Rabu, Juni 29, 2022

KPK Glandang Kepala Dinas Masuk Bui Bersama Bupati Kolaka Timur

Kontras TIMES.COM | Jakarta – Tim Penyidik KPK kembali merilis perkembangan hasil penyelidikan tersangka terkait dengan pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021.

Dalam rilis terbaru yang diterima redaksi Kontras Times dari Jubir KPK Ali Fikri pada Kamis 23 Juni 2022 mengungkapkan berdasarkan hasil pengumpulan berbagai informasi dan data hingga kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke Penyidikan, dengan menetapkan Tersangka, sebagai berikut :

a. LM RE (LM Rusdianto Emba), Wiraswasta;

b. SL (Sukarman Loke), Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna.

Lebih lanjut Ali Fikri menjelaskan
untuk perkara yang sama, sebelumnya KPK juga telah menetapkan beberapa pihak lain sebagai Tersangka, yaitu :

a. AMN (Andi Merya Nur) Bupati Kabupaten Kolaka Timur periode 2021 s/d 2026.

b. MAN (Mochamad Ardian Noervianto) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri periode Juli 2020 s/d November 2021.

c. LMSA (Laode M. Syukur Akbar) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muna.

Selanjutnya Ali Fikri menjabarkan terkait konstruksi Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menjerat Bupati sekaligus beberapa Kepala Dinas Kabupaten Kolaka Timur adalah sebagai berikut:

a. AMN selaku Bupati Kabupaten Kolaka Timur periode 2021 s/d 2026 berkeinginan untuk bisa mendapatkan tambahan dana terkait kebutuhan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kolaka Timur dan agar prosesnya bisa segera dilakukan maka AMN segera menghubungi LM RE yang dikenal memiliki banyak jaringan untuk memperlancar proses pengusulan dana tersebut.

b. LM RE selanjutnya menjalin komunikasi dengan SL yang menjabat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Muna dimana memiliki banyak kenalan di Pemerintah Pusat.

c. SL kemudian menyampaikan lagi pada LMSA, karena saat itu Pemkab Muna juga sedang mengajukan pinjaman dana PEN.

d. Berikutnya dilakukan pertemuan disalah satu restoran di Kota Kendari untuk membahas persiapan pengusulan dana PEN bagi Kabupaten Kolaka Timur yang dihadiri AMN, SL dan LM RE.

Baca Juga:   Wali Kota Malang Sutiaji Nyinyir Jadi Bulan Bulanan
Baca Juga:   Wali Kota Malang Sutiaji Nyinyir Jadi Bulan Bulanan

e. Karena salah satu syarat agar proses persetujuan pinjaman dana PEN dapat disetujui yaitu adanya pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri khususnya dari Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah yang saat itu dijabat MAN.

f. Berdasarkan informasi SL, yang memiliki kedekatan dengan MAN adalah LMSA karena pernah menjadi teman seangkatan di STPDN.

g. Untuk langkah selanjutnya, AMN mempercayakan LM RE dan SK untuk menyiapkan seluruh kelengkapan administrasi pengusulan pinjaman dana PEN dengan nilai usulan dana pinjaman PEN yang diajukan ke Kementerian Keuangan senilai Rp350 Miliar.

h. SL, LMSA dan LM RE juga diduga aktif memfasilitasi agenda pertemuan AMN dengan MAN di Jakarta dan dari pertemuan tersebut, MAN diduga bersedia menyetujui usulan pinjaman dana PEN Kabupaten Kolaka Timur dengan adanya pemberian sejumlah uang sebesar Rp2
Miliar.

i. Proses pemberian uang dari AMN pada MAN dilakukan melalui perantaraan LM RE, SL dan LMSA diantaranya melalui transfer rekening bank dan penyerahan tunai.

j. Atas pembantuannya tersebut, SL dan LMSA diduga menerima sejumlah uang dari AMN melalui LM RE yaitu sejumlah sekitar Rp750 juta.

Atas perbuatannya, Para Tersangka disangkakan melanggar :

• LM RE sebagai Pemberi melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

• SK sebagai Penerima melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Ali Fikri menegaskan, untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan pertama untuk Tsk SL selama 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 23 Juni 2022 s/d 12 Juli 2022 di Rutan KPK pada Kavling C1.

Baca Juga:   Kapolres Bojonegoro Sematkan Pita Tanda Operasi Patuh Semeru 2022 di Mulai
Baca Juga:   Sabu Dari Afrika Selatan Berhasil Digagalkan di Bandara Juanda Surabaya

Selain itu, KPK mengimbau agar tersangka LM RE untuk kooperatif hadir sesuai dengan jadwal pemanggilan Tim Penyidik berikutnya.

KPK Minta Pejabat Berhenti Korupsi

KPK menyampaikan keprihatinannya terhadap adanya Korupsi dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang seharusnya untuk menangani dan memulihkan dampak Covid-19 baik di sektor kesehatan maupun ekonomi, disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi.

Korupsi ini telah mencederai semangat pemerintah yang mendistribusikan dana PEN sebagai intrumen akselerasi pemulihan perekonomian yang langsung berdampak kepada masyarakat luas.

“Besarnya dana PEN menjadikan program ini memiliki risiko korupsi tinggi. Oleh karenanya, KPK mengingatkan kepada para kepala daerah dan seluruh pihak terkait yang diberi amanah mengelola dana PEN, tidak melakukan modus korupsi pada dana ini, dan menggunakannya bagi sebesar-sebesarnya peningkatan ekonomi rakyat secara akuntable dan bertanggung jawab,” pungkas Jubir KPK Ali Fikri

Editor: LK

Related Articles

- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.