Kontras TIMES.COM | Jakarta, – Zakat dan pajak hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yakni mengurangi ketimpangan. Namun, tren ketimpangan terus meningkat seiring dengan laju liberalisasi ekonomi dan menyasar hampir seluruh negara, termasuk negara maju.
Untuk itu, para pemimpin negara dan ekonom diharapkan menyusun sebuah rancangan ekonomi yang berkeadilan melalui pajak dan zakat.
“Sekarang merupakan momen panggilan moral bagi para pemimpin negara dan ekonom untuk mendesain bingkai keadilan ekonomi, dimana salah satunya via instrumen pajak yang selaras dengan bingkai tujuan besar tersebut,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf pada acara 14th Asia Pacific Tax Forum (APTF), di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Rabu (03/05/2023).
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi Kontras Times (07/05/’23), acara tersebut diselenggarakan oleh Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).
Wapres menyampaikan, potensi penghimpunan zakat di indonesia sangat besar. Meskipun bukan bagian dari anggaran negara, zakat dapat menjadi salah satu instrumen penyokong kebijakan fiskal.
Wapres mencontohkan, zakat membantu pemerintah pada pos-pos tertentu yang sesuai dengan peruntukan zakat, seperti pengentasan kemiskinan, stunting dan perlindungan sosial.
Untuk itu, Wapres berharap melalui 14th APTF, dapat dihasilkan rumusan-rumusan nyata dalam menyelaraskan implementasi antara pajak dan zakat.
“Saya menilai penting adanya kajian kebijakan dan rekomendasi konkret terkait relasi ideal antara zakat dan pajak ke depannya. Dalam bingkai keadilan ekonomi yang sepatutnya kita wujudkan, kedua instrumen tersebut diharapkan dapat berkontribusi lebih optimal, sehingga menjadi alat yang efektif untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menekan ketimpangan,” imbuh Wapres.
Wapres pun menekankan, rumusan konkret yang dihasilkan nantinya harus memberikan keadilan ekonomi kepada seluruh masyarakat.
“Pada forum yang sangat baik ini, besar harapan saya akan dapat dibahas dan dihasilkan berbagai rekomendasi konkret. Pertama, terkait desain bingkai keadilan ekonomi, khususnya melalui pajak dan zakat, maupun instrumen ekonomi dan keuangan syariah lainnya,” pesan Wapres.
“Kedua, terkait pengembangan ekonomi syariah sebagai penopang ketahanan ekonomi nasional, maupun Asia Pasifik, salah satu kawasan yang diproyeksi tetap tumbuh ekspansif di tengah dinamika global,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Wapres berharap agar seluruh gagasan yang dihasilkan dalam forum ini dapat membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Indonesia pada khususya, dan dunia pada umumnya.
“Saya kira akan banyak gagasan yang dapat dipertukarkan, sehingga forum ini akan turut berkontribusi membawa kemaslahatan bagi umat, baik di Indonesia maupun negara-negara Asia Pasifik lainnya,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Direktur Program INDEF Esther Sri Astuti, melaporkan bahwa APTF merupakan kegiatan yang mempertemukan seluruh stakeholder perpajakan mulai dari sektor privat, publik, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan dan mendiskusikan isu mengenai kebijakan di perpajakan dan aplikasinya di kawasan Asia Pasifik. Ia pun berharap agar forum ini dapat menghasilkan kerja sama yang lebih kuat lagi antarpemangku kepentingan dan antarnegara dalam pembangunan negara dan kawasan melalui ekonomi dan perpajakan.
“Mari kita perkuat kerja sama untuk meningkatkan fiskal untuk membangun negara,” kata Esther optimis.
Hadir pula dalam acara ini diantaranya Pendiri INDEF Didik J. Rachbini, President International Tax and Investment Center Daniel Witt, dan President Malaysian Association of Tax Accountants (MATA) Dato’ Haji Abd Aziz Abu Bakar.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, serta Tim Ahli Wapres Farhat Brachma dan Iggi Haruman Achsien. (NN/SK-BPMI, Setwapres)
Sumber: RI-2 Setwapres-RN
