Senin, Juli 15, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Papua- Bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara, Kota Jayapura, jajaran Sekretariat Wakil Presiden RI menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan tema “Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Tanah Papua Melalui Kemitraan Dengan PGGP Prov. Papua Dan Papua Barat”, Pada 24 Agustus 2022.

Rapat ini melibatkan sejumlah pejabat dari kementerian/lembaga teknis dan lembaga gereja di Tanah Papua yang tergabung dalam PGGP (Persekutuan Gereja-Gereja di Papua) Papua dan Papua Barat, unsur Pemda Papua dan Papua Barat serta 5 aras gereja lokal.

Rapat Koordinasi ini diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti arahan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin, untuk melibatkan gereja-gereja Papua dalam upaya mengakselerasi percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang disampaikan beliau secara langsung saat menerima audiensi dari PGGP/PB pada 20 April 2022 di Jakarta. Pada momentum tersebut, PGGP/PB menyerahkan Rekomendasi yang berisi poin-poin masukan dari tokoh Gereja Papua sebagai bahan pertimbangan bagi Wapres RI dalam membangun Tanah Papua. Kini, kunjungan jajaran Sekretariat Wapres RI beserta kementerian teknis ke Papua dilakukan untuk membahas secara teknis realisasi program kemitraan dengan Gereja sekaligus menunjukkan adanya keseriusan pemerintah pusat untuk mensinkronkan program-program yang telah berjalan dengan aspirasi dari gereja-gereja di Papua.

Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Prof. Dr. Masykuri Abdillah (Staf Khusus Wapres RI) dan dibuka dengan pengarahan dari Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P (Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan, Setwapres RI). Rakor ini turut mengundang Pdt. Hiskia Rollo (Ketua Umum PGGP Prov. Papua) beserta jajaran pengurus PGGP Papua dan Papua Barat, Ketua-Ketua Lembaga Aras Gereja dan Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw yang juga telah ditunjuk oleh PGGP untuk menjabat sebagai Ketua Umum PCC.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi di Papua merupakan bagian dari langkah pemerintah pusat untuk mengedepankan pendekatan kultural-religius dan humanis dalam penanganan isu Papua, terutama dengan tokoh-tokoh gereja sebagai salah satu stakeholder utama dalam sejarah pembangunan Papua.
Secara spesifik, Dr. Ir. Suprayoga Hadi, M.S.P menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk sinkronisasi aspirasi PGGP/PB dengan Renaksi Inpres 9/2022 pada program kegiatan Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Papua 2021-2022 TA 2022 dan penyerapan aspirasi PGGP/PB sebagai bahan penyusunan RKP TA 2023, RKPD 2023 dan RAPPP 2023-2024 serta RIPPP 2021-2041.

Baca Juga:   Tandai Hadirnya TNI AD di IKN, Kasad Tinjau Lokasi Pembangunan Mabesad
Baca Juga:   Andi Kusuma.SH.MKn : Perilaku Penegak Hukum Menuju Penegakan Hukum Progesif

“Berangkat dari hasil sinkronisasi rekomendasi gereja di Papua dengan Renaksi Inpres 9/2022, baik pihak Gereja maupun K/L terkait perlu sama-sama mempelajari dokumen tersebut sehingga kedepannya kemitraan ini dapat direalisasikan”, sambung Yoga.

Sementara itu, Prof. Dr. Masykuri Abdillah menyebut bahwa pelibatan lembaga Gereja Papua dalam proses percepatan pembangunan di Papua merupakan aspirasi dari tokoh Gereja papua yang disampaikan langsung kepada Bapak Wapres RI dalam audiensi pada 20 April 2022 silam. Rekomendasi yang disampaikan oleh PGGP/PB secara umum telah sejalan dengan arah program pemerintah pusat sebagaimana mengacu pada Renaksi Inpres 9/2022.

Kedepannya, kemitraan ini diharap dapat terus berlanjut dengan adanya Kantor Perwakilan dari Setwapres RI beserta beberapa kementerian dan lembaga di Jayapura.

Dalam kesempatan ini, Pdt. Hiskia Rollo menyampaikan, pihaknya sangat mengapresiasi kunjungan Setwapres RI dan rekan-rekan K/L di tingkat pusat untuk bertemu dengan PGGP/PB. Pekerjaan gereja tidak hanya dilakukan di tataran tinggi, tetapi juga membangun umat pada tataran akar rumput. Di seluruh Tanah Papua, gereja yang pertama-tama membuka jalur, membangun sekolah, perekonomian umat dan kesehatan, barulah kemudian pemerintah masuk. Oleh karenanya, Pak Wapres sebagai seorang Kyai perlu melibatkan pendeta-pendeta yang juga adalah “kyai di Papua” untuk mengakselerasi percepatan pembangunan di Papua.
Ketua DPR Papua, sekaligus Ketua PCC, Jhony Banua Rouw menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Setwapres RI dan K/L yang terlibat karena telah bekerja luar biasa. Progress kemitraan ini terbilang sangat cepat dan signifikan, padahal baru 5 bulan audiensi dengan Wapres dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan mandat dan tanggung jawab wapres RI sebagai Koordinator Percepatan Pembangunan Pembangunan di Papua.

“Kedepannya, niat baik dari pemerintah pusat ini perlu dikomunikasikan secara lebih sinkron dengan gereja di Papua. Harus disamakan persepsi dan perlu ada penyesuaian berbagai standar nasional untuk program yang akan dilaksanakan di Papua”, sambung Jhony.

Kementerian/lembaga yang ikut terlibat dalam Rapat Koordinasi di antaranya Kemensos, Kemenaker, Kemenkop UKM, Kemen PPA/Bappenas, Kantor Staf Presiden, Kemenag, Kemenkeu serta sejumlah unsur Pemda Papua dan Papua Barat. Dalam pertemuan ini, dibahas hasil sinkronisasi rekomendasi program pembangunan dari pimpinan Gereja Papua dengan Rencana Aksi Inpres 9/2022 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Papua. Rekomendasi ini mencakup bidang Pendidikan dan SDM, Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Kesehatan. Selain itu, dalam pertemuan ini PGGP juga menyampaikan update pembentukan Papua Christian Center (PCC), sebuah badan otonom yang didirikan oleh PGGP dan ditujukan untuk menjadi wadah kajian dan analisis, memberikan penguatan terhadap gereja-gereja di Papua sekaligus sebagai mitra dari Pemerintah dalam hal penyusunan dan eksekusi program di Papua.
Sebagai kesimpulan, dalam rapat koordinasi ini pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk bergandengan tangan dengan PGGP Papua dan Papua Barat dalam mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di tanah Papua melalui sinergi eksekusi program K/L dan pemerintah daerah di Papua bersama dengan lembaga Gereja Papua. Format kemitraan ini diusulkan dalam bentuk MoU antara PGGP/PB dan K/L sehingga terdapat SOP dalam kemitraan ini. Secara khusus, beberapa program yang dibahas di antaranya program Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK), pendampingan dan pemberian dana usaha, bantuan sosial dan layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah pedalaman dan penanganan stunting di Papua. (*)

Baca Juga:   Kapolres Lamongan Dampingi Kepala BNPT Resmikan RUSUN Yayasan Lingkar Perdamian
Baca Juga:   Kondisi Rumah Pruduksi Petis Usai Terlalap Api

Sumber: Setwapres-Rusmin Nuryadin

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.