Jumat, Mei 27, 2022

Nusantara Ibu Kota Indonesia: Sebuah Langkah Kontroversial Yang Patut Didukung

KONTRASTIMES.COM- JAKARTA | Meninggalkan Jakarta sebagai Ibu Kota Nasional tentu bukanlah sesuatu yang mudah, apalagi Jakarta sudah memiliki Pundasi sejarah yang kuat, meskipun itu bukan berarti Ibu Kota Negara Indonesia sebelumnya tidak pernah berpindah dari Jakarta.

Tenyata, Jakarta yang menjadi ikon pusat pemerintahan sejak abad 20 pada masa pemerintahan Hindia Belanda, dan ditetapkan sebagi ibu kota Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, pernah beberapa kali mengalami perubahan yang menyebabkan Ibu Kota Negara dipindahkan ke Kota lain.

  1. Yogyakarta 1946-1949

Situasi Jakarta yang tidak aman pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia yang disebabkan oleh para laskar dan pertempuran antara pihak Indonesia dan pihak NICA yang ingin menguasai kembali Indonesia dan adanya percobaan pembunuhan terhadap Sutan Syahrir menimbulkan pemikiran untuk memindahkan ibukota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta.

Pemindahan ini tidak lepas dari peran Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang mau menerima Yogyakarta sebagai ibukota Republik Indonesia yang dinilai lebih aman saat itu.

Maka pada 4 Januari 1946 ibukota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta dan Pada 28 Desember 1949 ibukota dipindahkan kembali dari Yogyakarta ke Jakarta dan sejak saat itu bentuk negara Indonesia adalah serikat.

Pada tanggal 17 Agustus 1950 bentuk negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan Jakarta menjadi ibukota Republik Indonesia.(Sumber: Proses Pemindahan Ibukota Republik Indonesia (1946-1949) Jakarta ke Yogyakarta dan Yogyakarta ke Jakarta, 2018)

  1. Bukittinggi, Sumatera Barat

Kota Bukittinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan juga pernah dijuluki sebagai Parijs van Sumatra.

Bukittinggi, Sumatera Barat menjadi ibu kota negara Republik Indonesia ketika Yogyakarta (yang saat itu merupakan ibu kota negara) diduduki oleh Belanda pada tanggal 19 Desember 1948.

Pemindahan ibu kota negara dari Yogyakarta ke Bukittinggi tersebut dikenal dengan masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, yang kemudian pada tahun 2006 ditetapkan oleh pemerintah sebagai Hari Bela Negara.

  1. Bireuen, Aceh

Bireuen merupakan kota yang dijuluki sebagai kota juang, terletak di pesisir Utara Provinsi Aceh, nama Bireuen dikenal semasa agresi Belanda pertama dan kedua (1947-1948), ketika saat itu Bireuen menjadi Ibu Kota Negara Indonesia dalam upaya mempertahankan Republik Indonesia (RI) dari penjajah.

Baca Juga:   Harun Kasim Ungkap Penyebab Turunnya DAK Pada Dikbud Halbar

Kala itu, kedatangan Presiden pertama Republik Indonesia (RI) Bung Karno ke Bireuen memang sangat fenomenal.Bersamaan tahun 1948, Belanda melancarkan agresi keduanya terhadap Yogyakarta.

Baca Juga:   Babinsa Ponggok Bantu Ibu Yeni, ODGJ Di Wilayah Binaan

Dalam waktu sekejap ibukota RI kedua itu jatuh dan dikuasai Belanda. Presiden pertama Soekarno yang ketika itu berdomisili dan mengendalikan pemerintahan di sana pun harus kalang kabut.

Tidak ada pilihan lain, presiden Soekarno terpaksa mengasingkan diri ke Aceh. Tepatnya di Bireuen, yang relatif aman. Soekarno hijrah ke Bireuen dengan menumpang pesawat udara Dakota hingga mendarat di lapangan terbang sipil Cot Gapu pada 18 Juni 1948.

  1. Ibu Kota Negara Kembali Ke-Jakarta

Secara konstitusional, Jakarta kembali sebagai ibu kota Indonesia setelah RIS dibubarkan pada 17 Agustus 1950, kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964, Jakarta sepenuhnya menjadi Ibu Kota Negara Indonesia

  1. Ibu Kota Negara Pindah Ke Kota Baru NUSANTARA

Dari beberapa kali perpindahan Ibu Kota Negara (IKN), dapat diketahui pemindahan Ibu Kota Negara, bukan sesuatu yang patut dipersoalkan, apalagi melihat Kondisi Jakarta yang pada saat itu selalu berada pada ancaman banjir, tentunya menjadi alasan cukup urgent untuk segera memindahkan IKN Indonesia ke Tempat yang lebih representatif untuk menjadi Ibu Kota Negara Indonesia.

Jika sebelumnya Ibu Kota Negara dipindahkan dari Kota ke Kota lain disebabkan adanya kondisi darurat pada masa-masa Revolusi.

Untuk saat ini pemindahan IKN, mengutip dari Sumber:setkab.go.id (26 Agustus 2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap alasan pemindahan IKN didasarkan atas dua alasan:

Yang pertama, menurut Presiden, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Yang kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia dan 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” Ujar Presiden Jokowi.’

Untuk selanjutnya, lebih tepat apabila pemindahan IKN, seperti yang sedang berproses saat ini dengan membentuk Kota Baru dengan nama NUSANTARA meskipun ditempatkan di Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. (Salah satu kota tertua dalam sejarah awal kerajaan Islam di Indonesia)

Baca Juga:   Desa Kembiritan Bersama BPN Banyuwangi Serahkan Seribu Sertifikat Hak Atas Tanah Program PTSL

Sejarah NUSANTARA

Melangsir dari Wikipedia, Nusantara merupakan sebuah istilah yang berasal dari perkataan dalam bahasa Jawa kuno, yaitu ꦤꦸꦱ (nusa) terj. har. “pulau” dan ꦲꦤ꧀ꦠꦫ (antara) terj. har. “luar”. Istilah “Nusantara” secara spesifik merujuk kepada Indonesia (kepulauan Indonesia)

Baca Juga:   Harun Kasim Ungkap Penyebab Turunnya DAK Pada Dikbud Halbar

Kata ini tercatat pertama kali dalam kitab Negarakertagama untuk menggambarkan konsep kenegaraan yang dianut Majapahit; yang kawasannya mencakup sebagian besar Asia Tenggara, terutama pada wilayah kepulauan.

Pada tahun 1900-an istilah ini dihidupkan kembali oleh Ki Hajar Dewantara[5] sebagai salah satu nama alternatif untuk negara merdeka pelanjut Hindia Belanda. Sekalipun nama “Indonesia” (terj. ‘Kepulauan Hindia’) disetujui untuk digunakan sebagai nama resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Nusantara tetap diabadikan sebagai sinonim untuk kepulauan Indonesia.

Penggunaan istilah ini pada zaman kuno dipakai untuk menggambarkan kesatuan geografi-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua Asia dan Australia (termasuk Semenanjung Melayu).

Namun pada penggunaan modern, istilah “Nusantara” hanya digunakan untuk merujuk wilayah kepulauan Indonesia secara khusus.

Sumpah Mahapatih Gajah Mada

Pada 1336, Amangkubhumi Mahapatih Gajah Mada menyatakan Sumpah Palapa: “Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: “Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”.

“Aku Gajah Mada Patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Kamu Gajah Mada, “Jika telah menundukkan seluruh Nusantara dibawah kekuasaan Majapahit, saya (baru akan) melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru akan) melepaskan puasa”.

Wallahu a’lam Bissawab “Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya”.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari kontrastimes.com dan download aplikasi kami, menarik untuk dicoba, setelah di install (klik SKIP pojok kanan atas langsung masuk Berita-berita Ter update) di:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kontrastimes.indonesia

Dikutip dari berbagai sumber.
Editor: Kasepuhan Luhur Kedaton

Related Articles

- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.