Kontras TIMES.COM | Artikel – Berbicara mengenai penanganan terkait masalah utama perkembangan ekonomi dan pemulihan ekonomi tentu tidak terlepas dari pembahasan mengenai kebijakan Pekonomi .
Kebijakan ekonomi mengacu pada tindakan yang diambil oleh pemerintah secara khusus pada bidang ekonomi.
Didalamnya mencakup sistem untuk menetapkan suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan banyak bidang intervensi pemerintah lainnya ke dalam perekonomian .
Secara umum kebijakan ini ditetapkan untuk terarah pada tercapainya tujuan-tujuan yang ada .
Diantara tujuan tersebut adalah tercapainya kestabilan pasar, meningkatnya kemakmuran perekonomian, memastikan selalu ada perkembangan dalam oerekonomian dan memaksimalkan penyerapan tenaga kerja yang ada.
Kebijakan dalam perekonomian secara umum terbagi menjadi 2 yang pertama yaitu kebijakan moneter dan kedua kebijakan fiskal. Pada artikel kali ini kita akan secara lebih khusus membahas mengenai kebijakan moneter .
Namun, penting bagi kita untuk juga mengetahui apasih kebijakan fiskal itu? Mengapa penting? Karena jika kita telah mengetahui definisi dari kedua kebijakan tersebut kita akan memahami apa perbedaan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah .
Sehingga, kita tidak akan kebingungan dengan pembahasan yang ada pada artikel ini nantinya .
Pertama kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal secara singkat, kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan negara agar tetap dalam keadaan stabil .
Tujuan dipertahankannya kestabilan pemasukan dan pengeluaran pemerintah adalah untuk menjamin pertumbuhan perekonomian negara .
Tujuan dari ditetapkannya kebijakan pemerintah tidak hanya sebatas itu, kebijakan fiskal juga memiliki tujuan lain, yaitu berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya dalam segi teknologi dan perekonomian, mendorong meningkatnya laju investasi.
Kebijakan fiskal terbagi menjadi beberapa kategoei yang dibedakan berdasarkan segi teoritisnya,
seg penerapannya dan segi neraca pembayarn.
Namun, pada artikel kali ini kita tidak akan membahas hal itu terllau rinci, karena kembali pada awal poin pembahasan kita adalah terkait kebijakan moneter.
Sekarang, berlanjut membahas secara detail mengenai kebijakan moneter,
Kebijakan moneter, kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan yang ditetapkan oleh bank sentral di suatu negara untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dengan cara mengendalikan keseluruhan pasokan uang yang tersedia untuk bank, konsumen dan perusahaan, Kebijakan moneter ini secara lebih gampang bisa kita pahami sebagai kebijakan yang berhubungan erat dengan pengaturan jumlah uang beredar.
Tujuan dari ditetapkannya kebijakan moneter adalah untuk mengendalikan kondisi perekonomian secara makro atau dalam lingkup yang luas agar kestabilan ekonomi dapat tercipta dengan adanya pengaturan jumlah uang beredar .
Kebijakan ini dibuat oleh bank sentral dengan berlandaskan adanya analisa mengenai tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, investasi, perdagangan internasional, dan lain-lain, Kebijakan instrumen memiliki beberpaa instrumen.
Diantaranya ada kebijakan moneter diskonto, kebijakan moneter operasi pasar terbuka, kebijakan moneter cadangan kas. Sekarang kita akan membahas ketiganya,
Kebijakan moneter diskonto, merupakan usaha yang dilakukan bank sentral untuk menambah ataupun mengurangi banyaknya uang yang beredar melalui kebijakan suku bunga .
Kebijakan moneter operasi pasar terbuka, merupakan usaha yang dilakukan oemerintah dalam oengendalian jumlah uang yang beredsr dengan cara membeli atau menjual Sertifikan Bank Indonesia atau kita sebut SBI dan juga bisa dengan menjual atau membeli instrumen pasar modal lainnya.
Kebijakan moneter cadangan kas, merupakan ketetapan dari bank sentral kepada bank-bank untuk membuat batas minimum uang yang harus dicadangjan sehingga akan membuat uang tersebut tidak bisa disalurkan untuk pinjaman .
Jadi ketika membicarakan hal-hal mengenai kebijakan moneter maka kita juga akan berbicara mengenai bank sentral yang ada diseluruh dunia yang terus berusaha menjaga adanya stabilitas harga melalui pengendalian tingkat jumlah uang beredar.
Dengan demikian, kita memahami bahwa kebijakan moneter memegang peranan yang sangat penting dalam stabilisasi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kontribusi ini bersifat berkelanjutan artinya memiliki pengaruh secara terus menerus,
Kata kunci kedua dari artikel ini adalah terkait dengan pemulihan ekonomi.
Mungkin hal ini akan memunculkan pertanyaan dalam benak kita? Mengala perlu ada lemulihan ekonomi? Memangnya apa yang sedang terjadi pada perekonomian kita saat ini sampai membutuhkan adanya pemulihan?
Saat ini kondisi perekonomian kita bisa dikatakan sedang terombang-ambing .
Hal ini dpengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19yang melanda Indonesia.
Untuk menunjang pembahasan kita terkait hal ini, maka terlebih dahulu kita akan melihat data berikut:
Pada grafik diatas menunjukkam bahwa samoai dengan 19Januari 2022jumlah kasus baru covid tercatat sebesar 1.745dengan rata-rata kasus selama 7hari sebesar 1.062.
Mungkin, dilihat dari besar nilainya kita menganggap itu bukanlah nilai yang besar. Namun, pada kenyataannya Indonesia termasuk kedalam negara dengan tingkat kematian akibat kasus Covid-19terbesar di Dunia .
Berdasarkan grafik diatas, Indonesia berada pada peringkat ke-2negara dengan tingkat kematian akibat Covid-19tertinggi setelah India selama tahun 2021. Kemudian, disusul dengan Iran pada posisi ketiga, dilanjutkan dengan Turki,Filipina, Bangladesh, Pakistan, Irak, Malaysia dan Jepang. Tentu dengan adanya tingkat kematian yang tinggi akibat virus covid ini menyebabkan perubahan yang drastis pada berbagai bidang kehidupan manusia.
Lalu bagaimanakah hal ini dapat berdampak pada perekonomian kita ?
Dengana danya pandemi Covid-19maka secara otomatis masyarakat akan menurunkan tingkat konsumsinya hal ini berrati tingkat konsumsi rumah tangga mengalami penurunan.
Atau setidaknya dapat dikatakan bahwa daya beli masyarakat akan mengalami kemerosotan dan ini tidak terjadi pada lingkup sempit tapi lingkup masyarakat secara luas .
Selain itu, investasi juga mengalami oenurunan selama masa pandemi, hal ini dikarenakan ketika pandemi pemerintah menetapkan kebijakan PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar, dan hal ini berdampak pada banyaknya angka perusahaan kolapsi .
Hal ini kemudian mengakibatkan nilai dari saham terjatuh karena saham tidak bisa menunjukkan peformanya secara baik selama pandemi.
Selain itu, selama pandemi pasar modal terus mengalami fluktuasii dimana hal ini kemudian memoengaruhi investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan investasi. Investor dalam berinvestasi tidak hanya melihat pada angka saja tetapi juga melakukan analisis mendalam terkait dengan pasar modal.
Kebanyakan investor akan mengalami rasa ketakutan yang tinggi untuk berinvestasi selama pandemi .
Hal ini dikarenakan terlalu tingginya risiko untuk mengalami kerugian yang tentu tidak mereka harapkan, karena ya tentu saja metika berinvestasi seseorang pasti menginginkan keuntungan bukan malah kerugian.
Investor yang sebelumnya memberikan dananya untuk berinvestasi di pasar modal akibat pandemi ini akan memiliki kecenderungan untuk memutuskan menarik dana mereka kembali dari pasar modal. Berikut adalah bukti-bukti terjadinya fluktuasi harga saham selama pandemi .
Gambar diatas merupakan grafik harga saham PT Wijaya Karya Persero Tbk selama tahun 2021 yang menunjukkan adanya kemerosotan sebesar 61% dari level tertingginya.
Gambar diatas merupakan bukti lenunjang lain adanya fluktuasi harga saham dan kecenderungan penurunan harga saham selama pandemi ditahun 2021. Grafik diatas menunjukkan Harga Saham Bank mandiri yang menurun jauh ke angka Rp 7.775per saham atau menurun sebesar 1,27%.
Tak hanya berhenti disitu, pandemi juga berdampak pada melemahnya perekonomian baik dalam daerah maupun dalam lingkup yang lebih luas yaitu secara nasional. Hal ini dikarenakan, adanya penurunan penerimaan pajak. Untuk menunjang pembahasan mengenai hal ini mari kita lihat pada data berikut,
Dilihat dari data yang telah tersaji diatas mungkin secara sekilas kta tidak menemukan masalah, karena berpikir bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan jika dilihat dari tahun 2020 menuju tahun 2021.
Namun, jika coba kita lihat secara lebih mendalam maka kita akan menemukan permasalahan yang terjadi. Pada tahun 2019penerimaan pajak sebesar 1.960.633,60milyar rupiah, pada tahun 2019ini pandemi baru mulai memasuki tahapan awal mewabah di Indonesia. lLalu berlanjut pada tahun 2020 dimana kasus Covid-19semakin meningkat penerimaan menurun menjadi 1.699.948,50milyiar rupiah.
Dan pada 2021memang mengalami peningkatan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2019pada saat kasus Covid-19belum terlalu tinggi nilai ini masih terbilang kecil. Karena harapannya lenerimaan pajak dari tahun ke tahun mengalami adanya peningkatan.
Berlanjut pada masalah berikutnya akibat pandemi covid-19yang membuat perekonomian harus segera dipukihkan adalah adanya oergeseran pola bisnis dan juga berbedanya model bisnis yang diterapkan saat ini. Adanya keterbatasan akses mobilitas di masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan termasuk transaksi dalam kegiatan bisnis mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi.
Masalah berikutnya adalah adanya tuntutan untuk menjadi adaptif dengan teknologi. Hal ini sebenarnya bukan dampak yang buruk, namun jika dilihat dari sisi perekonomian hal ini bisa mengakibatkan hal buruk terjadi bagi sebagian pihak.
Adanya pandemi mengakibatkan semua kegiatan harus dilakukan secara online atau daring, untuk mencegah semakin menyebar luasnya virus ini. Mau tidak mau semua orang utamanya pelaku bisnis harus memiliki kemampuan adaptasi yang baik untuk menerapkan teknologi imformasi dan teknologi komunikasi dalam bisnisnya.
Hal ini akan mengakibatkan ada hambatan besar berupa hambatan teknis bagi oerusahaan yang tidak memiliki sifat adaptif dalam pengimolementasian teknologi.
Tantangan ini dihadapi oleh hampir seluruh pelaku usaha baik pelaku usaha di level yang tinggi maupun pelaku usaha dengan level rendah.
Permasalahan-permasalahan yang ada diatas tentu memiliki ujung, ujung dsri banyaknya oermasalahan diatas diantaranya yaitu meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah data peningkatan penduduk miskin di Indonesia akibat Covid-19.
Kemenkeu telah membuat proyeksi peningkatan angka kemiskinan yang terjadi akibat dari adanya pandemi Covid-19. Angka kemiskinan kemungkinan terjadi sangat cepat di Pulau Jawa, dimana angka yang diperkirakan untuk kemiskinan di Pulau Jawa adalah sebesar 2,75Juta. Disusul oleh Pulau Sumatra dengan jumlah 1,1Juta, Sulawesi dengan jumlah 300ribu Jiwa. Kemudian disusul oleh Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan dan Maluku serta Papua.
Setelah mengetahui alasan mengapa pemulihan perekonomian perlu dilakukan di Indonesia, sekarang kita akan memasuki inti pembahasan pada artikel ini.
Bagaimana respon kebijakan moneter dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Kita akan awali pembahasan dengan UU NO. 23tahun 1999tentang Bank Indonesia (BI), yakni mengenai fungsi BI dalam mmebuat kestabilan moneter, kestabilan keuangan tetap terjaga sangat erat kaitannya dengan menstabilkan nilai rupiah.
Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk memberikan pinjaman likuiditas dengan janga pendek baik kepada pihak bank, maupun non bank. Swlain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan peraturan pemerintah guna mencegaha keisis sistem keuangan yang semakin parah.
Respon OJK dalam menghadapi situasi pandemi saat ini yaitu dengan menerbitkan peraturan baru untuk memberikan stimulus pada perekonomian nasional sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 yang terus mewabah sampai saat ini.
Kebijakan ini ditetapkan untuk lembaga keuangan konvensional secara keseluruhan.
Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain : menilai kualitas keedit serta membuat peningkatan kualitas pembiayaan dan membuat aturan mengenai penilaian kualitas aset. Adanya aturan mengenai penyaluran dana kredit baru oleh Bank kepada Debitur sesuai dengan oerlakuan khusus yang telah ditetapkan oleh OJK.
Hal tersebut guna memastikan adanya dana cadangan dari bank sesuai dengan yang ditetapkan ojk agar jumlah uang beredar dapat lebih mudah dikontrol.
Kebijakan moneter lain yang ditetapkan oleh BI sebagai respn terhadap pandemi yang ada di Indonesia adalah adanya pengaturan yang mengatur penyesuaian ketteapan pengaturan Giro Wajib Minimum dengan menurunkan GWM dalam rupiah untuk Bank Umum Konvesnsional (BUK) dengan nilai 200bps, menjadi 3,5% yang mulanya 5,5%. Serta untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) dengan besar 50bos, menjadi 3,5% dari mukanya 4,0%. Kebijakan ini meruoakan salah satu usahaa pemerintah dalam pemulihan perekonomian karena oandemi Covid-19.
Selanjutnya, membahas hal yang paling erat kaitannya dengan kebijakan moneter yaitu bagimana oemerintah mengatur jumlah uang yang beredar. Terlebih dahulu akan diberikan pemahaman mengenai jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang yaitu ada Uang kartal dan juga Uang giral.
Pertama uang kartal, adalah uang yang dirilis oleh Bank Sentral yang tentu memiliki fungsi untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang legal dalam kegiatan transaksi aktivitas perdagangan jual beli sehari-hari. Atau secara lebih mudah kita bisa menyebutnya sebagai uang kertas, karena memang wujud dari uang ini adalah kertas.
Uang kartal memiliki dua macam yang dibedakan dari karakterisitiknya, uang negara dan uang bank. Uang negara, adalah uang yang dirilis oleh pemerintah dan uang ini berbentuk plastik.
Selanjutnya, uang bank, adalah uang yang diterbitkan bukan oleh pemerintah melainkan oleh Bank Sentral dengan wujud kertas ataupun juga bisa berwujud logam.
Jenis uang kartal ini tentu kita sudah tahu, ada uang kertas, yang terbuat dari kertas khusus dan didaaplamnya terdapat gambar serta cap khusus , yang kedua uang logan yang terbuat dari bahan emas atau juga bisa terbuat dari bahan oeram yang dibentuk lingkaran.
Uang dengan jenis logam memiliki dua jenis nilai, nilai instrinsik dan nilai tukar. Nilai intrinsik ini nilai bahan untuk membuat uang tersebut sedangkan nilai tukar ini adalah beaarnga nilai diukur dari kemampuannha untuk menukarkan dengan sejumlah barang.
Berikutnya, uang giral, adalah nalat berupa surat berharga yang juga memiliki fungsi untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang legal dalam kegiatan transaksi aktivitas perdagangan jual beli sehari hari.
Bentuk dari uang gural ini bervariasi namun secara pasti uang giral ini adalah uang yang disimoan pada bank atau juga bisa disimpan pada rekening koran bank dan bisa dimanfaatkan untuk transaksi pembayaran, contohnya adalah bilyet giro, cek, wesel, kartu kredit ataupun surat yang berisi oerintah bayar tertentu yang secara resmi diterbitkan oleh bank.
Akhir-akhir ini jenis uang yang sering digunakan oleh msyarakat kuas adalah uang giral. Mengala demikian? Hal ini dikarenakan uang giral memeiliki beberapa kelebihan nika dibandingkan dengan uang kartal.
Diantara kelebihan-keleibihan uang giral yaitu lebih praktis, hal ini terjadi karena ketika bertransaksi menggunakan uang giral kita tidak oerlu repot membawa sejumlah uang cash apalagi jika dalam jumlah besar.
Kedua, lebih aman, apabila terjadi kehilangan atau pencurian kita dapat memblokir atau melakukan pelacakan , sehingga dana kita yang berada di bank tetap dalam keadaan aman.
Pada saat yang ada di tabel diatas jelas menunjukkan bahwa uang giral lebih banyak beredar dimasyarakat hika dibandingkan dengan uang kartal, hal ini terjadi karena beberapa kelebihan uang giral yang telah dibahas sebelumnya. Uang kartal selama bulan September 2021beredar sebanyak 748.616,24Milyar Rupiah dan pada bulan Oktober 2021tersebsr sebanyak 766.703,91Milyar Rupiah.
Sedangkan, uang giral pada bulan September 2021beredar sebanyak 1219818,13Milyar Rupiah, dan pada Bulan Oktober 2021beredsr sebanyak 1304713,92Milyar Rupiah.
Terlihat bahwa jumlah uang kartal dan giral yang beredsr, jauh lebih banyak uang giral. Strategi yang dilakukan pemerintah mengjadapi situasinpandemi adalah dengan meningkatkan suku bunga, dan meningkatkam jumlah uang yang beredar hal ini dilakukan untuk menurunka inflasi.
Pemerintah melakukan hal jni karena telah mengetahui bahwa jumlah uang yang beredar, dan sptingkat suku bunga akan berpengaruh secara signifikan terhadap laju inflasi yang ada di Indonesia.
Hal ini diakibatkan karena ketika nilai suku bunga mengalami oenurunan secara berkelanjutan maka nilai tingkat inflasi juga ikut mengalami oenurunan di Indonesia.
Suplly dan demand uang adalah hal yang mempengaruhi nilai uang.
Sedangkan, jumlah uang beredar diputuskan oleh Bank Sentral. Jumlah uang yang diminta atau lermintaan terhadap uang dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantara yaitu tingkat harga dalam suatu perekonomian.
Dan juga bergantung pada jumlah atau banyaknya jasa yang telah tersedia. Semakin tinggi nilai harga yang terjadi adalah semakin besar juga permintaan terhadap uang yang ada.
Lalu bagimanakah usaha lain yang dapat dilakukan pemerintah dalam memulihkan perekonomian Indonesia melakui kebijakan moneter yang telah ditetapkan?
Pertama,untuk membantu mempertahankan stabilitas sistem keuangan alangkah baiknya pemerintah mengadakan adanya pembauran antara kebijakan mineter dengan kebijakan makroprudensial secara seimbang dengan tetap berkonsentrasi pada periode waktu jangka oendek ataupun menengah, demi mempertahankan keseimbangan antara bertumbuhnya perekonomian negara dengan stabilitas sistem keuangan dalam negara.
Hal lainnya adalah dengan, melakukan pengembangan ilmu terkait dengan pembauran kebijakan moneter dengan makroprudensial yang ada.
Pengembangan pengetahuan terkait dengan pembauran keduanya ini dapat dilakuakn melaui berbagai varibale dan juga berbagai metode yang memungkinkan didapatkannya hasil yang memuaskan.
Selanjutnya, langkah yang juga sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan sejumlah peraturan pemerintah sebagai alat untuk menggantikan undang-undang atau peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan keuangan negara serta terkait dengan stabikitas sistem keuangan untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
Peraturan yang dikeluarkan ini sudah semestinya mripakan persturan yang terkait dengan dua hal, hal oertama yaitu mengenai kebijakan keuangan pemerintah yang ada di pusat dan hal kedua adalah keuangan oemerintah yang ada di daerah.
Perihal keuangan yang dimaksud adalah terkait dengan oengaturan kebijakan pendapatan, kebijakan pembelanjaan, kebijakan pembiayaan.
Kedua terkait dengan stabilitas sitem keuangan yang meliputi ketetapan menganai penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membhayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan negara.
Disinilah peran dan fungsi pemerintah di Bidang Perekonomian dapat kita lihat. Dalam usaha untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dalam sektor perekonomian.
Dimana pemerintah dalam perekonomian memiliki fungsi yang penting, diantara fungsi stabilisasi, fungsi alokasi dan fungsi distribusi.
Fungsi stabilisasi yaitu fungsi pemerintah untuk mewujudkan adanya kestabilan baik dalam oerekonomian, sosial politik , hukum , epetahanan dan juga keamanan. Selanjutnya, fungsi alokasi, fungsi ini merupakan fungsi pemerintah yang berupaya menyediakan barang serta jasa publik seperti pembangunan ng-gedung sekolah serta penyediaan fasilitas lainnya yang ada di negara.
Selanjutnya ada fungsi distribusi, fungsi ini merupakan fungsi yang terkait dengan usaha oemerintah dalam memeratakan atau mendistribhsikan pendapatan mastarakat.
Perlu adanya keterlibatas pemerintah untuk menjalankan peran-peran diatas adalah jika dilihat perrumbuhan oerekonomian yang baik terjadi di negara yang memiliki keterlibatan pemerintah yang baik didalamnya baik secara langsung maupun tidak langsung.
Keterlibatan tersebut antara lain dalam hal mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan pasar atau yang disebut dengan market failure seperti penetapan harga monopoli.
Tanpa adanya peran pemerintah dalam mekanisme pasar tidak dapat mwnjalankan fungsinya tanpa adanya meterlibatan tersebut. Karena aturan pemerintah ini dijadikan kandasan bagi para pelaku ekonomi dalam menjalankan usahanya.
Jadi apasih yang dimaksud kegagalan pasar disini? Kegagalan pasar merupakan kegiatan untuk menyebut adanya kehagalan pasar didalam usahanya untuk mencapai alokasi atau pembagian sumber daya secara optimal. Kegagalan oasar ini umumnya terjadi karena tidak adanya ketersediaan baang dan jasa yang dibutuhkan.
Dimana barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat ini merupakan barang yang kita sebut dengan kebutuhan oublik, dimana kebutuhan ini meliputi dua macam hal pertama barang dan jasa publik, selanjutnya ada barang dan jasa privat.
Sekarang, kita akan membahas satu persatu dari dua macam kebutuhan terseburt. Pertama, barang dan jasa publik ini meruoakan barang ataupun jasa yang nilai manfaatnya dapat dirasakan oleh khalayak luas, contohnya jalan tol, fasilitas terkait pendidikan, fasilitas terkait kesehatan, halte bus, dll. Kedua, barang dan jasa privat, merupakan barang dan juga jasa yang dibuat atau diproduksi dan nilai manfaatnya atau nilai guannaya dapat dipisagkan dari nilai hpguna oleh krang lain.
Contohnya adalah ketika apkita membeli lamaian maka hak milik pakaian itu sepenuhnya menjadi milik kuta pribadi hak milik adalah milik kita dan ketika pakaian itu kita jual kembali ke orang lain barulah hak milik pakaian berpindah pada pembeli oakain tersebut. Barang ini umumnya meruoakan barang pribadi.
Intinya interaksi dari kebijakan moneter dalam menanggulangi pandemi ini memperlihatkan interaksi yang baik, artinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah berpengaruh secara positif terhadap oemuliha oerekonomian kita saat ini.
Namun, tentu peran kita dalam mendukung usaha pemerintah untuk memulihkan perekonomian juga sangat diperlukan. Usaha pemerintah tanpa idsetai dengan usaha masyarakatnya temtu hanya akan menghasilkan ke sia-siaan.
Jadi, marilah terus berusaha mendukung usaha dan uoaya pemerintah dalam memulihkan perekonomian ngera kita, Indonesia. Ketika kondisi perekonomian pulih maka kita juga yang akan merasakan manfaat dari pulihnya prekonomian tersebut.
DAFTARPUSTAKA
Srithilat, K., Sun, G., & Thavisay, M. (2017). The impact of monetary policy on economic development: Evidence from Lao PDR. Global Journal of Human-Social Science Research, 2, 9-15. Uddin, K. M. K., Rahman, M. M., & Quaosar, G. A. A. (2014). Causality between exchange rate and economic growth in Bangladesh. European Scientific Journal, 10(31).
Ufoeze, L. O., Odimgbe, S. O., Ezeabalisi, V. N., & Alajekwu, U. B. (2018). Effect of monetary policy on economic growth in Nigeria: An empirical investigation. Annals of Spiru Haret University, Economic Series, 9(1), 123-140.D
Penulis : Ratih Nurul Utami, Mahasiswi Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Muhammadiyah Malang
