Selasa, April 16, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Tuban – Demo Mahasiswa Kader PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) di depan Kantor DPRD Tuban berakhir ricuh, pada Rabu (16/8/2023).

Dalam demo tersebut, PMII menuntut Bupati Tuban mengevaluasi kinerja dan penggunaan DBH SDA di bidang Migas (Minyak dan Gas Bumi) Kabupaten Tuban tahun 2023 yang mencapai
Rp.533.313.106, Milyar.

Namun sayangnya, Bupati Aditya Halindra Faridzky, SE justru malah menghindar dan keluar secara sembunyi-sembunyi dari Kantor Bupati menuju Kantor DPRD Tuban, sehingga masa PMII mengejar Bupati hingga didepan Kantor DPRD Tuban.

Dari keriman video yang diterima Redaksi Kontras Times, sesampainya di Kantor DPRD Tuban terlihat aparat kemanan dari Kepolisian langsung bergerak maju dan mencoba menyeret beberapa mahasiswa PMII keluar dari barisan demo.

Bahkan dari rekaman video dari beberapa mahasiswa yang diseret polisi, terlihat seorang mahasiswi yang menangis dengan kerudung compang-camping.

Dari keterangan pres realis PC PMII Tuban menjelaskan demo tersebut untuk menuntut perbaikan kinerja Bupati agar tidak salah sasaran dalam menggunakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dari Pusat Ke- Pemda Tuban yang saat ini sudah sebesar Rp.533.313.106 Milyar.

Apalagi masyarakat Kabupaten Tuban saat ini masih tingginya angka kemiskinan yang mencapai angka 178,05 ribu jiwa.

Angka kemiskininan yang tinggi ini menujukkan ketidak seriusan bupati dalam menaggulangi kemiskinan.

Salah satu faktor yang mempengaruhi angaka kemiskinan yakni masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Tuban yang mencapai 3.923 anak.

Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Pendidikan adalah salah satu instrumen terbesar dalam investasi jangka panjang bagi bangsa ini.

Permasalahan Pendidikan ini merembet sampai ke dunia pekerjaan, PC PMII Tuban menemukan adanya kecaman terkait pemecatan masal oleh salah satu Perusahaan besar di kabupaten Tuban dikarenakan hanya memiliki ijazah
Pendidikan terakhir tingkat SMP.

Begitu juga dengan angka pengangguran di Kabupaten Tuban yang semakin tinggi setiap tahunnya,
angka 15.216 orang adalah jumlah pengagguran di Kabupaten Tuban hingga saat ini, serta belum
maksimalnya beberapa BUMD milik Kabupaten Tuban hingga saat ini, yang seharusnya bisa menjadi
andalan utama pendapatan asli daerah (PAD).

Baca Juga:   Ngaji Pancasila, Pengamalan Sila Ketiga : Persatuan Indonesia
Baca Juga:   Berikan Arahan pada Acara Forum Nasional Stunting, Wapres RI Minta Para Kepada Daerah Pimpin Langsung Program Penurunan Prevalensi Stunting

Bukan hanya itu, Kabupaten Tuban juga mengalami problematika di bidang Kesehatan khususnya isu
stunting yang sedang marak hari ini dimasyarakat Tuban. Tuban menduduki angka stunting 24,9 %, angka
ini termasuk peringkat 8 tertinggi prevalensi balita stunting di Provinsi Jawa Timur dan melampui angka prevalensi nasional yang sebesar 21,6%.

Hal itu sangatlah tidak wajar, mengingat Kesehatan adalah prioritas
utama bagi semua masyarakat.

Selain itu PC PMII Tuban menemukan beberapa pertambangan illegal di kabupaten Tuban, ada sekitar
22 pertambangan diarea jalan bulu-jatirogo namun hanya 4 pertambangan yang mempunyai ijin kerja.

Selain merusak Sumber Daya Alam, Tambang illegal juga tidak memberikan sumbangsih kepada daerah berupa
pajak.

Kerap kali PC PMII Tuban ingin memberikan saran kepada Pemerintah Kabupaten Tuban lewat Bupati, namun surat permohonan audiensi kami tidak pernah ditanggapi dan direspon oleh bupati, selain itu beredar
surat musyawarah perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat kabupaten Tuban tahun 2023
mengenai undangan kepada PC PMII Tuban, namun tidak sampai pada kami. Ini menjadi catatan merah bagi.

Atas ketidak jelasan Bupati atas akses aspirasi Masyarakat sipil, sesuai pasal 3 UU No. 14 Tahun 2008
Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Maka dari itu kami PC PMII Tuban memberikan Raport merah kepada Pemerintah Kabupaten Tuban, diantaranya yakni :

  1. Pemerintah Kabupaten Tuban gagal mengentaskan kemiskinan
  2. Pemerintah Kabupaten Tuban tidak serius dalam menangani angka stunting
  3. Kabupaten Tuban darurat menangani masalah Pendidikan
  4. Kabupaten Tuban surganya tambang illegal
  5. Bupati Tuban tidak memberikan akses aspirasi kepada Masyarakat sipil
    Berdasarkan Raport merah tersebut, PC PMII Tuban menuntut agar Bupati Tuban :
  6. Untuk mengentaskan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Tuban harus membuat BUMD yang bisa
    memberdayakan masyarakat, khususnya petani
  7. Pemerintah Kabupaten Tuban mengevaluasi dan memaksimalkan program percepatan penurunan
    stunting
  8. Kabupaten Tuban harus merealisasikan program beasiswa untuk menekan angka putus sekolah
  9. Pemerintah Kabupaten Tuban Harus menindak tegas pelaku pertambangan ilegal
  10. Bupati Tuban harus memberikan akses aspirasi kepada Masyarakat sipil

Sementara itu, menyikapi insiden Polisi menyeret demonstran Kapolres Tuban AKBP Suryono, menyatakan terkait adanya informasi laporan kekerasan yang dialami mahasiswa, mungkin karena terjadi aksi saling dorong.

Baca Juga:   Tahap Awal 100 Ribu ASN Bakal Dipindahkan Tempati IKN Nusantara
Baca Juga:   Masuki Usia 47, Wapres: MUI Harus Tingkatkan Kinerja dan Berbuat Lebih Baik

“Tidak ada tindakan represif oleh anggota, yang mau lapor ke propam polda silahkan,” kata AKBP Suryono.

Ali /Kontributor Tuban

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.