Kontras TIMES.COM | Jakarta,- Pemerintah memiliki misi mewujudkan generasi yang unggul dan maju menyongsong Indonesia Emas 2045.
Tidak mudah dalam membangun sumber daya manusia yang unggul di tengah gempuran tantangan global dan digitalisasi yang masif.
Untuk itu, program sosial masyarakat dapat menjadi salah satu upaya dalam mendukung kemajuan dan peningkatan daya saing masyarakat.
“Saya kira KBPP POLRI bisa banyak mengambil peran melalui program-program kemasyarakatannya,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K. H. Ma’ruf Amin saat menerima audiensi Keluarga Besar Putra Putri Kepolisian Republik Indonesia (KBPP POLRI), di Kediaman Resmi Wapres Jl. Diponegoro No. 2 Jakarta Pusat, Rabu (07/12/2022).
Lebih jauh, Wapres mengungkapkan, pemerintah terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem melalui pemberian bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah melakukan upaya-upaya melalui perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat,” ungkap Wapres.
“Kita juga mengambil langkah supaya kemiskinan ekstrem 2024 itu nol persen,” tambahnya.
Selain itu, mengenai percepatan penurunan angka stunting, Wapres menyebutkan pemerintah memiliki target penurunan stunting hingga mencapai angka 14% di tahun 2024.
“Kita ingin generasi ke depan itu generasi yang berkualitas dan tidak stunting,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama Wapres juga menuturkan bahwa Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kesepakatan para pendiri bangsa. Kesepakatan ini menjadi pegangan bagi masyarakat dalam berbangsa dan bernegara, khususnya di tengah tantangan perubahan zaman baik di sisi sosial, politik, ekonomi, dan lainnya.
Untuk itu, Wapres meminta agar seluruh elemen masyarakat dapat menjaga kesepakatan ini sebagai upaya menjalani tantangan bangsa dan menjaga situasi bernegara yang kondusif dan terkendali.
“Tantangan kita jangan sampai wawasan kebangsaan kita itu secara tidak diimplementasikan sesuai tuntutan perkembangan zaman dengan baik,” tegasnya.
Menutup pertemuannya, Wapres mendorong KBPP POLRI agar dapat mendukung POLRI dalam melakukan transformasi struktural dan kultural dalam mewujudkan terciptanya situasi yang kondusif dan tertata di dalam internal POLRI.
“KBPP POLRI agar mendukung visi besar itu kan supaya tetap solid, mendukung Kapolri melakukan transformasi struktural dan kultural,” tutur Wapres.
“Saya berharap untuk aktif berkontribusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi bangsa ini,” pesannya.
Sementara itu, Ketua Umum KBPP POLRI Evita Nursanty menyampaikan dukungan penuh KBPP POLRI terhadap pentingnya wawasan kebangsaan sebagai solusi dalam penanganan radikalisme.
“Kami sepakat dengan Bapak bahwa dalam memerangi radikalisme memang harus menempatkan nasionalisme sebagai wawasan kebangsaan kita,” ucap Evita.
Di sisi lain, Evita mengungkapkan bahwa KBPP POLRI tidak hanya membantu menjalankan misi POLRI, tetapi juga melakukan berbagai program kegiatan sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam penanganan bencana alam dan juga aksi peduli lingkungan.
“Baru-baru ini kami juga membantu korban gempa di Cianjur, kemudian juga ada pelepasan penyu, penanaman mangrove, pelestarian terumbu karang, dan pemilahan sampah,” jelasnya.
Sebagai informasi, KBPP POLRI merupakan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan yang berdiri pada 2003 yang berada di bawah pembinaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Organisasi ini bertujuan untuk menjadi penggerak pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
KBPP POLRI memiliki visi menjadi organisasi solid, modern, mandiri, dan berwibawa sesuai dengan “Empat Pilar KBPP POLRI”, yaitu, pemanfaatan teknologi, peningkatan SDM, penataan organisasi, dan pilar penguatan hubungan internal dan eksternal (POLRI, pemerintah, dan publik).
Turut hadir pada kesempatan tersebut Sekretaris Jenderal KBPP Polri Rapsel Ali, Bendahara Umum KBPP POLRI Arinta S. P. Lenggono, Ketua Bidang Pariwisata dan Kebudayaan KBPP POLRI Okky Asokawati, Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan KBPP POLRI Alfian Reziani, dan Ketua Bidang Hukum dan HAM Fri Hartono.
Sementara Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi, dan Tim Ahli Wapres Iggi Haruman Achsien.
Sumber: Setwapres-Rusmin Nuryadin
