Selasa, April 16, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Jakarta, – Pemerintah Pusat memberikan penghargaan berupa insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berkomitmen dan berkinerja baik dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Penghargaan ini diharapkan dapat mendorong kinerja Pemda menjadi lebih baik lagi, serta memperluas jangkauan program di daerah bagi kelompok keluarga miskin.

Saat menyerahkan insentif fiskal 2023, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin meminta agar Pemda yang memperoleh penghargaan dapat memanfaatkannya untuk meneruskan transformasi program menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024.

“Maksimalkan dana insentif untuk memperkuat strategi penghapusan kemiskinan ekstrem, utamanya untuk kegiatan yang manfaatnya langsung diterima oleh masyarakat,” pinta Wapres saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (09/11/2023).

Lebih lanjut, Wapres juga meminta agar target penerima program kemiskinan ekstrem ini menggunakan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), sehingga lebih tepat sasaran dalam intervensinya. Terutama, kelompok masyarakat miskin dengan akses terbatas, serta penduduk lansia dan penyandang disabilitas.

“Intensifkan sinergi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga dan pemda, perguruan tinggi, dunia usaha, dan industri di sektor potensial,” tambahnya.

Kemudian, Wapres mengingatkan bahwa waktu hanya tersisa satu tahun menuju target penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2024 yang telah dicanangkan oleh Pemerintah. Sehingga, ia mengharapkan konsistensi seluruh pimpinan daerah tetap terjaga, utamanya dalam melaksanakan strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan berkelanjutan kelompok masyarakat miskin ekstrem, serta penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

“Pemberdayaan masyarakat yang mengedepankan aspek pertumbuhan, keadilan sosial, dan keterjangkauan juga agar menjadi perhatian bersama,” pintanya.

Lebih jauh, Wapres menyebutkan bahwa berbagai langkah konkret untuk mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem telah dilaksanakan, termasuk penajaman sasaran penerima manfaat melalui pengembangan data P3KE. Selain itu, konvergensi program dan anggaran dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem juga dilakukan, antara lain melalui penyesuaian APBN, APBD, dan APBDesa.

“Hasilnya pun mulai terlihat. BPS mencatat kemiskinan ekstrem bulan Maret 2023 turun signifikan menjadi 1,12 persen,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, tutur Wapres, pekerjaan rumah yang harus dilakukan adalah menjaga tren penurunan tersebut hingga target kemiskinan ekstrem 0 persen dapat dicapai. Menurutnya, upaya ini hanya mungkin terwujud melalui kolaborasi dan kerja keras seluruh pemangku kepentingan.

“Tentu kinerja aktif seluruh kepala daerah menjadi prasyarat mutlak tercapainya target penurunan kemiskinan ekstrem,” tandasnya.

Sejalan dengan Wapres, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy pada kesempatan ini mengungkapkan bahwa upaya konvergensi program penanggulangan kemiskinan ekstrem antar kementerian/lembaga dilakukan tidak sebatas pada intervensi, namun juga dalam pengawalan dan monitoringnya.

“[Kemenko PMK] bersama BPKP mengawal setiap tahapan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di level pusat maupun daerah, bersama Kemenpan RB mengawal melalui Program Reformasi Birokrasi Tematik Kemiskinan Ekstrem, bersama KPK menyusun Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dengan menggunakan Data P3KE sebagai dasar memastikan konsistensi perencanaan program, penganggaran, intervensi dan monitoringnnya,” paparnya.

Selanjutnya, Menko PMK melaporkan bahwa pemda yang memperoleh penghargaan insentif fiskal untuk kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem dinilai berdasarkan kinerja daerah, kepatuhan dalam verifikasi data P3KE dan pelaporan pelaksanaan upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, serta alokasi dan realisasi APBD yang bersifat langsung maupun penunjang.

Baca Juga:   DKR Lapor Mantan Menkes: Kartu PBI Tak Berlaku, Makin Banyak Pasien Miskin Tak Dilayani Pak Jokowi Tau Gak Ya?

“Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada Kemendagri, TNP2K, Satgas Data P3KE, dan Satgas Konvergensi yang turut membantu mengawal kinerja pemerintah daerah, serta kepada Menteri Keuangan yang telah mendukung upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pemberian insentif fiskal,” ucapnya.

Baca Juga:   Gerakan 'Desa Menghijaukan Dunia', Wapres: Aksi Nyata Indonesia Mitigasi Dampak Perubahan Iklim

Sementara itu, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam laporannya menyampaikan bahwa tingkat kemiskinan ekstrem di seluruh provinsi di Indonesia terus mengalami penurunan. Bahkan sebanyak 18 provinsi atau 53 persen dari total provinsi telah mencapai tingkat kemiskinan ekstrem menuju 0 persen.

“Dapat kami sampaikan beberapa provinsi dengan penurunan kemiskinan ekstrem tercepat di kawasan Pulau Sumatera adalah Provinsi Sumatera Selatan, di wilayah Pulau Kalimantan adalah Kalimantan Timur, di kawasan Pulau Jawa adalah DI Yogyakarta, di wilayah Sulawesi adalah Sulawesi Barat, di wilayah Maluku dan Papua adalah Provinsi Papua, dan di wilayah Bali dan Nusatenggara adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur,” paparnya.

Kemudian pada kesempatan ini, Amalia juga memaparkan karakter dari rumah tangga miskin ekstrem, di antaranya sebanyak 11,26 persen dari kepala rumah tangga miskin ekstrem tidak dapat membaca dan menulis dengan rata-rata lama sekolah hanya 5,9 tahun.

“Sementara itu, 70 persen kepala rumah tangga miskin ekstrem berpendidikan rata-rata SD sederajat ke bawah,” ujarnya.

Adapun terkait lapangan usaha, menurut Amalia, kepala rumah tangga miskin ekstrem mayoritas adalah di bidang pertanian dengan proporsi sebesar 52 persen.

“Sementara rumah keluarga miskin ekstrem sekitar 12,68 persen berlantaikan tanah,” ungkapnya.

Berikut adalah daftar Pemda Penerima Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023:

Pemerintah Kabupaten/Kota

  1. Kab. Labuhan Batu Selatan
  2. Kota Payakumbuh
  3. Kab.Tanjung Jabung Timur
  4. Kab. Musi Rawas Utara
  5. Kab. Pesawaran
  6. Kab. Belitung Timur
  7. Kab. Bintan
  8. Kab. Buleleng
  9. Kab. Sumba Barat
  10. Kota Yogyakarta
  11. Kab. Hulu Sungai Tengah
  12. Kab. Tana Tidung
  13. Kab. Tojo Una-Una
  14. Kota Gorontalo
  15. Kab. Musi Banyu Asin
  16. Kota Ambon
  17. Kab. Bolaang Mongondow Selatan
  18. Kab. Kotawaringin Timur
  19. Kota Mataram

Pemerintah Provinsi

  1. Provinsi Aceh
  2. Provinsi DKI Jakarta
  3. Provinsi Jawa Barat
  4. Provinsi Jawa Tengah
  5. Provinsi Jawa Timur
  6. Provinsi Banten
  7. Provinsi Kalimantan Barat

Hadir pada acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa. (EP/AS -BPMI Setwapres)

Percepat Pengentasan Penduduk Miskin di Perdesaan, Wapres Instruksikan Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Jakarta, wapresri.go.id – Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyoroti pengentasan penduduk miskin di wilayah perdesaan cenderung tertinggal dibandingkan wilayah perkotaan. Oleh sebab itu, ia menginstruksikan kepada para pemangku kepentingan yang terkait agar memanfaatkan dana desa secara lebih optimal, khususnya untuk membantu program penanganan kemiskinan.

“Perlu perhatian pada intervensi di wilayah perdesaan, antara lain melalui optimalisasi implementasi dana desa untuk mempercepat penurunan kemiskinan di perdesaan,” ungkap Wapres saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Penyerahan Insentif Fiskal Tahun Berjalan untuk Kategori Kinerja Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2023 di Istana Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan No. 6, Jakarta Pusat, Kamis (09/11/2023).

Baca Juga:   Para Pemenang Kontes Vespa Hut Bhayangkara di Lhokseumawe

Kemudian, selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Wapres mengungkapkan bahwa target penurunan angka kemiskinan nasional saat ini belum tercapai. Menurutnya, berdasarkan laporan BPS, tingkat kemiskinan nasional per Maret 2023 baru mencapai 9,36%, padahal target RPJMN 2020-2024 adalah 6,5% sampai dengan 7,5%, sehingga perlu pendekatan kebijakan khusus melalui berbagai program di kementerian/lembaga dan pemda.

Baca Juga:   Wapres KH. Ma’ruf Amin Minta Jatim Tingkatkan Potensi Ketahanan Ekosistem Ekonomi dan Keuangan Syariah

“Lakukan refokusing anggaran 2024 agar lebih berpihak pada wilayah perdesaan. Prioritaskan desa dengan jumlah rumah tangga dalam kategori desil 1 dan 2, serta afirmasi pada kantong kemiskinan dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar,” pintanya.

Sebelumnya pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy melaporkan bahwa sejak penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, telah dilakukan berbagai langkah konkret percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara konvergen, bersinergi, dan terintegrasi.

“Diantaranya melalui penyesuaian regulasi penggunaan APBN, APBD, dan APBDes yang mencantumkan prioritas penggunaannya untuk penghapusan kemiskinan ekstrem dan adanya tagging anggaran,” sebutnya.

Selain itu, menurut Muhadjir, kementerian/lembaga saat ini juga terus melaksanakan tiga strategi percepatan penghapusan kemiskinan ektrem. Pertama adalah penurunan beban pengeluaran yang dilakukan melalui pemberian program perlindungan sosial PKH, Program Sembako, Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, bantuan iuran pada pekerja rentan, bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional, bantuan permakanan untuk lansia, dan Transformasi Subsidi LPG.

“Kesemua program tersebut, target utamanya ditujukan pada kelompok keluarga sepuluh persen terbawah desil 1 pada data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” ujarnya.

Strategi kedua, sebut Muhadjir, adalah peningkatan pendapatan melalui program-program yang diprioritaskan bagi masyarakat desil 1 sampai desil 4.

“Jenis programnya diantaranya adalah Kartu Prakerja, bantuan permodalan usaha super mikro, mikro dan kecil, pelatihan vokasi/keterampilan dan wirausaha industri, serta program pahlawan ekonomi nusantara (PENA),” ungkapnya.

Adapun strategi ketiga, tutur Muhadjir, adalah pengurangan kantong kemiskinan yang dijalankan, diantaranya oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Program Rehabsos Rumah Tidak Layak Huni, Program Sanitasi Berbasis Masyarakat, Program Penyediaan Air Minum, Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), perbaikan akses jalan lingkungan, dan pembangunan drainase yang dilaksanakan. Sementara, Kementerian Sosial melaksanakan program Rumah Sejahtera Terpadu (RST).

“Intervensi pada ketiga strategi tersebut tidak hanya dilakukan oleh kementerian/lembaga, namun juga Pemda Prov/Kab/Kota serta melibatkan CSR (Baznas, Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan BUMN). Selain itu juga keterlibatan para civitas akademika melalui Tridarma Perguruan Tinggi, melalui Kampus Merdeka, seperti IPB, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Unpad, dan Unair,” terangnya.

Hadir pada acara ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota seluruh Indonesia atau yang mewakili.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Suprayoga Hadi, serta Staf Khusus Wapres Mohamad Nasir, Masduki Baidlowi, dan Zumrotul Mukaffa. (EP/AS -BPMI Setwapres/***)

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.