Sabtu, Juni 15, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Jakarta- Tim KPK telah melakukan OTT Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Universitas Lampung (Unila), pada hari Jumat 19 Agustus 2022, sekitar pukul 21.00 WIB.

Dalam Pointers Konferensi PERS yang diterima redaksi Kontras Times dari Jubir KPK Ali Fikri pada 21 Agustus 2022 disebutkan, selain menangkap Prof Dr Karomani selaku Rektor Universitas Lampung (Unila), KPK juga menangkap tujuh orang lain dari wilayah Lampung, Bandung dan Bali, sebagai berikut:

1)KRM (Prof Dr Karomani), Rektor Universitas Lampung periode 2020 s/d 2024 
2)HY (Heryandi), Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung
3)MB (Muhammad Basri), Ketua Senat Universitas Lampung
4)BS (Budi Sutomo), Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Lampung
5)ML (Mualimin), Dosen 
6)HF (Helmy Fitriawan) Dekan fakultas Teknik Universitas Lampung
7)AT (Adi Triwibowo), Ajudan KRM
8)AD (Andi Desfiandi), Swasta
Selain itu ada 2 orang yang turut diperiksa setelah yang bersangkutan hadir menemui Tim KPK di gedung Merah Putih KPK, yaitu : 

-AS (Asep Sukohar, tidak dibacakan) Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Universita Lampung.
 
-TW (Tri Widioko,tidak dibacakan), staf HY 

Empat Orang Jadi Tersangka

Setelah KPK melakukan pengumpulan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi, kemudian berlanjut ke tahap penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka, sebagai berikut : 

a.KRM (Karomani), Rektor Universitas Lampung periode 2020 s/d 2024 
b.HY (Heryandi), Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Lampung
c.MB (Muhammad Basri), Ketua Senat Universitas Lampung
d.AD (Andi Desfiandi), Swasta

Penahan Tersangka

Untuk keperluan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2022 s/d 8 September 2022 di Rutan KPK, sebagai berikut :
a.KRM ditahan di Rutan pada gedung Merah Putih
b.HY ditahan di Rutan pada Pomdam Jaya Guntur
c.MB ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur
d.Sedangkan AD, penahanannya terhitung mulai 21 Agustus 2022 s/d 9 September 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. 

Baca Juga:   Seorang Satpam Gereja Yang Mengaku Tetap Dihargai Walaupun Beda Agama

Kronologis OTT Universitas Lampung

KPK mengungkapkan Kronologis Tangkap Tangan  berawal dari adanya laporan masyarakat yang diterima KPK terkait dengan dugaan korupsi pada penerimaan mahasiswa di Universitas Lampung tahun 2022.

Baca Juga:   Menunggu Restorative Justice, Penahanan Ketum PPWI Pesanan Siapa

Setelah itu, pada Jumat 19 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, Tim KPK bergerak ke lapangan dan menangkap serta mengamankan beberapa pihak yang diduga sedang melakukan tindak pidana korupsi di Lampung dan Bandung. 

Adapun pihak yang ditangkap di Lampung adalah ML, HF, HY beserta dengan barang  bukti uang tunai sebesar Rp414,5 juta, slip setoran deposito di salah satu bank sebesar Rp800 juta, dan kunci safe deposit box yang diduga berisi emas senilai Rp1,4 Miliar. 

Kemudian pihak yang ditangkap di Bandung adalah KRM, BS, MB dan AT beserta barang bukti kartu ATM dan buku tabungan sebesar Rp1,8 Miliar.
 
Sedangkan AD ditangkap di Bali. 
Pihak-pihak dan barang bukti selanjutnya dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. 

KPK menjabarkan, selama proses Simanila berjalan, KRM diduga aktif untuk terlibat langsung dalam menentukan kelulusan para peserta Simanila dengan memerintahkan HY selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Budi Sutomo selaku Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat serta melibatkan MB selaku Ketua Senat untuk turut serta menyeleksi secara personal terkait kesanggupan orang tua mahasiswa yang apabila ingin dinyatakan lulus maka dapat dibantu dengan menyerahkan sejumlah uang selain uang resmi yang dibayarkan sesuai mekanisme yang ditentukan pihak universitas.

KRM juga diduga memberikan peran dan tugas khusus untuk HY, MB dan Budi Sutomo   untuk mengumpulkan sejumlah uang yang disepakati dengan pihak orang tua peserta seleksi yang sebelumnya telah dinyatakan lulus berdasarkan penilaian yang sudah diatur KRM. 
 
Terkait besaran nominal uang yang disepakati antara pihak KRM diduga jumlahnya bervariasi dengan kisaran minimal Rp100 juta sampai Rp350 juta untuk setiap orang tua peserta seleksi yang ingin diluluskan.

KRM diduga memerintahkan Mualimin untuk turut mengumpulkan sejumlah uang dari para orang tua peserta seleksi yang ingin dinyatakan lulus oleh KRM.

Baca Juga:   Ketua DPRD Magetan Jalin Sinergitas dengan Insan Pers

AD sebagai salah satu keluarga calon peserta seleksi Simanila diduga menghubungi KRM untuk bertemu dengan tujuan menyerahkan sejumlah uang karena anggota keluarganya telah dinyatakan lulus Simanila atas bantuan KRM.

Mualimin selanjutnya atas perintah KRM mengambil titipan uang tunai sejumlah Rp150 juta dari AD di salah satu tempat di Lampung. 

Baca Juga:   Panglima TNI Yudo Margono Cek Keamanan Kapal Phinisi Ayana Lako Di'a Untuk KTT Asean

Seluruh uang yang dikumpulkan KRM melalui Mualimin yang berasal dari orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM berjumlah Rp603 juta dan telah digunakan untuk keperluan pribadi KRM sekitar Rp575 juta.   

Selain itu, KPK juga menemukan adanya sejumlah uang yang diterima KRM melalui Budi Sutomo dan MB yang berasal dari pihak orang tua calon mahasiswa yang diluluskan KRM yang juga atas perintah KRM uang tersebut telah dialih bentuk menjadi tabungan deposito, emas batangan dan juga masih tersimpan dalam bentuk uang tunai dengan total seluruhnya sekitar Rp4,4 Miliar. 

Pasal Yang Disangkakan Untuk Para Tersangka

AD selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi. 

KRM, HY, dan MB selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau  huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 

Editor: LK Sumber: Jubir KPK Ali Fikri

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.