Kontras TIMES.COM | Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rakor bersama Ketua KPK Firli Bahuri , Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal Susiwijono Moegiarso yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, Jakarta Pusat, pada 16 Juni 2022.
Dari keterangan tertulis yang diterima Kontras Times, dalam rakor tersebut Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, bahwa KPK telah memetakan sejumlah titik rawan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah.
“Sejumlah titik rawan dalam pengelolaan dan pelaksanaan program di daerah telah dipetakan”.ujar Firli Bahuri
Firli Bahuri selanjutnya menegaskan, agar titik-titik rawan tersebut dapat dihindari setiap Kepala Daerah agar terhindar dari jeratan pidana Korupsi.
“Perlu menjadi perhatian para kepala daerah dan pejabatnya agar terhindar dari jerat tindak pidana korupsi”.tandas Firli Bahuri
“Dalam catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepala daerah merupakan jabatan yang dekat potensinya dengan korupsi”. pungkas Ketua KPK Firli Bahuri.
Sebagai informasi, kegiatan Rakor tersebut sekaligus menjadi sarana untuk memberikan pengarahan dan pembekalan kepada penjabat (Pj) kepala daerah yang baru dilantik.
Editor: KTI
