Selasa, Juni 25, 2024
Beranda Sample Page

Sample Page Title

Kontras TIMES.COM | Jakarta – Tuntutan dan mendesak terhadap DPR RI agar merevisi UU Desa No 6 tahun 2014 tentang masa jabatan 6 tahun menjadi 9 tahun dikabulkan.

Kedatangan rombongan Kades se Indonesia menuju Jakarta akhirnya berbuah manis dan tidak sia – sia.

Hal itu di sampaikan oleh anggota DPR RI Muhammad Toha dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Komisi II yang menemui ribuan Kades saat melakukan aksi di Senayan Jakarta pada Selasa (17/1/2023).

Setelah berorasi hingga desakannya dikabulkan oleh wakil rakyat yakni anggota komisi II langsung melakukan rapat dan meninjau semua tuntutan para Kades Se Indonesia tersebut.

“Kami ucapkan sukur alhamdulilah setelah kami melakukan kajian dan rapat di komisi II kemarin, dan hari ini ketemu dengan badan legislasi hari ini semua tuntutan kami (Kades red) dikabulkan,” ucapnya saat menemui masa aksi yang terdiri dari Kades Se Indonesia.

Massa ribuan Kades mulai berangkat dari daerahnya masing – masing menuju ibu kota berniat dan mendesak agar revisi UU Desa No 6 tahun 2014 tentang masa jabatan.

Masa jabatan yang diminta oleh para kades yang semula hanya 6 tahun X 3 periode kini di minta menjadi 9 tahun non periode.

Toha anggota DPR RI saat menyampaikan hasil dan mengkabulkan tuntutan Kades tersebut sontak ribuan kades bersorak dan mengapresiasi DPR RI dalam kinerjanya.

Yang sebelumnya diberitakan Kepala Desa (Kades) se Indonesia geruduk gedung senayan untuk bersatu guna menuntut revisi undang undang Desa No 6 tahun 2014 tentang masa jabatan. Selasa (17/1/2023).

Pasalnya masa jabatan yang di emban selama 6 tahun X 3 periode tersebut dirasa kurang efektif untuk membangun sebuah Desa.

Selain itu juga masa jabatan tersebut terbilang singkat karena Kepala Desa adalah pejabat yang bersinggungan langsung dengan warga masyarakat dan diperpanjang masa jabatan untuk tujuan membangun desannya.(Im)

Related Articles

- Advertisement -
- Advertisement -

Berita Terbaru

Adblock Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by whitelisting our website.