KontrasTIMES.COM-HALBAR – Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Kabupaten Halmahera Barat, Mispan Dano Lutfi membantah bakal melakukan perjalanan Dinas dalam rangka berkonsultasi dengan pihak Kemendagri terkait kodefikasi 5 Desa.
Menurut Mispan, dikhawatirkan kodefikasi Desa mempengaruhi tahapan Pemilu 2024 di 5 Desa se-Kecamatan Jailolo Timur, untuk itu, berdasarkan hasil koordinasi Pemerintah Daerah, DPRD serta KPUD dan Bawaslu, perlu dilakukan audiensi dengan pihak Kementerian Dalam Negri.
“Jadi, Pemda, DPRD sama-sama dengan Penyelenggara KPU dan Bawaslu. Saya cuman atur koordinasi sebelum audiensi itu. Jadi bisa saja Bupati atau Wakil atau Pimpinan siapa saja. Kami yang mendampingi,”tutur Mispan kepada Wartawan melalui telepon, Rabu malam (22/6/2022).
Disentil terkait keberangkatannya pada agenda tersebut, ia menyatakan “Tergantung perintah,”katanya.
Disebutkan, bahwa ada 2 Dirjen yang bakal ditemui, yakni Dirjen Bina Administrasi Wilayah (Adwil) dan Dirjen Bina Pemdes yang menangani terkait status Desa.
Oleh karena itu saat ini ia sedang berkonsultasi melalui surat Bupati untuk mengajukan permohonan audiensi yang direncanakan pada akhir Bulan ini.
“Mudah-mudahan dengan pertimbangan kepentingan Pemilu, ini bisa jadi bahan pertimbangan bagi Kemendagri untuk mempercepat pemberian kode desa ke wilayah 5 Desa itu,”pungkasnya.
Raja Man Kaswalat
