Kamis, Juni 13, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Jatim – Berbagai penghargaan di Raih Bupati Banyuwangi dan Pemkab Banyuwangi dari era Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas hingga Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas, meskipun berbagai penghargaan tersebut kerap kali justru menjadi cambuk bagi Bupati dan DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk setidaknya membuktikan bahwa penghargaan – penghargaan yang diperoleh memang selaras atau tidak dengan fakta yang diperoleh rakyat Banyuwangi.

Termasuk sikap dan kebijakan Pemda Banyuwangi selama kurun waktu berdirinya PT Bumi Suksesindo (PT BSI), PT Merdeka Serasi Jaya (PT MSJ) dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (PT MDKA) sebagai pengelola tambang emas Gunung Tumpang Pitu dari tahun 2012 s/d 2024.

Kordinator Aliansi NGO Banyuwangi Beradab yang yang juga Presiden LBH -LN, MH Imam Ghozali mengemukakan setidaknya terdapat Tiga persoalan penting, selain persoalan perizinan, AMDAL hingga ADENDUM yang menjadi tanggung jawab Bupati, DPRD dan beberapa Pejabat Pemda Banyuwangi terhadap segala persoalan yang terhubung dengan masyarakat dan pertambangan Gunung Tumpang Pitu.

Adapun tiga persoalan tersebut adalah:

  1. Golden Share Pemkab Banyuwangi di PT BSI dan PT MDKA.

“Hasil akhir dari Golden Share Pemkab Banyuwangi dari semenjak dituangkan dalam Perda Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga Tahun 2014 hingga 2024, hasilnya seperti apa, apa hasilnya hanya Perda yang di otak Atik itu yang disuguhkan untuk masyarakat Banyuwangi,” ujar MH Imam Ghozali.(11/06/’24)

  1. Tukar Guling Tanah Warga Pulau Merah Dusun Pancer

“Dari hasil investigasi lapangan, Rencana tukar Guling merupakan ide mantan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dimana sebagaian besar masyarakat Pulau Merah Dusun Pancer telah mengeluarkan biaya milyaran rupiah untuk membeli tanah sebagai lokasi tukar Guling, dimana transaksi saat itu dilakukan dilakukan di ruangan Kabag Pemerintahan disaksikan Pejabat Pemda Banyuwangi, peristiwa tahun 2018/2019,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, seperti Masyarakat wilayah sekitar hutan lainnya, semestinya tanah Warga Pulau Merah Dusun Pancer bisa diakomodir Melalui program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), bukan Tukar Guling.

Baca Juga:   Lancarkan Aksi Penindakan Korupsi, KPK OTT Bupati Meranti Muhammad Adil
Baca Juga:   Peringati HPN 2023, Wapres Tegaskan Dukungan Publisher Rights Jadi Undang-Undang

“Akan tetapi, menjadi pertanyaan apa benar lokasi tanah tersebut memang disiapkan untuk tukar Guling Tanah Warga atau untuk kepentingan lain, termasuk soal pembiayaan yang dibebankan warga,”. cetusnya.

Sebab mengacu pada surat pernyataan dan surat Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Azwar Anas tertanggal 06 Desember 2022 yang ditujukan ke Mentri LHK dan Menteri Kehutanan, menyebutkan pada prinsipnya :

Bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menanggung semua biaya yang timbul dari Proses Tukar Guling, termasuk biaya pembelian lokasi tanah pengganti.

  1. Pencabutan Perda Nomor: 11 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 2015-2035

“Bukannya bagaimana mengevaluasi capaiannya, malah kesannya seperti melarikan diri dari tanggung jawab dengan mencabut perda tersebut,” imbuhnya.

“Sebagai masyarakat Banyuwangi, bahkan hingga saat ini saya tidak pernah mendengar dan membaca adanya pembahasan Pencabutan Perda Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 2015-2035, tahu – tahu dari informasi jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Banyuwangi, didapati keterangan Status Peraturan: DICABUT, tanpa menyertakan alasan pencabutan karena Gagal mewujudkan tujuan awal Pembangunan Kabupaten Banyuwangi dari sektor Pertambangan atau karena dulu buatnya asal jadi,” tegasnya.

“Sementara merujuk pada Perda Baru Kawasan Tumpang Pitu sudah tidak lagi menjadi kawasan khusus yang memiliki konsep pembangunan tersendiri dan memiliki nilai lebih, Soal Tumpang Pitu dalam Perda yang baru juga hanya masuk di 4 baris sub penjelasan, dari Perda Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044,” cetusnya.

Selanjutnya ia menegaskan, bahwa dengan membandingkan isi Perda lama Nomer 11 Tahun 2015 dan Perda Baru Nomor 02 Tahun 2024, kita bisa menyimpulkan bahwa Pengembangan Pertambangan Gunung Tumpang sudah menyimpang dari arah tujuan awal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Banyuwangi.

Menutup pernyataannya Kordinator Aliansi NGO BB menjabarkan, “Perda Soal Golden Share sudah dirubah seenaknya, sekarang Perda Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Tumpang Pitu 2015-2035 dicabut, apa itu tidak terang terangan menipu masyarakat Banyuwangi,” pungkasnya.

Tim 786

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.