Selasa, Agustus 16, 2022

Pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan dan Penyelenggaraan APBDes

KONTRASTIMES.COM- ARTIKEL | Desa memiliki peran dalam otonom daerah. Dalam UU No. 6 Tahun 2014, Desa memiliki kedudukan yang semakin baik dan mandiri dan memadukan daerahnya. UU ini menjadi pemicu untuk masyarakat dalam mengembangkan daerahnya, baik dari pelayanan dan meingkatkan ekonomi.

Pembangunan Desa menjadi salah satu tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, pembangunan Desa direalisasikan dengan cara menggunakan kewenangan dan sumber dana yang telah diberikan oleh pemerintah secara maksimal agar ekonomi dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah dan/atau kepentingan umum. APBD diangarkan selama 1 tahun, anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Dengan APBD inilah Desa bisa menjalankan hak dan kewenangan Desa. APBD ini terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

Selama proses penyelenggaraan APBD harus mengikuti asas. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, dan dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Dalam penyelenggaraan APBD, asas partisipatif menjadi salah satu yang mendukung keberhasilan selama penyusunan dan penyelenggaraan APBDesa. Partisipatif ini dilakukan oleh masyarakat.

Masyarakat akan menjadi pihak yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan terjadinya KKN sehingga selama berlangsungnya APBD dapat dikontrol.

Artinya selama proses penentuan dan kebijakan APBD, masyarakat memiliki hak terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan.

Partisipasi masyarakat sendiri dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk nyata, seperti harta dan benda, dan bentuk tidak nyata seperti pikiran.

a. Partisipasi Dalam Usulan, Rapat, atau Aspirasi.

Masyarakat tidak hanya menyampaikan masalah yang ada di sekitarnya, akan tetapi juga harus bisa menganalisis kebutuhan prioritas untuk daeragnya.

Dalam penyampaiannya, RT sebagai koordinator akan bertanggung jawab. Tetapi dalam kenyataannya, aspirasi atau usulan hanya dalam lingkup pikiran dari RT.

Artinya masyarakat sekitar bisa saja tidak ingin menyampaikan atau RT tidak menyampaikan bahwa akan ada rapat yang bisa menyalurkan usulan atau aspirasi masyarakat.

b. Partisipasi Dalam Bentuk Harta dan Tenaga.

Masyarakat bisa berpartisipasi dalam bentuk harta. Harta yang telah diberikan kepada Desa akan membantu keberhasilan dalam proses pembangunan Desa.

Baca Juga:   Siklus Pemberantasan Korupsi dari Hulu ke Hilir Harus Konsisten dan Masif

Apabila tidak bisa melakukan partisipasi dalam bentuk harta, masyarakat juga bisa dalam bentuk tenaga.

Baca Juga:   Cicilan 0% Tetap Riba

Selama proses pembangunan, masyarakat melakukan gotong royong untuk membantuk keberhasilan pembangunannya.

Bentuk tenaga ini juga bisa mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk tenaga, karena masyarakat yang melakukan partisipasi bentuk tenaga.

Akan tetapi dalam kenyataannya, partisipasi dalam bentuk harta sangat sedikit ditemui disekitar, masyarakat lebih memilih bentuk tenaga karena memang tingkat pendapatan Desa terbilang menengah kebawah.

c. Patisipasi Dalam Pemanfaatan Hasil.

Hasil dari penyelenggaraan APBD masyarakat pasti merasakannya. Dalam hal ini masyarakat wajib menjaga dan merawat hasil pembangunannya.

d. Partisipasi Dalam Evaluasi atas Kegiatan Pembangunan Serta Hasilnya.

Apabila hasil pembangunan telah dirasakan manfaatnya, masyarakat bisa melakukan evaluasi. Masyarakat bisa menilai dari segi manfaat dan kesesuaian, baik selama perencanaan sampai keberhasilan program.

Akan tetapi dalam kenyataannya, evaluasi dilakukan oleh masyarakat yang berkepentingan. Evaluasi ini akan menjadi salah satu faktor penyusunan program pembangunan berikutnya.

Dalam partisipasi masyarakat, tentu ada faktor-faktor yang mendukung partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penyelenggaraan APBD.

a. Keinginan Masyarakat.
Adanya keinginan kuat dari masyarakat menjadi faktor utama pendukung keberhasilan penyelenggaraan APBD. Kehadiran masyarakat baik berupa kegiatan musyawarah dalam RT atau musyawarah dalam lingkup Desa.

b. Fasilitas Dari Desa.
Desa bisa memberikan form atau membuka forum musyawarah untuk masyarakat, sehingga masyarakat mendapat kesempatan untuk menyalurkan aspirasi atau usulan mengenai proses pembangunan Desa.

c. Pemerintah Desa Yang Transparan dan Akuntabel.

Pemerintah Desa diharapkan terbuka atas semua data yang terjadi selama penyelenggaraan APBD. Dengan keterbukaan, masyarakat akan lebih percaya dan ingin berpartisipasi selam proses pelaksanaan APBD.
Selain faktor pendukung, faktor penghambat juga termasuk faktor yang berpengaruh dalam penyusunan dan penyelenggaraan APBD.

a. Tidak Semua Masyarakat Terlibat dalam Kegiatan
Masyarakat yang terlibat selama ini adalah masyarakat yang berkeinginan untuk menyampaikan usulannya berdasarkan kebutuhan daerahnya. Ada sebagian masyarakat yang memang tidak menyampaikan usulannya dengan anggapan bahwa usulannya telah dimengerti oleh yang lain atau RT. Sehingga ini menjadi penyebab anggapan bahwa usulan hanya dipikirkan oleh RT saja.

Baca Juga:   Gaji Fantastis Anggota DPR-RI di Tengah Rakyat Yang Kritis

b. Tidak Semua Informasi Diberikan ke Masyarakat.

Sudah seharusnya pemerintah Desa memberikan informasi yang membutuhkan usulan dari masyarakat. Akan tetapi ada sebagian yang memang tidak memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat.

Sehingga masyarakat tidak bisa menerima informasi secara akurat dan akhirnya masyarakat menjadi kurang atau tidak berpartisipasi.

Baca Juga:   Tantangan Pemerintah Desa Negara Batin dalam Menghadapi Bencana Banjir Akibat Perubahan Cuaca Ekstrim

Oleh karena itu, partisipasi masyarakat merupakan faktor utama terlaksananya penyusunan dan penyelenggaraan APBD.

Pemerintah desa juga harus bisa menerima aspirasi masyarakat secara terbuka serta memprioritaskan pendapat masyarakat agar tercapai kemajuan desa.

Masyarakat harus selalu ikut serta secara aktif dalam program penyusunan dan penyelenggaraan APBD agar program pelaksanaanya berjalan sesuai programnya.

Pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan dorongan partisipatif secara aktif serta dapat memberikan sosialisasi perihal pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan masyarakat di desa.

Referensi :
Isbandi. (2007). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karangjati Kecamatan Balikpapan Tengah. eJournal Administrasi Negara, 1(2), p. 27.
Safi’, Winarwati I., Rusdiana, E. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Dan Penganggaran APBD di Kabupaten Bangkalan.Yustisia, 4 (2). 397-415.
Adeliya, N., Widodo, R., & Zuriah, N. (2017). Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Rejotangan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Jurnal Civic Hukum, 2(2), 42-54.
Fitriani. (2014). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Tempel Kecamatan Krian-Sidoarjo. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya (4), 50-84.
Widyastuti, A. Amalia F.A., Mudrifah. Ulum, I. (2021). Akuntansi Keuangan Desa. Baskara Media. 37- 111.
Deviyanti, D. (2013). Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah. eJournal Administrasi Negara. 1(2).
380-394.
Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018.

Penulis: Aditya Dwi Kurniawan dari Universitas Muhammadiyah Malang.

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.