Kontras TIMES.COM | Jakarta- Wakil Presiden RI K.H.Ma’ruf Amin menegaskan, adanya gerakan reformasi birokrasi (RB) bukanlah sebuah rutinitas, apalagi beban, tetapi justru merupakan kebutuhan atau keharusan, karena menjadi daya ungkit dan akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional.
Untuk itu pejabat birokrasi di daerah, harus bisa menerapkan mekanisme kerja cara baru yang lebih responsif, lebih lincah, serta adaptif dalam melakukan pelayanan publik, khususnya untuk mendukung negara agar terus mampu bersaing di tingkat global.
“Sudah saatnya kita tinggalkan pola kerja lama yang hierarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada birokrasi kita, jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat,” tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) saat mencanangkan Reformasi Birokrasi (RB) Tematik dan meresmikan 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (05/11/2022).
Wapres menjabarkan, adanya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut tatakelola birokrasi dari pusat hingga daerah yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel dalam memberikan pelayanan publik.
“Dinamisnya tantangan global dan pesatnya kemajuan platform digital menuntut birokrasi yang kapabel, kolaboratif, lincah, dan fleksibel,” ujar Wapres.
Maka dari itu, diperlukan sistem Reformasi Birokrasi (RB) yang semakin responsif lagi ke depan.
Wapres menambahkan, transformasi organisasi birokrasi selanjutnya harus diikuti dengan penerapan mekanisme kerja baru.
Tinggalkan Pola Kerja Lama
Wapres menyampaikan, sudah saatnya para Pejabat Publik meninggalkan pola kerja lama yang hierarkis, linier, dan monoton yang telah mengakar pada sistem birokrasi.
“Jika tidak segera berubah, kita akan tertinggal karena persaingan antarnegara semakin ketat,” ujarnya.
Dalam forum yang bertajuk, “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Menuju Birokrasi Berkelas Dunia” ini, Wapres menyampaikan bahwa saat ini RB Indonesia telah memasuki tahap ketiga Roadmap RB Nasional Periode 2021-2024.
Wapres pun menekankan, perlunya konsistensi dalam penerapan RB agar seluruh target yang dimiliki dapat tercapai.
“Kita ingin mewujudkan birokrasi yang dinamis menuju birokrasi kelas dunia. Namun, untuk mencapai cita-cita ini, masih ada tantangan nyata di hadapan kita,” terangnya.
Wapres pun mencontohkan bahwa komunitas internasional memiliki berbagai indikator dalam menilai kapasitas birokrasi Indonesia. Di tahun 2022, peringkat daya saing Indonesia ada pada posisi ke-44, turun dari peringkat ke-37 di tahun sebelumnya.
“Ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Artinya, banyak hal yang masih perlu dibenahi dan didorong percepatan perbaikannya,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, melaporkan bahwa sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), program-program RB saat ini harus berdampak langsung pada masyarakat dan bukan sekadar administrasi semata.
“Bapak Presiden ingin reformasi birokrasi ini berdampak, salah satunya dengan MPP,” ujarnya.
Menindaklanjuti hal tersebut, kata Anas, Kementerian PANRB mengambil langkah strategis RB tematik yang diharapkan bisa terinternalisasi dalam tata kelola pemerintahan sehingga menghasilkan gerak serentak dalam pemecahan isu strategis Indonesia.
RB tematik berfokus pada empat hal yakni penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, dan prioritas aktual presiden.
Sumber: Setwapres-Rusmin Nuryadin
