Kontras TIMES.COM | Jakarta,– Prevalensi stunting berhasil diturunkan dari 30,8% pada 2018 menjadi 24,4% pada 2021.
Meskipun tren penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir sudah positif, tetap diperlukan penanganan beragam persoalan dalam penanggulangan stunting agar target prevalensi stunting menjadi 14% pada 2024 dapat tercapai.
Salah satunya, persoalan pada garda terdepan pelaksana program, yaitu para pelaku di tingkat desa dan masyarakat.
“Kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, koordinasi antar-pelaksana, serta dukungan operasional masih perlu dioptimalkan,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin saat menghadiri Forum Nasional Stunting Tahun 2022, di Hotel Shangri-La, Jakarta, pada Selasa (06/12/2022).
Lebih jauh, Wapres meminta kepada para gubernur, wali kota, bupati, hingga camat dan lurah, agar memimpin secara langsung koordinasi pelaksanaan program dalam lingkup kewenangannya. Selain pengoordinasian dan pembagian tugas kerja yang baik, ia juga meminta para pemimpin kepala daerah memperhatikan pengetahuan, alat kerja, juga dukungan operasional yang mencukupi bagi para kader.
“Kader Posyandu, Tim Penggerak PKK, Penyuluh Keluarga Berencana, Bidan Desa, Kader Sanitasi, Kader Pembangunan Manusia, Karang Taruna, Petugas Puskesmas dan penggiat lainnya sangat potensial sebagai garda terdepan yang dapat kita andalkan,” kata Wapres optimis.
Wapres pun berharap, Forum Nasional Stunting Tahun 2022 ini menjadi momen penting untuk melakukan evaluasi, introspeksi, dan refleksi, mengingat waktu menuju target 14% hanya tersisa kurang dari dua tahun.
Mengakhiri sambutannya, Wapres mengajak segenap garda terdepan implementasi stunting untuk bekerja bersama sebagai upaya menurunkan stunting.
“Mari kita bekerja dan maju bersama garda terdepan dalam menurunkan stunting. Tanpa aksi-aksi nyata, penurunan stunting hanya ramai sebagai wacana dalam forum diskusi, tetapi sepi dalam implementasi,” pungkas Wapres.
Sebelumnya, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo melaporkan perkembangan penerapan program penurunan stunting setelah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, yaitu kegiatan tambahan pada 2022, di antaranya adalah penyediaan data keluarga berisiko stunting. Kegiatan lainnya adalah praktik Tim pendamping keluarga, khususnya bagi keluarga berisiko stunting, serta penyediaan pendampingan terhadap semua calon pengantin sebelum memasuki usia subur.
Hasto juga mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun belakangan, penurunan prevalensi stunting belum pernah melebihi 2% per tahun. Kendati demikian, diupayakan pada 2022 ini, prevalensi stunting menurun hingga 3%.
“Di tahun 2022 ini, diharapkan optimalisasi penurunan bisa mencapai 3%. Sehingga, 2024 bisa mencapai 14%,” harapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyaksikan pemberian piagam apresiasi dari BKKBN atas dukungan dan partisipasi layanan Gizi Spesifik dan Sensitif sebagai upaya percepatan penurunan stunting. Penerima penghargaan tersebut adalah Kongres Wanita Indonesia, Tim Penggerak PKK, Dharma Pertiwi, Pemimpin Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, dan Pengurus Pusat Aisyiyah.
Turut hadir dalam acara ini, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono. Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, serta Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Wanggai.
Sumber: Setwapres-Rusmin Nuryadin
