengingatkan, untuk para pejabat yang berperan secara politis maupun struktural terkait kebijakan penerbitan izin eksploitasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu.

Jangan lupa pertanggungjawaban mereka secara moral terhadap masyarakat Banyuwangi dan secara politis maupun yuridis pertanggungjawaban itu akan tetap melekat, bahkan ketika mereka tidak lagi menjadi pejabat.

Mungkin saat ini untuk ngomong seperti itu yang lain ‘keberatan’ tapi ini fakta yang terjadi saat ini dan akan terjadi nanti.

“Karena itulah kenapa saat ini meskipun saya dukung Bupati akan tapi tetap saya kritisi khususnya urusan tambang dan pembangunan infrastruktur jalan di Wilayah Kabupaten Banyuwangi,” ucapnya.

MH Imam Ghozali menjabarkan, sikap kritis tersebut diperlukan dengan harapan selagi mereka masih menjabat bisa menjadi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan kekurangan dimasa lampau, sehingga pasca mereka lepas dari jabatan tersebut bisa clear and clean.

“Penting untuk disadari, kebanyakan kita, masih terdidik menghujat pemimpin setelah mereka tidak lagi menjabat, meskipun sebelumnya kita norok bontek numpang menikmati hidup saat mereka jadi pemimpin,” imbuhnya.

Seperti umpamanya saat Abdullah Azwar Anas jadi Bupati Banyuwangi mereka berduyun-duyun mengabdi Bupati, tapi setelah dia tidak menjabat orang beramai menghujat.

Akan tetapi, ketika saat ini Abdullah Azwar Anas jadi menteri MENPAN RB, mereka muncul lagi dengan wajah manis jadi pendukungnya Abdullah Azwar Anas.

“Sikap seperti itu wajar untuk Meraka yang lagi galau dengan identitas diri, akan tetapi saya sebagai santri tidak terdidik untuk seperti itu, sehingga sikap kritis untuk pemimpin yang kita dukung hukumnya wajib,” kilah MH Imam Ghozali.

Selain itu menurutnya, menghujat merupakan pekerjaan yang mudah dan bisa dilakukan semua orang, menghujat juga tidak membutuhkan keahlian apa-apapun, cukup bagi mereka merawat rasa benci dan dengki di dalam hati, seseorang akan menjadi ahli menghujat yang luar biasa.

Sementara itu menyikapi isi narasi dalam Video pendek tersebut ia mengatakan, bahwa apa yang dijelaskan dalam narasi video tersebut merupakan kelas balik sejarah yang tidak dapat dihapus atau dipisahkan dari peristiwa yang terjadi saat ini.

“Jadi namanya sejarah ya sejarah gak bisa diplintir apa lagi itu termasuk katagori dokumen yang tercatat dalam lembar negara,” tandasnya.

Lebih lanjut MH Imam Ghozali menjabarkan, bahwa dalam posisi mendukung Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan sikapnya menyoroti Ekploitasi tambang emas di Gunung Tumpang Pitu atau sikapnya menolak perluasan tambang emas masuk Gunung Salakan, seharusnya bisa dipahami secara positif, begitupun dengan sikap masyarakat yang saat ini teguh menolak perluasan tambang emas di Wilayah Kecamatan Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi.

Baca Juga:   Gayung Bersambut, Bakamla RI Persiapkan Pangkalan Armada di Gorontalo Utara

“Sikap warga kabupaten Banyuwangi menolak tambang adalah bagian kecil dari dampak gagalnya para pemimpin dalam melakukan transformasi manfaat dan informasi terhadap masyarakat,” ujarnya.

Seharusnya, adanya otonomi daerah merupakan pondasi kuat dimana peran Bupati dan DPRD sangat penting, akan tetapi peran tersebut bisa saja hanya menjadi ‘CATATAN’ apabila intervensi kekuasaan politik diluar daerah sangat masif, sehingga politisi daerah tidak berkutik.

MH Imam Ghozali menegaskan, adanya dikotomi gerakan yang memicu timbulnya perbedaan dalam kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung atau menolak keberadaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu, hanya akan mengaburkan tugas dan fungsi negara untuk mensejahterakan masyarakat.

Baca Juga:   Kompolnas Beri Apresiasi Kinerja Polri Sepanjang Tahun 2021

“Dikotomi masyarakat dengan melebeli mereka dengan sebagai kelompok pro dan kontra tambang, menurut saya sudah tidak lagi relevan dan hanya akan mengaburkan tugas, hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan, baik yang pro maupun yang tolak tambang disana ada teman-teman saya yang saya harap tidak saling menciderai untuk sesuatu yang bukan milik kita, atau hanya menjadikan mereka sebagai tameng/penghalang tercapainya sila 2 dan 5 dalam Pancasila” tegas MH Imam Ghozali.

Pancasila Sila 2 dan 5

  1. Sila kedua:
    Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, lalu berpersatuan Indonesia, berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
  2. Sila kelima:
    Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, berpersatuan Indonesia, serta berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

MH Imam Ghozali memaparkan, okelah kita nolak tambang toh kenyataannya Gunung Tumpang Pitu sudah ditambang sedemikian rupa, atau kita menerima Ekploitasi tambang emas, akan tetapi manfaat juga apa untuk masyarakat baik itu untuk peningkatan kualitas ekonomi maupun jaminan masa depan dari penambangan yang sudah terjadi di Gunung Tumpang Pitu.

“Hak-hak masyarakat jangan dirampas hanya karena mereka menolak tambang, atau menjadi alasan lain untuk pendukung tambang mengambil keuntungan lebih tanpa bisa menyelesaikan akar masalah yang terjadi dimasyarakat,” tandasnya.

Adanya kegiatan Perusahaan Tambang Emas di Gunung Tumpang Pitu yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan eksploitasi dalam beberapa tahun terakhir ini, justru menjadi momentum bagi para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan untuk menjelaskan kepada masyarakat manfaat apa saja yang didapat masyarakat selama ini atau manfaat yang diterima kelompok-kelompok tertentu dari adanya Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Tumpang Pitu tersebut,”tukasnya.

“Jadi gak perlu marah-marah atau merasa terganggu atau lebih-lebih membuat ulah yang menciderai masyarakat dalam bentuk apapun,” imbuhnya.

Kalau pemimpin-pemimpin dari daerah hingga pusat tidak bisa menjelaskan manfaat apa yang sudah terjadi dan sedang dilakukan dari eksploitasi dan alih fungsi hutan lindung….. ya jangan berfikir nambah melakukan eksploitasi di wilayah lain, meskipun umpamanya perusahan tersebut sudah memiliki Izin, tapi bukan sesuatu yang sulit bagi negara untuk mencabutnya, terkecuali ada faktor X,” ucap MH.Imam Ghozali yang juga merupakan Presiden LBH Nusantara.

Untuk diketahui, pada level setingkat Kabupaten Banyuwangi saat ini sedang mengalami krisis tokoh, sehingga banyak kemudian beberapa orang mengidentifikasi dirinya sebagai tokoh dari lembaga atau instansi tertentu dengan merawat beberapa orang untuk mempertahankan eksistensi mereka.

Karena itu banyak tokoh -tokoh tersebut dalam menghadapi gerakan masyarakat Tolak Perluasan Tambang Emas di Gunung Salakan, mereka berfikir praktis dengan menggunakan ‘kekuatan’ yang ditopang kekuatan finansial dan itu direspon baik oleh mereka yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi.

“Bisa saja, mereka yang terobsesi mendukung tambang bukan masyarakat disekitar tambang emas atau masyarakat luar Banyuwangi yang sewaktu waktu bisa pergi, akan tetapi bekas eksploitasi tambang emas tersebut yang pasti akan menjadi warisan abadi untuk masyarakat Banyuwangi,” ujarnya.

Sementara itu kalau kita mengacu pada filosofi dari nilai -nilai kepemimpinan, filosof Aristoteles pernah berkata, “Semua kebijakan dapat diukur dengan keadilan”, begitupun Presiden RI terdahulu Kyai Abdurrahman Wahid mengungkapkan “Keberhasilan pemimpin diukur dari kemampuan mereka dalam menyejahterakan umat yang mereka pimpin”.

“Menurut saya, SK Menteri Kehutanan RI Nomor SK.826/Menhut-II/2013 tentang alih fungsi hutan lindung Gunung Tumpang Pitu dan Sekitarnya, lebih bijak jika SK tersebut kalau dicabut dan Eksploitasi tambang emas di Wilayah Kecamatan Pesanggaran ditutup, dengan begitu tokoh-tokoh di Kabupaten Banyuwangi juga akan kembali sehat dan mereka tidak lagi terjangkiti penyakit panjang angan-angan yang memicu konflik sosial antar masyarakat, maupun antar golongan” pungkas MH.Imam Ghozali.

Desi Dwan

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.