KontrasTIMES.COM | Halbar- Pernyataan Bupati Halmahera Barat, Maluku Utara, James Uang, terkait 2 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023, yang lamban memasukkan dokumen proyek ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk ditenderkan, disoroti Akademisi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Tamin Ilan Abanun.
Tamin, melalui aplikasi pesan kepada Wartawan Kontrastimes.com. Kamis (16/3/2023) mengatakan, Bupati Halmahera Barat, James Uang, harusnya tidak hanya sekadar memberikan instruksi untuk mempercepat dokumen proyek 2 OPD pengelola DAK, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, (Dikbud) serta Dinas Kesehatan, melainkan menelusuri penyebab keterlambatan itu.
“Sebab keterlambatan dokumen proyek itu adalah soal lemahnya perencanaan di 2 OPD tersebut. Bisa jadi Karena perencanaan kegiatan belum sesuai kebutuhan jadi masih cari format yang tepat, atau penyusunan pagu anggaran belum sesuai dengan harga pasar dan atau bisa jadi karena Rencana Anggaran Biaya (RAB) belum sesuai dengan satuan biaya,”katanya.
Menurut Tamin, faktor penyebab rendahnya penyerapan anggaran adalah soal perencanaan, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, SDM, administrasi dan penyedia. Untuk itu harus ditelusuri Bupati sebaik mungkin. Kerena penyerapan anggaran berkonsep pada substansi perencanaan seperti RAB yang harus sesuai satuan biaya.
“Soal ini penting karena terkait dengan perencanaan. Jangan sampai kita jatuh di lubang yang sama seperti yang disampaikan oleh kepala ULP, keterlambatan ini terjadi setiap tahun yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran, kasian rakyat dan Daerah,”tuturnya.
Dosen Ilmu Politik ini menegaskan, hal itu harus diseriusi, sebab penyerapan anggaran merupakan salah satu indikator yang dapat menunjukkan keberhasilan program atau kebijakan Pemerintah Daerah.
“Jadi menurut saya keterlambatan dokumen proyek dari dua Dinas itu bisa jadi karena perencanaan yang belum tuntas. Masih memilih mana yang cocok atau pas dan ini sangat terkait dengan lemahnya SDM perencanaan di kedua Dinas tersebut. Oleh karena itu penempatan PNS yang menduduki jabatan-jabatan strategis harus berkompeten, jika tidak, maka dampaknya seperti ini. Terlambat karena perencanaan yang belum tuntas di internal SKPD,”paparnya.
Mantan anggota DPRD Halmahera Barat ini mengingatkan Pemerintah Daerah agar tidak menyia-nyiakan Dana Alokasi Khusus, apalagi DAK fisik, sebab dana tersebut adalah bentuk kehadiran negara untuk masyarakat. Selain itu, Tamin juga meminta Pemerintah Daerah untuk menghindari penumpukan penyerapan anggaran diawal tahun yang pada akhirnya akan mengakibatkan penumpukan anggaran.
“Sebab rendah diawal tahun dan meningkat pesat diakhir tahun merupakan malapetaka untuk Daerah, karena dibutuhkan jumlah dana yang tidak sedikit. Sementara ketersediaan dana di kas Daerah tidak mencukupi, dan pekerjaan fisik ada yang belum selesai dilaksanakan. Disinilah Pemda harus punya perencanaan, administrasi keuangan dan SDM yang baik dan unggul agar setiap tahun kita tidak kecolongan dalam penyerapan anggaran,”pungkasnya.
Raja Man Kaswalat
