Minggu, Juni 16, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

KontrasTIMES.COM | Jatim- Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Jawa Timur menolak sistem proporsional tertutup dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 mendatang yang diusulkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)

Ketua Umum Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Jawa Timur, Baijuri, menegaskan bahwa sistem proporsional tertutup (coblos partai) dapat mereduksi nilai-nilai demokrasi.

Menurutnya, sistem tersebut dapat menyebabkan beragam polemik. Salah satunya memberikan jarak antara pemilih dengan wakil rakyat atau anggota legislatif.

Maka, pihaknya mengutuk permintaan pihak ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk merubah sistem pemilu yang semula terbuka ke proporsional tertutup.

“Dengan ini kami tegaskan menolak dan mengutuk pemohon judicial review pada putusan MK Nomor: 22-24/PUU-VI/2008, memiliki pertimbangan bahwa sistem pemilu tidak boleh merampas daulat rakyat. Maka, kami meminta MK untuk membatalkan permintaan pemohon untuk melangsungkan pemilu Tahun 2024 mendatang dan seterusnya dengan sistem proporsional tertutup,” tegasnya kepada awak media, Minggu (08/01/2023).

Baijuri juga mengatakan, praktik sistem proporsional tertutup yang akan menjadikan partai politik (Parpol) sebagai penentu para anggota legislatif duduk di parlemen, baik di tingkat nasional hingga daerah, dapat mengebiri hak rakyat dalam berdemokrasi. Sebab, rakyat tidak memiliki andil dan peran dalam menentukan wakilnya di daerah pemilihan (Dapil) yang ditentukan.

“Bagaimana tidak, rakyat dipaksa mengikuti alur keputusan partai politik untuk menentukan wakilnya, bukannya mereka sendiri, jelas ini sangat mereduksi nilai demokrasi. Jika rakyat tidak dilibatkan secara hulu-hilir, lantas apakah kita tidak malu terhadap rakyat?,” ucapnya.

Sistem proporsional tertutup, lanjut Baijuri, membuat demokrasi mundur ke era Orde Baru (Orba). Dalam sejarah pemilu di Indonesia di masa Orba, tidak ada suara masyarakat yang terwakili di dalam badan legislatif di tingkat nasional maupun tingkat daerah.

“Kita sudah move on dari sistem lama, dan kini sedang diupayakan diulang kembali oleh beberapa pihak. Menurut kami, kita benahi kalau ada yang kurang dari sistem proporsional terbuka yang sudah kita jalankan dalam kurun waktu tiga kali pemilu selama ini. Jangan dirubah lagi ke jaman Orba, ini akan membutuhkan waktu penyesuaian lagi, buang-buang waktu saja,” tegasnya.

Baca Juga:   Usung Banyuwangi Rebound, Bupati Ipuk Diganjar Sebagai Tokoh Pemerintah Daerah Inspiratif
Baca Juga:   Kepala Bakamla RI Dr. Irvansyah Tinjau Kesiapan Unsur dan Personel Zona Bakamla Barat

Selain isu proporsional tertutup yang dilontarkan Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, Baijuri juga turut mengingatkan kepada seluruh elemen pemerintah dalam mengevaluasi dan memperbaiki setiap rinci penyelenggaraan pemilu. Hal ini dikarenakan banyaknya keluhan warga, tentang rumitnya teknis pemilu di lapangan.

“Banyak catatan dari masyarakat. Dan ini penting untuk dilakukan perbaikan. Bukannya merubah sistemnya lagi. Fokus ke bagaimana melakukan gerakan preventif atas maraknya isu politik identitas, money politic dan mereduksi praktik oligarki,” pungkasnya.*/Email

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.