Minggu, Maret 3, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Semarang, – Kasus korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyeret nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Usut punya usut, pada 22 November 2023, Polda Metro Jaya resmi mengumumkan Firli menjadi tersangka kasus pemerasan dan dugaan penerimaan gratifikasi.

Penetapan tersangka ini dilakukan setelah gelar perkara yang dilakukan di hari yang sama. Peristiwa ini tentu mencoreng nama lembaga antirasuah tersebut. Saat memberikan keterangan pers nya di hadapan media Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin berharap kedepan KPK dapat kembali menjadi lembaga yang kredibel.

“Kita harapkan tentu KPK ke depan supaya lebih berintegritas, supaya KPK yang sekarang ini dianggap indeks prestasinya buruk, dikembalikan lagi menjadi lembaga yang kredibel dan disegani,” ungkap Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau Rumah PELITA di Jalan Candi Pawon Timur III, Manyaran, Kota Semarang, Kamis (28/12/2023).

Untuk mengembalikan marwah KPK, kata Wapres diperlukan perbaikan di dalam tubuh lembaga yang telah berdiri selama 21 tahun itu.

“Saya kira perlu dilakukan pembenahan-pembenahan ke dalam,” imbuhnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas (Dewas) KPK menggelar Sidang Putusan Dugaan Pelanggaran Ketua (Nonaktif) KPK Firli Bahuri pada Rabu (27/12/2023).

Saat dimintai tangggapan oleh awak media terkait putusan sidang tersebut, Wapres menuturkan bahwa putusan tersebut sudah sesuai dengan aturan.

“Saya kira itu prosesnya sudah betul. Maksimal memang menurut aturan yang saya dengar, di KPK, [Dewas] hanya bisa mengusulkan untuk supaya mengundurkan diri. Selanjutnya tentu yang akan menetapkan untuk pengunduran diri itu adalah Presiden (Keputusan Presiden) ya. Presiden sesuai dengan aturan,” ungkap Wapres.

Sebagai informasi, kemarin (27/12/2023), Dewas KPK dalam putusannya merangkum tiga pelanggaran etik Firli. Pertama, Firli diduga mengadakan hubungan langsung maupun tak langsung dengan pihak lain yang sedang beperkara di KPK. Kedua, Firli tak melaporkan pertemuan itu kepada Pimpinan KPK lainnya. Ketiga, Firli dianggap tak jujur dalam melaporkan harta kekayaannya dalam formulir laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN).

Baca Juga:   Presiden Jokowi Minta Pemerintah dan Parlemen ASEAN Bersinergi Perkokoh Kesatuan dan Sentralitas ASEAN
Baca Juga:   Kong Kalikong Rugikan Petani, PC PMII Lotim Tuntut Kejaksaan Bongkar Korupsi KUR Fiktif

Dalam keterangan pers ini, Wapres didampingi oleh Pj. Gubernur Jateng Nana Sudjana, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu, dan Staf Khusus Wapres Robikin Emhas. (DMA/AS, BPMI Setwapres/**)

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.