KontrasTimes.Com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan publik setelah mengabulkan permohonan pengalihan status penahanan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dari rumah tahanan (rutan) menjadi tahanan rumah. Keputusan ini, yang diumumkan secara diam-diam dan baru terungkap setelah informasi bocor dari sesama tahanan, memicu gelombang kritik tajam dari berbagai pihak, khususnya masyarakat antikorupsi, yang menuding KPK telah bertindak diskriminatif dan merusak asas transparansi yang selama ini menjadi pondasi lembaga antirasuah tersebut.
Yaqut Cholil Qoumas, yang merupakan adik kandung Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait alokasi kuota haji untuk Indonesia tahun 2023-2024. Kasus ini disinyalir merugikan keuangan negara hingga mencapai Rp622 miliar, sebuah angka fantastis yang menunjukkan skala serius dari dugaan penyalahgunaan wewenang. Penahanan Yaqut di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK sendiri baru dilakukan pada 12 Maret 2026, setelah gugatan praperadilannya ditolak pengadilan sehari sebelumnya. Namun, hanya berselang satu minggu, keluarganya mengajukan permohonan pengalihan status penahanan, yang kemudian dikabulkan oleh KPK.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi pengalihan status penahanan Yaqut menjadi tahanan rumah. Menurut Budi, keputusan ini diambil setelah permohonan keluarga diterima pada 17 Maret 2026 dan kemudian ditelaah oleh penyidik. Ia menegaskan bahwa pengalihan ini bersifat sementara dan bukan disebabkan oleh kondisi kesehatan Yaqut. "Permohonan [pengalihan jadi tahanan rumah] bisa disampaikan," ujar Budi kepada para jurnalis di Jakarta pada Minggu (22/3), seraya menambahkan bahwa permohonan tersebut akan ditelaah oleh penyidik KPK karena kewenangan penahanan ada pada penyidik. Budi juga menekankan bahwa prosedur ini sesuai dengan Pasal 108 ayat (1) dan (11) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Lebih lanjut, ia memastikan KPK akan tetap melakukan pengawasan ketat terhadap Yaqut selama berstatus tahanan rumah. "Kami pastikan bahwa proses pengalihan penahanan untuk sementara waktu ini sesuai ketentuan dan prosedur penyidikan maupun penahanan terhadap seorang tersangka," tambahnya pada Sabtu malam (21/3).
Namun, penjelasan dari KPK ini gagal meredakan kegelisahan publik dan kritik pedas yang muncul. Alih-alih diumumkan secara resmi, informasi mengenai pengalihan status Yaqut justru terkuak dari pernyataan Silvia Rinita Harefa, istri dari Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel, mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang juga menjadi tersangka kasus korupsi pemerasan dan ditahan di rutan KPK. Silvia menyampaikan kepada wartawan pada Sabtu (21/3) siang bahwa suaminya dan tahanan lain di rutan KPK tidak melihat Yaqut Cholil sejak Kamis (19/3) malam. Ia bahkan menyebut Yaqut tidak terlihat saat pelaksanaan salat Idul Fitri pada 21 Maret 2026. "Tadi sih sempat enggak lihat Gus Yaqut ya. Infonya sih, katanya keluar Kamis (19/3) malam," kata Silvia. "Kata orang-orang di dalam ya, enggak ada. Beliau enggak ada." Informasi yang didapatkan Silvia dari para tahanan ini lantas menjadi pemicu KPK untuk akhirnya memberikan konfirmasi resmi pada Sabtu malam. Metode "diam-diam" inilah yang menjadi salah satu poin utama kritik.
Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, adalah salah satu pihak yang paling vokal mengkritik keputusan KPK ini. Menurut Boyamin, keputusan mengalihkan status penahanan dari rutan ke tahanan rumah tanpa alasan kesehatan, dan hanya berdasarkan permohonan keluarga, adalah "pecah rekor" bagi KPK sejak lembaga itu berdiri pada 2003 silam. "KPK berwenang melakukan penahanan, juga berhak mengalihkan, juga berhak menangguhkan. Dan itu KPK pernah menangguhkan orang yang ditahan karena sakit, alasannya selalu kuat," kata Boyamin.
Ia membandingkan kasus Yaqut dengan sejumlah kasus lain yang pernah ditangani KPK, di mana pengalihan atau pembantaran penahanan selalu didasari oleh kondisi kesehatan yang sangat serius dan didukung oleh keterangan medis yang kuat. Boyamin mencontohkan kasus mantan Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman, hingga pengusaha tambang di Kalimantan Barat. Dalam kasus-kasus tersebut, alasan kesehatan menjadi faktor dominan yang dipertimbangkan, dan itupun melalui proses yang ketat. "Kalau toh tak ditahan, atau kemudian ditangguhkan penahanannya jadi tahanan rumah atau apa segala macam itu karena betul-betul sakit. Tapi kalau dalam konteks Yaqut yang bukan karena sakit, saya sangat tidak tahu apa alasannya. Jadi saya mengatakan itu rekor," tegasnya.
Boyamin juga secara keras mempertanyakan mengapa KPK mengabulkan permohonan penahanan Yaqut secara "diam-diam" dan baru terungkap ke publik setelah bocor. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan asas keterbukaan yang diamanatkan dalam Undang-Undang KPK, di mana penetapan tersangka, penahanan, hingga keputusan untuk tidak menahan, harus diumumkan kepada publik. "Kecewa karena dilakukan diam-diam. Merusak sistem dan diskriminasi yang akan timbulkan tuntutan yang sama dari tahanan lain," ujar Boyamin. Ia khawatir, keputusan ini akan menjadi preseden buruk dan memicu tuntutan serupa dari para tahanan lain yang mungkin merasa diperlakukan tidak adil. Oleh karena itu, MAKI mendesak KPK untuk segera melakukan penahanan kembali terhadap Yaqut Cholil Qoumas. Selain itu, Boyamin juga menyerukan agar Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera menyelidiki dugaan pelanggaran kode etik yang mungkin dilakukan oleh penyidik atau pimpinan KPK terkait kasus ini.
Asas diskriminasi menjadi poin penting dalam kritik ini. Jika KPK benar-benar membuka peluang bagi setiap tersangka untuk mengajukan permohonan pengalihan status penahanan, maka pertanyaannya adalah: apakah semua permohonan akan diperlakukan sama? Bagaimana dengan tahanan lain yang mungkin memiliki kondisi kesehatan lebih buruk atau alasan keluarga yang lebih mendesak namun permohonannya ditolak? Keputusan terhadap Yaqut, yang secara eksplisit disebutkan bukan karena alasan kesehatan, menciptakan standar ganda yang berpotensi meruntuhkan kepercayaan publik terhadap independensi dan keadilan KPK. Apalagi, Yaqut adalah figur publik dengan latar belakang politik dan keagamaan yang kuat, yang menambah persepsi adanya perlakuan istimewa.
Dugaan korupsi kuota haji sendiri merupakan isu yang sangat sensitif di Indonesia, mengingat haji adalah ibadah fundamental bagi umat Islam dan seringkali menjadi ladang korupsi karena besarnya dana yang dikelola serta tingginya antusiasme masyarakat. Kasus yang melibatkan eks Menteri Agama seperti Yaqut Cholil Qoumas, dengan kerugian negara mencapai ratusan miliar rupiah, seharusnya ditangani dengan sangat transparan dan tanpa celah sedikit pun untuk menimbulkan kecurigaan publik. Keputusan KPK untuk mengalihkan penahanan Yaqut secara "senyap" dan tanpa penjelasan yang memadai di awal, justru menimbulkan pertanyaan besar tentang komitmen lembaga antirasuah ini terhadap prinsip-prinsip antikorupsi.
Dalam konteks hukum, Pasal 108 KUHAP memang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menentukan jenis penahanan, termasuk penahanan rutan, penahanan kota, atau penahanan rumah. Diskresi ini penting agar penegak hukum dapat menyesuaikan tindakan penahanan dengan kondisi dan kebutuhan penyidikan. Namun, diskresi ini harus digunakan secara bijaksana, akuntabel, dan transparan, serta berdasarkan alasan yang jelas dan terukur, bukan semata-mata atas permohonan tanpa landasan kuat. Ketiadaan alasan kesehatan sebagai dasar pengalihan, yang justru menjadi alasan paling umum dan diterima, membuat keputusan ini menjadi anomali.
Situasi ini menempatkan KPK pada posisi yang sulit. Di satu sisi, mereka berdalih telah bertindak sesuai prosedur hukum. Di sisi lain, mereka menghadapi badai kritik atas transparansi dan potensi diskriminasi. Tantangan bagi KPK ke depan adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan publik yang terkikis. Penjelasan yang lebih komprehensif, transparan, dan konsisten mengenai alasan di balik keputusan ini, serta penegasan bahwa tidak akan ada perlakuan istimewa bagi siapapun, menjadi sangat krusial. Jika tidak, keputusan ini dikhawatirkan akan menjadi preseden yang merusak tatanan pemberantasan korupsi di Indonesia, membuka celah bagi tersangka lain untuk menuntut perlakuan serupa, dan pada akhirnya, melemahkan wibawa KPK di mata masyarakat. Dewan Pengawas KPK memiliki peran vital untuk memastikan bahwa prosedur dan etika ditegakkan tanpa pandang bulu, demi menjaga marwah lembaga antirasuah yang seharusnya menjadi garda terdepan melawan korupsi.
