Kamis, Juni 13, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

KONTRASTIMES.COM- ARTIKEL | Pada tahun pertama hijriah, Nabi Muhammad SAW membuat komitmen bersama dengan lintas kalangan yang terdiri dari beragam suku, ras, dan agama di Yatsrib. Komitmen bersama yang berbarengan dengan tahun 622 Masehi ini dinamai dengan istilah Mitsaqul Madinah, yang kemudian juga populer di sebut dengan nama Shahifatul Madinah atau Piagam Madinah.

Pakar hukum Islam Inggris berdarah India, Mohammad Hamidullah menyebut Piagam Madinah sebagai konstitusi demokratis modern pertama di dunia. Pemimpin dan tokoh pemikir Islam, Mohammad Natsir juga mengungkapkan Piagam Madinah sebagai satu penjelmaan yang nyata dari prinsip kemerdekaan beriktikad dan beragama menurut ajaran Islam. Posisi mayoritas bukan untuk menindas minoritas, tetapi justru untuk melindungi hak-hak mereka.

Dalam terminologi ilmu administrasi publik, Piagam Madinah juga dapat diilustrasikan sebagai operasionalisasi dari teori good local governance (tata kelola pemerintahan lokal yang baik). Terjadinya kesepahaman, sinergi dan kerjasama antar stakeholder dalam sebuah pemerintahan. Menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, toleransi, keadilan, akuntabilitas, supremasi hukum dan prinsip agung lainnya.

Jika disederhanakan, Piagam Madinah yang terdiri dari 47 pasal itu, mengusung beberapa gagasan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama adalah Nasionalisme, komitmen bersama antara warga muslim dan non-muslim di Yatsrib sebagai satu bangsa. Kedua adalah perlindungan hukum bagi kaum Yahudi dan Nasrani, serta non-muslim lainnya dari segala bentuk penistaan dan gangguan. Dan yang ketiga adalah menjauhi cara-cara kekerasan (non violence) dalam kehidupan sosial.

Rasulullah SAW secara nyata memberikan best practical membangun bangsa di atas keragaman, baik dari sisi suku, agama, ras, budaya dan lainnya. Menjunjung tinggi persatuan, perdamaian dan juga toleransi beragama. Tentu bukan toleransi yang dimaknai semua agama benar di sisi Allah. Melainkan toleransi dalam konteks politik, sosial dan budaya yang menentang segala bentuk diskriminasi, intimidasi lebih-lebih kriminalisasi. Selaku kepala negara, Rasulullah selalu memastikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menikmati kebebasan yang maksimal dalam menjalankan kewajiban agamanya sebagaimana kebebasan yang dinikmati orang-orang Islam.

Baca Juga:   Melawan Konsumerisme dengan Minimalisme

Perbedaan adalah keniscayaan. Perbedaan merupakan takdir dan sunnatullah. Karenanya harus di kelola secara baik agar tidak menjadi pemicu konflik, akibat adanya arogansi dan prinsip merasa paling benar. Realitas keragaman justru harus dijadikan kekuatan bersama untuk membangun kehidupan yang harmonis, damai, penuh kasih sayang, tolong menolong dan memperkuat solidaritas sosial.

Baca Juga:   Damai Karena Berani: Sebuah refleksi Brigjen TNI Bangun Nawoko

Intimidasi dan cara-cara kekerasan seperti yang baru saja terjadi di Wadas Purworejo adalah masa lalu yang harus ditanggalkan. Hak kaum miskin dan minoritas harus diselamatkan dari upaya penindasan. Seluruh stakeholder harus dilibatkan dalam setiap proses kebijakan. Dan agama juga harus diselamatkan dari pengaruh politik kekuasaan, agar nilai-nilai ketuhanan dapat dibumikan.

Piagam Madinah merupakan paku bumi dan pondasi membangun negara bangsa (nation state) di Dunia. Menjadi inspirasi keberlangsungan negara bangsa di era sekarang dan yang akan datang.

@Moh_Fatah_Masrun

Pemangku_APPI_Al-Ibrahimy_Tulungagung

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.