KontrasTimes.Com, – Keputusan Pengadilan Negeri Medan yang menangguhkan penahanan videografer Amsal Christy Sitepu telah disambut dengan euforia dan rasa syukur yang mendalam dari komunitas ekonomi kreatif (ekraf) di seluruh Indonesia. Ketua Umum Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional (Gekrafs), Kawendra Lukistian, menyatakan bahwa langkah hukum ini bukan hanya sekadar perkembangan kasus individual, melainkan sebuah manifestasi nyata dari doa, perjuangan kolektif, dan solidaritas tak tergoyahkan yang ditunjukkan oleh para pelaku ekonomi kreatif dari Sabang sampai Merauke. Penangguhan ini mengirimkan pesan kuat tentang kekuatan persatuan dan pentingnya suara komunitas dalam memperjuangkan keadilan dan martabat profesi.
Kawendra Lukistian, yang sehari sebelumnya turut aktif dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI untuk membahas secara langsung kasus yang menjerat Amsal, menegaskan bahwa hasil ini adalah puncak dari semangat juang yang tak pernah padam. "Ini adalah hasil dari semangat pejuang ekonomi kreatif. Ketika satu pejuang ekraf didzalimi, semua bergerak bersama. Hari ini kita melihat bahwa suara pejuang ekonomi kreatif didengar," ungkap Kawendra dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (31/3), dengan nada penuh haru dan optimisme. Pernyataan ini mencerminkan keyakinan Gekrafs bahwa keadilan akan selalu menemukan jalannya ketika komunitas bersatu dan menyuarakan kebenaran. Solidaritas yang terjalin erat ini menjadi pilar utama dalam menghadapi tantangan hukum yang kerap kali berat sebelah bagi pelaku industri kreatif.
Lebih lanjut, Kawendra menyoroti bahwa penangguhan penahanan Amsal adalah bukti konkret bahwa aspirasi publik dan komunitas ekonomi kreatif memiliki kekuatan yang signifikan untuk menarik perhatian dan mendapatkan respons positif dari negara. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan, meskipun seringkali lambat, masih memiliki ruang untuk mendengarkan dan mempertimbangkan suara rakyat. "Teman-teman pejuang ekonomi kreatif dari seluruh Indonesia bersatu. Ini bukan hanya soal Amsal, tapi soal muruah profesi ekonomi kreatif yang harus dijaga. Jangan sampai ada lagi pejuang ekraf yang takut berkarya atau takut bermitra dengan pemerintah," ujarnya, menekankan bahwa kasus ini telah menjadi simbol perjuangan yang lebih besar, yaitu mempertahankan integritas dan keberanian para profesional kreatif dalam berkarya tanpa rasa takut akan intimidasi atau ketidakadilan.
Kasus Amsal Christy Sitepu telah membuka mata banyak pihak, termasuk pembuat kebijakan dan masyarakat luas, terhadap realitas pahit yang sering dihadapi oleh profesi-profesi kreatif. Kawendra menggarisbawahi bahwa profesi seperti videografer, editor, pengisi suara (dubbing), hingga pembuat konsep masih sering dianggap sebelah mata atau bahkan diremehkan. "Kalau ide, editing, cutting, dubbing dianggap nol [rupiah], itu menghina profesi. Maka hari ini penangguhan Amsal menjadi semangat baru bahwa profesi kreatif juga harus dihargai," tandasnya. Pernyataan ini menyentuh inti permasalahan yang kerap dialami oleh para pekerja kreatif, yaitu minimnya penghargaan terhadap nilai intelektual dan artistik dari karya mereka, serta kecenderungan untuk menawar harga jasa secara tidak wajar, seolah-olah proses kreatif tidak memiliki biaya produksi dan keahlian yang signifikan.
Pentingnya penghargaan terhadap profesi kreatif bukan hanya sekadar tuntutan moral, tetapi juga fondasi bagi keberlanjutan dan pertumbuhan sektor ekonomi kreatif secara keseluruhan. Kawendra menjelaskan bahwa banyak kasus di mana pelaku kreatif terpaksa menerima tawaran yang tidak sesuai atau bahkan tidak dibayar sama sekali, karena lemahnya posisi tawar atau ketiadaan perlindungan hukum yang memadai. Kasus Amsal menjadi momentum untuk menyoroti urgensi pembentukan regulasi yang lebih jelas dan implementasi yang lebih tegas untuk melindungi hak-hak profesional kreatif, termasuk hak cipta, hak ekonomi, dan standar upah yang layak. Ini juga menjadi seruan bagi pemerintah untuk lebih aktif dalam mengedukasi masyarakat dan instansi terkait tentang pentingnya menghargai setiap tahapan dalam proses kreatif, dari ideasi hingga eksekusi akhir.
Keputusan penangguhan penahanan Amsal juga dinilai sejalan dengan visi dan semangat Presiden RI Prabowo Subianto yang secara konsisten mendorong ekonomi kreatif sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi nasional. Kawendra menekankan bahwa komitmen Presiden Prabowo terhadap pengembangan sektor ini sangat serius, dan oleh karena itu, setiap proses hukum atau kebijakan yang berpotensi mencederai semangat tersebut harus dihindari. "Pak Prabowo sedang sangat serius membangun ekonomi kreatif. Jangan sampai semangat Presiden untuk mendorong pejuang ekonomi kreatif justru terciderai oleh proses-proses yang tidak berkeadilan," kata Kawendra, mengaitkan kasus Amsal dengan agenda nasional yang lebih besar. Ini adalah pengingat bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah kunci untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi kreatif.
Kasus yang menjerat videografer Amsal Christy Sitepu berawal dari dugaan korupsi yang berkaitan dengan proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo untuk Tahun Anggaran 2020 hingga 2022. Amsal dituduh melakukan penggelembungan anggaran atau mark-up sebesar Rp202.161.980. Dalam sidang beragendakan tuntutan di Pengadilan Negeri Medan, Jaksa Wira Arizona secara tegas menyatakan bahwa Amsal terbukti melakukan praktik mark-up tersebut. Proyek pembuatan video profil desa, yang seharusnya menjadi alat promosi dan informasi bagi masyarakat, justru menjadi ladang dugaan praktik korupsi yang merugikan keuangan negara. Besarnya angka kerugian ini menunjukkan kompleksitas dan skala permasalahan yang dihadapi dalam proyek-proyek pemerintah daerah, di mana seringkali anggaran yang dialokasikan tidak sejalan dengan nilai riil pekerjaan yang dilakukan.
Jaksa menuntut majelis hakim agar menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun kepada Amsal. Selain pidana penjara, terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan. Tak hanya itu, Amsal turut dibebankan untuk membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp202.161.980. Jika uang pengganti tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama satu tahun. Tuntutan yang begitu berat ini, mencakup pidana penjara, denda, dan kewajiban restitusi, menyoroti keseriusan jaksa dalam melihat kasus ini sebagai tindak pidana korupsi yang memiliki dampak signifikan terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik. Namun, di sisi lain, tuntutan ini juga memicu pertanyaan tentang proporsionalitas hukuman dan apakah semua aspek kasus, termasuk peran dan tanggung jawab pihak-pihak lain, telah dipertimbangkan secara menyeluruh.
Sorotan terhadap kasus Amsal Sitepu semakin meluas ketika Komisi III DPR RI, yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan, memberikan atensi khusus. Keterlibatan Komisi III DPR menunjukkan bahwa kasus ini tidak lagi hanya menjadi persoalan hukum lokal, tetapi telah menjadi isu nasional yang melibatkan kepentingan publik dan representasi politik. Atensi dari lembaga legislatif ini seringkali menjadi sinyal bahwa ada keraguan atau pertanyaan seputar proses hukum yang berjalan, dan adanya keinginan untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Hal ini memberikan harapan bagi komunitas kreatif bahwa suara mereka akan didengar di tingkat tertinggi pemerintahan, dan bahwa upaya untuk mendapatkan keadilan bagi Amsal akan terus berlanjut.
Penangguhan penahanan Amsal Christy Sitepu, meskipun bukan putusan akhir, adalah sebuah kemenangan awal yang signifikan. Ini adalah hasil dari perjuangan kolektif yang tak kenal lelah, sebuah penanda bahwa solidaritas dalam komunitas ekonomi kreatif memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi jalannya keadilan. Gekrafs dan seluruh pelaku ekraf berharap bahwa penangguhan ini akan menjadi langkah awal menuju putusan yang adil, yang tidak hanya membebaskan Amsal dari tuduhan yang tidak berdasar, tetapi juga memberikan preseden positif bagi perlindungan profesi kreatif di Indonesia. Ini adalah momen untuk merefleksikan kembali bagaimana negara dan masyarakat menghargai ide, kreativitas, dan kerja keras para seniman dan pekerja kreatif yang sejatinya adalah tulang punggung inovasi dan identitas budaya bangsa. Perjuangan untuk martabat profesi kreatif masih panjang, namun dengan solidaritas ini, langkah maju telah tercipta.
