Kamis, Juni 13, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

KontrasTIMES.COM | Halbar- Praktisi Hukum Maluku Utara, Ahmad Rumasukun, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat, agar menelusuri keterlibatan Bupati James Uang dalam kasus modifikasi mobil operasional Dinas Kesehatan Halmahera Barat.

Anggota DPD Perkumpulan Penasehat dan Konsultan Hukum Indonesia (PERHAKHI) Provinsi Maluku Utara ini meminta Kejari Halbar untuk tetap bersikap professional dan tegas terhadap kasus modifikasi atau perubahan bentuk mobil operasional Dinas Kesehatan itu.

Sebab menurutnya, tindakan tersebut telah melanggar hukum karena menyebabkan perubahan tipe secara tidak sah pada kendaraan yang dimaksud yang dalam konteks hukum dapat dikualifisir sebagai tindak pidana. 

“Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 277 juncto Pasal 316 (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,” jelasnya, Via Watshap, Selasa (20/12/2022).

Selain itu, Ahmad menyatakan bahwa tindakan tersebut juga melanggar ketentuan Pasal 131 huruf E dan Pasal 132 ayat (6) dan ayat (7) PP No 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan juncto Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Ia menambahkan, selaku pejabat publik, baik yang berstatus pegawai negeri sipil maupun yang menduduki jabatan politik tertentu, sepatutnya tidak boleh melakukan modifikasi atau perubahan bentuk kendaraan yang tidak sesuai dengan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Menurut Ahmad, tugas pokok pejabat publik adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelanggarakan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan. Bukan menyuruh atau memerintahkan kepada bawahannya untuk memodifikasi atau merubah bentuk mobil operasional Dinas.

“Tindakan menyuruh atau memerintahkan ini dalam doktrin hukum pidana dapat dimintai pertangungjawaban hukumnya. Sebagaimana doktrin penyertaan dalam hukum pidana menyatakan bahwa selain pelaku materiil atau materieel dader, terdapat juga orang yang menyuruh lakukan, orang yang bersama-sama turut serta melakukan dan orang yang menggerakkan atau menganjurkan,”bebernya.

Baca Juga:   Danrem 084/BJ Tinjau Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun di Giligenting Sumenep.

Di samping itu, kata dia, dikenal juga dengan pembantuan. Khusus mengenai orang yang menyuruh melakukan, disini berlaku postulat qui per alium facit per seipsum facere videtur yang artinya, seseorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan, sama halnya dengan orang tersebut melakukan perbuatan itu sendiri.

Baca Juga:   Komjen Rycko Amelza Jamin Polri Akan Berikan Pelayanan Terbaik dan Kepedulian untuk Disabilitas

“Lantas bagaimana dengan dugaan kasus a quo ? Untuk memastikan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat harus professional dan tegas dalam tindakan penyelidikan dan penyidikannya. Siapapun dia dan apapun jabatannya. Ketika memiliki peran atau keterlibatan dalam suatu kasus dugaan tindak pidana haruslah diperlakukan secara adil tanpa pandang bulu,” tegasnya.

Lebih jauh lagi, Ahmad meminta agar proses penyelidikan dan penyidikan tidak boleh terhenti-henti atau tertunda-tunda karena alasan jabatan atau sejenisnya. Apabila dalam dugaan kasus a quo benar-benar ada keterlibatan atau peran dari Bupati Halbar, maka segera panggil Bupati Halmahera Barat untuk dimintai keterangannya. Apalagi faktanya Kendaraan tersebut adalah Aset Negara maupun Daerah.

Dijelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah tepat pada Pasal 1 huruf g, maka dapat dipastikan bahwa tindakan modifikasi atau perubahan bentuk mobil Dinas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dikatakan sebagai bentuk tindakan penyalahgunaan wewenang.

“Di samping itu, berdasarkan keterangan Kadinkes Halbar Novelheins yang telah diperiksa sebelumnya yang pada pokok keterangannya menyatakan, mobil tersebut diubah dengan sebelumnya Kadinkes mengajukan izin tertulis ke Bupati yang langsung dibawa sendiri ke meja Bupati, terus dikasih suratnya kemudian dikatakan bahwa Bupati mengiyakan untuk melakukan perubahan pada bentuk mobil tersebut. Dengan Memperhatikan keterangan tersebut, dan dikaitkan dengan adagium favores ampliandi sunt; odia restringenda yang artinya, prasangka yang mungkin patut diselidiki lebih jauh,”tuturnya.

“Oleh sebab itu, peran atau keterlibatan Bupati Halmahera Barat patut diselidiki lebih jauh oleh Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, untuk itu segera lakukan proses hukum secara professional dan tegas dari tahap penyelidikan dan penyidikan guna membuat jelas dan terang-benderang dugaan tindak pidana yang dimaksud,”sambungnya.

Baca Juga:   Polda Riau Berhasil Ringkus 4 Pelaku, dari 6 DPO Teror Bom molotov Wartawati Di Kampar.

Untuk diketahui, mobil berwarna biru dengan plat merah dengan nomor polisi DG 8004 MP itu dimodifikasi pada September 2022 lalu disalah satu bengkel, tepatnya di Desa Soakonora, Kecamatan Jailolo. Saat ini mobil itu digunakan Kadinkes Novelheins Sakalaty sebagai mobil operasional perkantoran.

Baca Juga:   Wapres Tinjau Mal Pelayanan Publik Kota Banjarbaru, Implementasi Kerjasama Atar Kementerian

Raja Man Kaswalat

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.