Selasa, Juni 25, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

KONTRASTIMES.COM- TULUNGAGUNG | Besarnya tunjangan Rumah Dinas dan Mobil Dinas Anggota DPRD Kabupaten Tulungagung sejalan dengan kemunduran ekonomi, khusus Masyarakat Tulungagung

Selain itu pembangunan di Tulungagung juga sangat minim, dimana peranan Anggota DPRD Tulungagung dalam mengimbangi dan mendorong Bupati untuk bekerja dengan baik, juga sangat kurang.

Bahkan kesan yang diterima masyarakat, “Yang penting sesama pejabat sama-sama aman, asik dan jatah lancar”. Ujar salah satu kader partai politik yang enggan disebutkan namanya.(09/04/’22)

Pernyataan sama juga pernah dilontarkan | M.Akhzan Wafi Wakil Ketua PC GP Ansor Tulungagung, “selama ini pemerintah hanya melakukan kajian tapi implementasinya jauh dari harapan, implementasi tarjet dan eksekusi omong kosong”. Ujarnya (mengutip artikel berita Kontras TIMES 19/02/’22 judul: Wakil Ketua PC GP Ansor Kecewa Dengan Prestasi Pembangunan Kabupaten Tulungagung)

M.Akhzan Wafi menegaskan, Program- Program kebijakan yang berskala besar, yang jadi harapan masyarakat malah mangkrak tidak tahu jeluntrungnya.

“Contoh pembangunan JLS, Bandara, Jatim Park, program pelabuhan ikan TPI, tak segera dinikmati oleh masyarakat, sebagian hanya wacana belaka”.Pungkas Kader GP Ansor NU tersebut.

Sebai informasi, Melangsir dari berita Kontras Times (08/04/’22), mengacu pada Peraturan Bupati Tulungagung
Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi
Bagi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, disebutkan pada:

BAB II
BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2
(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, Tunjangan perumahan diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.

(2) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

a. Ketua DPRD sebesar Rp.22.300.OOO,OO (dua puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah);
b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp.20.070.OOO,OO (dua puluh juta tujuh puluh ribu rupiah);
c. Anggota DPRD sebesar RP. 17.840.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

BAB III
BESARAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Baca Juga:   Hadiri SILAKNAS 2022, Wapres Minta MES dan KDEKS Kerja Cepat dan Kompak

Pasal 3
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan tunjangan transportasi dalam bentuk uang yang dibayarkan setiap bulan sebesar RP. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Baca Juga:   Hadiri SILAKNAS 2022, Wapres Minta MES dan KDEKS Kerja Cepat dan Kompak

Sementara itu mengutip dari faktualnews (08/01/’22), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tulungagung, Mohammad Amin mengatakan, pada 2021 fase tahun kedua pandemi Covid-19, angka kemiskinan mencapai 7,51 persen.

Sebelumnya pada awal 2020 lalu, angka kemiskinan di Tulungagung sekitar 7,33 persen.

“Dari data yang kami miliki, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka kemiskinan di tahun 2021 naik 0,18 persen,”pungkas Mohammad Amin

Jurnalis: Faisol/Zidni

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari kontrastimes.com dan download aplikasi kami, menarik untuk dicoba, setelah di install (klik SKIP pojok kanan atas langsung masuk Berita-berita Ter update) di:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kontrastimes.indonesia

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.