KONTRASTIMES.COM- JAKARTA | Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), yang juga merupakan Wakil Bupati Blitar H. Rahmat Santoso mengingatkan para anggotanya agar loyal pada organisasi dan profesionalitas dalam bertugas.
Termasuk menghindari praktik suap serta pelanggaran hukum lainnya.
Hal ini disampaikan Rahmat Santoso usai melantik Dewan Pengurus Daerah DPD) IPHI Provinsi Lampung periode 2020-2025, Sabtu (22/1/2022).
“Sesuai pelantikan Pengurus DPD IPHI Provinsi Lampung tadi, saya ingatkan tentang loyalitas pada organisasi,” ujar Rahmat melalui sambungan telepon dari Hotel Emersia, Bandar Lampung.
Rahmat Santoso menjelaskan, bahwa maksud dari pesan loyalitas pada organisasi yaitu siap memberikan yang terbaik untuk IPHI.
“Meskipun belum menjadi pengurus IPHI, tetap menjalankan tugasnya sebagai pengacara atau advokat dengan baik,” jelasnya.
Jangan mudah keluar organisasi, kemudian membuat organisasi tandingan. Karena tidak terpilih atau kalah dalam Munas, Musda atau Muscab, kemudian keluar dan membuat organisasi tandingan.
“Buktikan kalau memang bisa menjadi pemimpin yang baik, mengayomi anggota dan memajukan organisasi. Pasti akan terpilih dan dipercaya, menjadi ketua atau pengurus organisasi,” tandas Rahmat.
Sesuai dengan sejarahnya, tujuan pendirian IPHI untuk membantu dan memudahkan para pengacara menjadi advokat. Sehingga keberadaan IPHI seharusnya bisa bermanfaat secara positif, baik untuk advokat maupun masyarakat yang membutuhkan bantuan penasihat hukum.
“Sebagai Ketua Umum IPHI, kembali saya tegaskan agar anggota yang jumlahnya ribuan tersebar di seluruh Indonesia agar bisa bertugas dengan profesional sesuai kemampuan dan ilmu hukum yang dimiliki,” tegasnya.
Disinggung terkait adanya OTT terhadap salah satu pengacara di Surabaya, pria yang juga Vice President Kongres Advokat Indonesia (KAI) ini juga mengingatkan pada seluruh anggota IPHI dan KAI agar bekerja profesional.
“Bekerjalah dengan ikhlas dan profesional, jangan pernah berniat apalagi melakukan suap,” kata Rahmat.
Ditambahkan Rahmat era sekarang, praktik suap sudah bukan jamannya lagi. Tapi bertarung di pengadilan, dengan senjata ilmu hukum dan pengalaman yang dimiliki itu yang terbaik.
“Niatkan bekerja untuk ibadah, maka rejeki yang berkah akan datang. Serta jangan lupa membantu masyarakat tidak mampu, yang membutuhkan bantuan hukum,” imbuhnya.
Kepengurusan DPD IPHI Provinsi Lampung periode 2020-2025 berjumlah 50 orang, sebenarnya sudah terpilih dan menjalankan roda organisasi sejak 2020 lalu. Namun karena pandemi Covid-19, pelantikan kepengurusan baru terlaksana pada awal 2022 ini.
Selain Ketua Umum DPP IPHI Rahmat Santoso, pelantikan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Walikota Bandar Lampung Hj. Eva Dwiana, Kajati Lampung, KPN Lampung dan jajaran Forkompimda Provinsi Lampung (*)
Editor:Ppt
