Rabu, Mei 29, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Jakarta,– Rekrutmen PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja) merupakan salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam merekrut individu untuk mengisi kebutuhan profesi teknis tertentu yang dibutuhkan sebuah instansi.

Namun, tidak dipungkiri pro kontra seputar rekrutmen PPPK kerap terjadi di masyarakat.

Dibandingkan dengan rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN), PPPK dinilai tidak memiliki jaminan kuat untuk kesejahteraan jangka panjang individu, diantaranya dana pensiun dan akses untuk melakukan kredit kepemilikan rumah (KPR) karena statusnya yang bukan pegawai tetap. 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa rekrutmen ASN terbuka untuk seluruh individu termasuk mereka yang sebelumnya menjadi PPPK apabila memenuhi kriteria yang disyaratkan.

“Yang pasti kalau untuk menjadi ASN itu terbuka untuk semua warga negara, termasuk tentu untuk PPPK. Tetapi dia juga harus memenuhi syarat-syarat untuk menjadi ASN,” tutur Wapres dalam keterangan persnya usai memimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 6, Jakarta, (12/01/2023).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, syarat tersebut tidak hanya berdasarkan kriteria administrasi, namun juga berdasarkan kriteria teknis yang ditentukan.

“Disamping syarat-syarat teknis juga tentu untuk umurnya, jadi pada dasarnya dia bisa untuk bisa menjadi ASN,” papar Wapres.

“Halnya yg lain hrs memenuhi syarat, selain kualitas yang dibutuhkan untuk ASN, umur juga,” tambahnya.

Di sisi lain, terkait tudingan terhadap pemerintah tentang intervensi dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu 2024, Wapres menegaskan bahwa hal tersebut tidak benar.

“Presiden sudah menegaskan, tidak ada intervensi Istana,” ungkap Wapres.

Ia pun menekankan bahwa kewenangan terkait pemilu ada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Untuk itu, apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas dan ingin mempertanyakan hal-hal seputar pemilu dan prosesnya, dapat ditujukan ke lembaga-lembaga terkait yang memiliki wewenang sesuai bidangnya.

Baca Juga:   313 Prajurit TNI AD Selesai Ikut Seleksi Recrutment Satgas Kizi TNI Konga XX-T Monusco /Kongo TA. 2022

“Itu kewenangan KPU, itu penuh soal pemilu, sudah ada lembaganya. Dan kalau ada yang merasa [tidak puas] kan ada badan pengawasnya, [pertanyaan] itu [dapat] disampaikan,” pungkas Wapres.

Baca Juga:   Perkuat Ketahanan Pangan, Satgas Pamtas Yonif Raider 142/KJ dan Siswa SMP Gotong Royong Buka Lahan Tidur

Hadir mendampingi Wapres pada keterangan pers ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas dan Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi. (NN/RJP, BPMI – Setwapres)

Sumber: R2-Setwapres-Rusmin Nuryadin

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.