Kamis, Mei 30, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

KONTRASTIMES.COM- JAKARTA, Hampir dua minggu pasca pemberlakuan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berbasis skala mikro) di 123 Kabupaten/Kota pada 7 Provinsi, Pemerintah mengumumkan bahwa secara nasional, jumlah kasus aktif turun hingga -17,27% dalam sepekan. Kasus aktif di lima provinsi yaitu DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur berhasil diturunkan. Hal ini juga diikuti oleh peningkatan persentase angka kesembuhan di lima provinsi tersebut. Selain itu, tren kematian di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Bali tercatat mengalami penurunan. Tren Bed Occupancy Ratio (BOR) juga mengalami penurunan di angka < 70% di semua provinsi yang menerapkan PPKM Mikro.

“Angka-angka empat parameter penanganan Covid-19 ini cukup menggembirakan, selain itu tren kepatuhan protokol kesehatan di seluruh provinsi juga berhasil meningkat di kisaran 87,64% hingga 88,73%.” Dalam rentang 5-17 Februari 2021, selisih persentase kasus aktif nasional terjadi penurunan sebesar -2,53% (dari 176.672 pada 5 Februari menjadi 162.182 kasus aktif pada 17 Februari 2021), sedangkan angka absolut kasus aktif mengalami penurunan sebesar 10,29% menjadi 158.498 kasus aktif,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dalam keterangan pers yang ditayangkan pada kanal YouTube BNPB Indonesia, Sabtu, 20 Februari 2021.

Mempertimbangkan bahwa pelaksanaan PPKM Mikro berjalan cukup efektif, Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang penerapan PPKM Mikro selama 2 minggu ke depan, mulai 23 Februari hingga 8 Maret 2021.

“Sesuai hasil evaluasi Komite PC-PEN bersama Pemerintah Daerah, maka diputuskan bahwa, Pemerintah memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro di Jawa dan Bali selama 2 minggu kedepan dengan periode 23 Februari 2021 hingga 8 Maret 2021, dengan tetap dilakukan monitoring dan evaluasi secara intensif, serta penguatan operasionalisasinya di tingkat RT/RW di seluruh desa/kelurahan pada 123 kabupaten/kota,” ungkap Menko Perekonomian.

Untuk menindaklanjuti keputusan Komite PC-PEN yang memperpanjang penerapan PPKM Mikro tersebut, telah diterbitkan Instruksi Mendagri Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dengan terbitnya Instruksi Mendagri ini, maka ketujuh Gubernur di Jawa-Bali yang menjadi wilayah prioritas akan segera menerbitkan aturan pelaksanaannya di masing-masing wilayah melalui penerbitan Peraturan/Instruksi/SE Gubernur terkait pelaksanaan Perpanjangan PPKM Mikro.

Baca Juga:   Kodim 1710 Mimika Terima Cinderamata Dari Saka Wira Kartika
Baca Juga:   Setubuhi Anak Dibawah Umur Ringga Eko Purnomo Terancam 15 tahun Penjara

Dalam lanjutan penerapan PPKM Mikro ini, Pemerintah akan menyediakan kebutuhan dasar untuk rumah yang melakukan isolasi mandiri, baik di tingkat Isolasi Rumah Tangga maupun Isolasi Rukun Tetangga (RT). Bentuk bantuan yang akan diberikan oleh Pemerintah berupa pemberian beras sebanyak 20 kilogram per rumah (yang melakukan isolasi), untuk kebutuhan selama 14 hari masa isolasi. Bantuan beras ini akan didistribusikan melalui aparat Kepolisian atau TNI di tingkat Polsek dan Koramil.

“PPKM Mikro di tahap awal ini cukup efektif, maka pada tahap perpanjangan akan dilakukan penguatan operasionalisasi di tingkat RT/ RW yang dikoordinasikan oleh Posko di desa/kelurahan,” ucap Menko Airlangga.

Pemerintah juga terus melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di 7 Provinsi, agar implementasi lanjutan program PPKM Mikro ini dapat berjalan efektif. Pemerintah Provinsi diminta untuk mengkoordinasikan pemetaan Zonasi Risiko tingkat RT di semua Kabupaten/Kota di wilayahnya, yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan bantuan beras dan masker, serta untuk dasar pelaksanaan 3 T di tingkat RT/ RW.

Dalam masa perpanjangan penerapan PPKM Mikro ini, semua pihak di tingkat pusat maupun daerah akan lebih fokus pada operasionalisasi di tingkat RT/ RW, mulai dari pemetaan zonasi risiko tingkat RT, pelaksanaan 3T, penyaluran bantuan, serta pendataan dan pelaporan melalui sistem yang terintegrasi.tutup airlangga

Ade Wibowo/Endy

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.