Kamis, Mei 30, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

KONTRASTIMES.COM- RIAU/Dumai, Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra bersama rombongan Pemerintah Pusat lakukan kunker ke Provinsi Riau di ruang rapat gedung Wan Ibrahim, Pada Selasa 22 Juni 2021,Kemarin.

Didepan Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra, Wali Kota Dumai H. Paisal, SKM, MARS meyampaikan kata sambutan dan sekaligus paparannya.(22/06)

Wali Kota Dumai mengatakan, penyelenggaraan penataan ruang masih banyak kendala yang bersifat kompleks dan dinamis yang dihadapi, namun belum dapat diselesaikan.

“Beberapa dilema penataan ruang/konflik agraria di Kota Dumai yakni terkait dengan permasalahan yang terkait dengan kawasan hutan, lahan 100 meter kanan kiri Jalan Soekarno-Hatta milik CPI dan lahan-lahan konsesi di Kota Dumai,” tulisnya.

H. Paisal berharap, dengan kedatangan Bapak Dr. Surya Tjandra ke Kota Dumai dapat langsung menyesuaikan secara teknis langkah-langkah yang harus sesuai dengan data dan kebijakan agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami juga berharap agar tanah di Kota Dumai baik milik pemerintah, swasta, atau masyarakat memiliki status peruntukan dan kepemilikannya serta tidak tumpang tindih. Upaya ini dilakukan untuk mengurangi konflik dan sengketa lahan di Kota Dumai,” tambahnya.

Wakil Menteri ATR/BPN, Dr. Surya Tjandra,mengatakan bahwa dirinya telah menerima laporan dari kabupaten/kota di Provinsi Riau termasuk permasalahan yang dihadapi di Kota Dumai.

“Kita telah memahami hambatan-hambatan ini. Nantinya laporan yang telah kami terima akan diberikan kepada Menteri ATR/BPN RI untuk mendapatkan solusi apa yang bisa kita lakukan terkait urusan agraria, tata ruang, dan pertanahan di Riau,” ungkap Dr. Surya Tjandra.

Beliau juga menyampaikan untuk menyelesaikan permasalahan agraria di Kota Dumai harus turut melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Hal senada untuk penggunaan lahan yang kemudian menjadi kawasan hutan atau ditetapkan sebagai Peta Indikatif Penundaan Izin Baru (PIPPIB). Ini merupakan kewenangan KLHK. Kita hanya memiliki datanya, baik penguasaan data, data yuridis dari tanah itu,” sebutnya.

Baca Juga:   Syarat Wajib Vaksin Untuk Pembuatan SIM-SKCK, Berikut Klarifikasi Polri

Khususnya untuk Kota Dumai. Tentu ini merupakan momentum yang sangat penting dalam upaya menyelesaikan permasalahan Polemik terkait agraria di Dumai,” pungkas,Paisal.

Baca Juga:   Kapolres Blitar Kota Bersama Dandim 0808 Tinjau Dan Bantu Korban Puting Beliung Dusun Gambar Sumberasri Nglegok

Terkait dengan ini, Dr. Surya Tjandra mengatakan berdasarkan aturan di Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2021, untuk hal-hal seperti ini bisa membersihkan.

“Tapi ada prosedur yang harus dilaksanakan. Kita mohon prosedurnya itu yang dipermudah dan dipercepat, dan tentunya perlu kerja sama yang baik dari Pemprov dan Pemda agar urusan ini dilancarkan,” katanya.

Turut hadir dalam kesempatan ini, Para Asisten, Seluruh Kepala Instansi Vertikal, Kepala OPD terkait se Kota Dumai, Camat se Kota Dumai, Pengurus IPPAT, LAMR, Ketua Kadin, BMPD Kota Dumai, serta Undang-undang yang terkait.

Penulis :“Endy¬©”

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.