Rabu, Mei 29, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Jakarta- KPK telah menetapkan Sudrajad Dimyati selaku Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) sebagai tersangka, dan sembilan orang tersangka lainnya terkait suap pengurusan perkara di MA, sejak Rabu malam (21/9).

Jubir KPK Ali Fikri menegaskan, meskipun KPK telah berhasil melakukan penangkapan terhadap jaringan Mafia peradilan pada perkara dugaan TPK terkait pengurusan perkara di MA.

Selanjutnya, KPK akan tetap melakukan analisis untuk kemudian melakukan langkah-langkah preventif guna mencegah serta edukatif guna memberikan penyadaran kepada masyarakat khususnya stakeholder terkait, sehingga modus korupsi serupa tidak kembali terjadi di masa-masa mendatang.

‘KPK tentu akan menindaklanjutinya tidak hanya pada aspek penindakannya saja,” ujar Ali Fikri dalam keterangan tertulis yang diterima Kontras Times.(27/09/’22)

Ali Fikri menegaskan, langkah-langkah preventif dan edukatif diperlukan sebab penegakan hukum menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kepercayaan publik kepada negara.

Pendekatan Preventif

Untuk itu KPK melalui Stranas PK dengan pendekatan preventif, telah melakukan identifikasi tantangan pada ranah penegakan hukum ini, diantaranya:

1) Belum optimalnya koordinasi APH dalam penanganan perkara, khususnya pertukaran informasi dan data lintas APH;

Hal ini menjadi sangat relevan terkait dengan titik rawan korupsi pada pengurusan perkara ini. karena jika data tersebut dapat diakses antar APH, tentu akan mengurangi potensi risiko korupsi, karena bisa saling mengawasi.

2) Masih terjadinya penyelewengan dalam penegakan hukum;

Hal ini menjadi PR bagi upaya-upaya edukatf untuk memberikan penyadaran kepada para pemangku kepentingan.

3) Lemahnya independensi, pengawasan dan pengendalian internal;

Adanya tangkap tangan ini kemudian juga menjadi alert bagi intistusi pengawas peradilan, untuk memastikan proses-proses peradilan bisa betul-betul memedomani prinsip-prinsip hukum dan konstitusi. Sehingga penegakan hukum itu sendiri bisa jauh dari praktik-praktik permufakatan jahat dan korupsi.

4) Belum meratanya kualitas keterbukaan informasi serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan layanan publik;

Jika proses penanganan suatu perkara dibuka dan dapat diakses oleh publik, hal ini akan sangat membantu pada aspek pengawasannya. Sehingga APH akan terawasi, kemudian meminimalisasi terjadinya penyelewengan.

Baca Juga:   Senyum dan Sapa, Jadi Strategi Polri Saat Patroli Pengamanan KTT G20 di Pantai Kuta
Baca Juga:   Presiden Jokowi Lakukan Pertemuan dengan MBS Perdana Menteri Arab Saudi

“Oleh karenanya KPK mendorong penguatan sistem penanganan perkara tindak pidana yang terintegrasi, yakni melalui SPPT –TI,” imbuh Ali Fikri.

Ali Fikri menjabarkan, secara umum, penegakan hukum di Indonesia dianggap masih belum dilakukan secara adil dan transparan.

Dari sisi proses penanganan perkara misalnya, koordinasi aparat penegak hukum masih belum optimal, khususnya terkait pertukaran informasi/data antar aparat penegak hukum.

Tantangan pada era teknologi informasi juga masih belum tertangani dengan baik. Kehadiran teknologi informasi dirasa belum dimanfaatkan secara baik untuk menciptakan proses penanganan perkara yang cepat dan transparan.

Aksi penguatan Sistem Database Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (”SPPT TI”) menjadi salah satu aksi prioritas Stranas PK dalam rangka membangun sistem Informasi penanganan perkara pidana yang terintegrasi, transparan, mendorong pertukaran dan pemanfaatan data perkara secara elektronik antar lembaga penegak hukum.

Dimana pelaksana aksi terkait SPPT-TI ini yaitu Kemenkopolhukam, kemenkominfo, Badan Siber dan Sandi Negara, Kemenkumham, Keplosian, Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan tentu KPK sendiri.

Sehingga diharapkan mewujudkan penegakan hukum di Indonesia yang berkualitas dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional.

Pendekatan Edukatif

Menjawab tantangan tersebut, KPK juga melakukan penguatan integritas para Aparat Penegak Hukum (APH).

Integritas Aparat Penegak Hukum menentukan penegakan hukum di Indonesia. Saat ini banyaknya oknum APH yang tidak berintegritas kerapkali melemahkan upaya penegakan hukum dengan praktik suap. Termasuk dalam kegiatan tangkap tangan pengurusan perkara di MA ini.

“Sehingga berdampak pada persepsi publik tentang APH dan upaya pemberantasan korupsi yang dijalankan pemerintah tetap buruk,” Pungkas Ali Fikri.

Sebagai informasi, berikut identitas delapan orang yang terjaring OTT KPK di MA dan Semarang:

  1. Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
  2. Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
  3. Edi Wibowo, panitera Mahkamah Agung
  4. Albasri, PNS Mahkamah Agung
  5. Elly Tri, PNS Mahkamah Agung
  6. Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung
  7. Yosep Parera, pengacara
  8. Eko Suparno, pengacara

Berikut daftar tersangkanya:

Sebagai Penerima:

  1. Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
  2. Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
  3. Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
  4. Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
  5. Nurmanto Akmal, PNS Mahkamah Agung (Catatan: KPK awalnya menyebut tersangka berinisial RD, namun belakangan KPK menyampaikan klarifikasi)
  6. Albasri, PNS Mahkamah Agung
  7. Yosep Parera, Pengacara
  8. Eko Suparno, Pengacara
  9. Heryanto Tanaka, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
  10. Ivan Dwi Kusuma Sujanto, Swasta/Debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana).
Baca Juga:   Dandim 0808/Blitar, Tegaskan Kami Siap Menjadi Orang Tua Asuh Bagi Pelajar Asal Papua
Baca Juga:   Lakukan Courtessy Call Dengan Presiden Singapura, Wapres RI Harapkan Hubungan Bilateral Kedua Negara Menguat di 2023

Editor: LK

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.