Kontras TIMES.COM | Sidoarjo, – September 2022 ini, Kementerian Kesehatan mengeluarkan pernyataan alasan langkanya vaksin meningitis di beberapa wilayah di Indonesia.
Hal tersebut disebabkan produsen yang bekerja sama tidak dapat memenuhi kebutuhan vaksin, sementara vaksin meningitis diperlukan sebagai syarat bagi masyarakat yang akan melaksanakan ibadah umrah.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menekankan perlunya upaya memenuhi vaksin meningitis bagi masyarakat.
“Kita harus menyiapkan [vaksin] meningitis itu sesuai dengan kebutuhan,” jawab Wapres saat ditanya oleh awak media, usai menghadiri acara Napak Tilas dan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-67 Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (K-Sarbumusi) di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (30/09/2022).
Menurut Wapres, perlu ada pengecekan kembali mengenai aturan vaksin meningitis ini. Ia pun menyampaikan bahwa akan membicarakan ketersediaan vaksin meningitis ini kepada pihak yang terkait.
“Harus jelas apakah kewajiban itu masih ada. Kalau tidak ada, tidak masalah, tapi kalau masih ada, maka kita harus mengadakan. Saya kira nanti itu nanti kita akan bicarakan,” ucap Wapres.
Lebih jauh, Wapres menekankan pentingnya masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mempersiapkan segala kebutuhan untuk ibadah umrah, tidak terkecuali ketersediaan vaksin meningitis tersebut.
“Jangan sampai orang umrah terkendala oleh karena tidak ada meningitis ini. Nanti kita akan cek lagi kenapa,” tambahnya.
Sementara itu, disinggung mengenai penyusunan omnibus law keuangan yang menyoroti politisi dapat menjadi Gubernur Bank Indonesia, Wapres berpesan agar tidak mengubah hal yang sudah tertata dengan baik.
“Jangan sampai hal yang sudah baik dibuat menjadi tidak baik,” pesan Wapres.
“Kita lihat saja nanti, kita ikuti bagaimana nanti pembicaraan di DPR,” tambahnya.
Mengakhiri keterangannya, Wapres meminta agar para jajaran terkait tidak mengurangi kepercayaan masyarakat.
“Yang penting jangan mengurangi kepercayaan masyarakat,” pungkasnya.
Turut mendampingi Wapres dalam keterangan pers tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. (DAS/SK – BPMI Setwapres)
Sumber: Setwapres-Rusmin Nuryadin
