Senin, Juli 15, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Banyuwangi – Dimyati selaku Kepala Seksi Penma Kemenag Kab Banyuwangi mengatakan bahwa Pungutan, Sumbangan Jutaan Rupiah yang dilakukan Komite Madrasah MTsN 3 Banyuwangi, terhadap Wali Murid diperbolehkan meskipun itu Madrasah Negeri sebab diatur dalam Peraturan Menteri Agama No 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

“Adapun adanya Pernyataan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Tentang Program Pendidikan Geratis itu berlaku hanya untuk Dinas Pendidikan bukan untuk Madrasah, sebab Madrasah ada dibawah Kemenag,” Cetus Dimyati.(28/03/’24).

Lebih lanjut Dimyati mengungkapkan, besarnya Pungutan, Sumbangan yang dibebankan Wali Murid tergantung kesepakatan Komite Madrasah dari Program Rencana Kegiatan sekolah.

Sementara itu, Kordinator Aliansi NGO BB MH Imam Ghozali mengungkapkan akan melaporkan Komite Madrasah, Kepala Sekolah MTsN 3 Banyuwangi beserta Kemenang Banyuwangi ke Pidsus Kejari Banyuwangi terkait Pungli Jutaan Rupiah atas nama Komite Madrasah di MTsN 3 Banyuwangi.

Adapun, salah satu menjadi dasar pelapor adalah;

  1. Pasal 11 angka 3 Peraturan Menteri Agama No 16 tahun 2020 tentang Komite Madrasah.

(3) Komite Madrasah dapat menerima Sumbangan rutin yang besarannya disepakati oleh orang tua/wali peserta didik,kepala Madrasah, dan/ atau yayasan bagi Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

“Jadi dalam Perma yang disebutkan Kepala Seksi Penma Kemenag Kab Banyuwangi, yang harus dipahami terdapat kalimat BAGI MADRASAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT artinya bukan Negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah,” cetusnya.

“Untuk mengetahui perbedaan madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan madrasah yang diselenggarakan oleh pemerintah bisa dibaca BAB II Pasal 2 Penma No.58 Tahun 2017 Tentang Kepala Madrasah,” imbuhnya.

Hal tersebut juga sesuai dengan Penjelasan Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah M Isom Yusqi beberapa waktu lalu yang menegaskan:

“Madrasah negeri dilarang melakukan pungutan sumbangan kepada siswa dan wali siswa. Sebab, seluruh Madrasah Negeri, baik Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) telah diberikan anggaran rutin dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) madrasah anggaran tersebut sudah ada pada DIPA masing masing madrasah,” (kemenag.go.id / Senin, 17 Juli 2023).

Baca Juga:   KPK Ingin UIN Mataram Bukan Hanya Cetak Ijazah Namun Hasilkan Sarjana Berintegritas
Baca Juga:   Sambut Hari Anak Nasional, Polsek Kandangan Bagikan Paket Alat Tulis

“Sementara untuk bukti- bukti lain kita sudah siap,” pungkasnya.

Sebagai informasi, sebelumnya MTsN 3 Banyuwangi melalui Komite Madrasah telah melakukan pungutan biaya kepada wali murid yang besarnya bervariatif; yakni:

“Kls..1=1900 juta , Kls 2=1300 juta , Klas3=1300a juta,” ungkap salah seorang wali murid NS.(25/03/24).

Selain itu, terdapat penekanan bahwa biaya tersebut harus disetorkan paling lambat pada 15/03/’24, sekaligus sebagai syarat mengambil nomor ujian, mengikuti ujian karena terdapat user dan password.

Tim 786

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.