KontrasTimes.Com, – Keputusan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang menegaskan bahwa vonis bebas terhadap videografer Amsal Sitepu tidak dapat diajukan banding oleh jaksa penuntut umum (JPU) menandai sebuah babak penting dalam upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya kebebasan pers. Penegasan ini disampaikan dalam rapat audiensi Komisi III DPR bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Karo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 2 April 2020. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, secara lugas menyatakan bahwa semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru secara eksplisit melarang upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas, sebuah prinsip fundamental yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa yang telah dinyatakan tidak bersalah.
Kasus Amsal Sitepu sendiri telah menarik perhatian publik dan menjadi sorotan Komisi III DPR RI karena melibatkan dugaan kriminalisasi terhadap seorang videografer yang sedang menjalankan tugas jurnalistiknya. Amsal Sitepu, yang diketahui bertugas mendokumentasikan isu sengketa lahan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, mendapati dirinya dijerat hukum dengan tuduhan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong, sebuah dakwaan yang kerap digunakan untuk membungkam kritik atau peliputan investigatif. Persidangan yang berlangsung kemudian berujung pada putusan bebas, sebuah kemenangan bagi Amsal dan para pembela kebebasan pers. Namun, kekhawatiran muncul ketika beredar sinyal bahwa pihak kejaksaan mungkin akan mengajukan banding, yang memicu intervensi dari Komisi III DPR RI sebagai bentuk pengawasan terhadap kinerja lembaga penegak hukum.
Prinsip hukum bahwa putusan bebas tidak dapat diajukan banding atau kasasi bukanlah hal baru, namun penegasan kembali oleh Komisi III DPR dalam konteks kasus Amsal Sitepu ini memiliki resonansi yang kuat. Filosofi di balik ketentuan ini adalah untuk melindungi warga negara dari potensi "double jeopardy" atau pengulangan proses hukum yang tidak perlu setelah mereka dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan. Ketika seorang hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan serta memutuskan bahwa terdakwa tidak bersalah, maka proses hukum seharusnya berakhir untuk menjamin kepastian hukum bagi individu tersebut. Upaya untuk terus menggugat putusan bebas dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap proses peradilan dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Penegasan Habiburokhman ini mengingatkan semua pihak, khususnya kejaksaan, untuk menghormati putusan pengadilan dan tidak membuang waktu serta sumber daya negara untuk mengejar kasus yang secara hukum telah selesai.
Rapat audiensi yang dihadiri langsung oleh Amsal Sitepu itu menghasilkan lima kesimpulan penting yang tidak hanya menegaskan status vonis bebas Amsal, tetapi juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur dan etika di lingkungan Kejaksaan. Pertama, Komisi III DPR RI secara tegas menyatakan bahwa putusan bebas Amsal Christy Sitepu tidak dapat diajukan upaya hukum banding maupun kasasi, sesuai dengan semangat ketentuan KUHAP yang baru. Ini adalah poin krusial yang memberikan kepastian hukum bagi Amsal dan mencegah potensi perpanjangan penderitaan hukum yang tidak berdasar. Penegasan ini juga menjadi preseden penting bagi kasus-kasus serupa di masa depan, menegaskan bahwa kebebasan yang telah diberikan oleh pengadilan harus dihormati.
Kedua, Komisi III DPR RI mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Sumatera Utara sebagai buntut dari penanganan kasus Amsal. Desakan evaluasi ini mengindikasikan adanya kekhawatiran serius dari DPR terhadap praktik-praktik yang mungkin terjadi dalam proses penuntutan. Evaluasi ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan prosedural, potensi penyalahgunaan wewenang, atau ketidakprofesionalan yang mungkin telah terjadi selama penanganan kasus Amsal. Hasil evaluasi ini diminta untuk diserahkan kepada Komisi III secara tertulis dalam waktu paling lambat satu bulan, menunjukkan keseriusan DPR dalam mengawasi kinerja lembaga mitra kerjanya. Evaluasi ini penting untuk menjaga integritas institusi kejaksaan dan memastikan bahwa proses hukum dijalankan sesuai koridor yang benar.
Ketiga, Komisi III meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan intimidasi yang dialami Amsal Sitepu yang diduga dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Wira Arizona, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Reinhard Harve Sembiring, dan Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Dona Martinus Sebayang. Dugaan intimidasi ini merupakan tuduhan serius yang dapat merusak citra kejaksaan sebagai institusi penegak hukum yang berintegritas. Jika terbukti, tindakan intimidasi oleh aparat hukum terhadap warga negara, apalagi yang sedang dalam proses hukum, adalah pelanggaran berat terhadap etika profesi dan hak asasi manusia. Penyelidikan atas dugaan ini menjadi krusial untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah praktik-praktik serupa terulang di masa depan. Ini juga mengirimkan pesan jelas bahwa DPR tidak akan mentolerir penyalahgunaan kekuasaan.
Keempat, Komisi III DPR RI juga meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) untuk mengusut dugaan bahwa Kejari telah membangun propaganda seolah-olah Komisi III DPR RI mengintervensi kasus Amsal. Tuduhan propaganda ini sangat serius karena dapat merusak hubungan antar lembaga negara dan menciptakan narasi yang menyesatkan publik. Jika kejaksaan sengaja menciptakan kesan bahwa DPR melakukan intervensi yang tidak semestinya, hal itu dapat mengikis kepercayaan publik terhadap kedua lembaga. Penyelidikan oleh Jamwas diharapkan dapat mengungkap kebenaran di balik dugaan propaganda ini dan mengambil tindakan tegas jika terbukti ada pelanggaran. Ini adalah upaya untuk menjaga kehormatan lembaga legislatif dan memastikan bahwa komunikasi antar lembaga dilakukan secara profesional dan transparan.
Terakhir, Komisi III meminta Kejaksaan untuk melakukan eksaminasi atau meninjau ulang kasus Amsal Sitepu sebagai bahan evaluasi internal. Eksaminasi adalah proses peninjauan ulang suatu perkara oleh pejabat yang lebih tinggi atau badan pengawas dalam institusi kejaksaan untuk menilai apakah penanganan perkara sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, hukum, dan etika. Eksaminasi ini berbeda dengan banding karena fokusnya adalah pada evaluasi internal kinerja kejaksaan, bukan untuk mengubah putusan pengadilan. Hasil eksaminasi ini akan menjadi bahan berharga untuk perbaikan sistem dan prosedur di masa mendatang, memastikan bahwa kejaksaan dapat belajar dari kasus ini dan meningkatkan kualitas penegakan hukumnya.
Habiburokhman menekankan bahwa kelima kesimpulan yang disampaikan dalam rapat tersebut bersifat mengikat bagi kejaksaan sebagai mitra kerja Komisi III. Penegasan ini menunjukkan bahwa DPR tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga menuntut pelaksanaan konkret dari kesimpulan-kesimpulan tersebut. Harapan besar diletakkan pada Kejaksaan untuk benar-benar melaksanakan poin-poin yang telah disepakati demi menjunjung tinggi supremasi hukum, melindungi hak-hak warga negara, dan menjaga integritas institusi penegak hukum.
Kasus Amsal Sitepu, dengan segala dinamikanya, menjadi cerminan penting bagi kondisi kebebasan pers dan independensi penegakan hukum di Indonesia. Keputusan Komisi III DPR RI ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi Amsal, tetapi juga mengirimkan sinyal kuat kepada seluruh aparat penegak hukum untuk lebih berhati-hati dan profesional dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika berhadapan dengan individu yang sedang menjalankan profesi jurnalistik atau advokasi. Perlindungan terhadap jurnalis dan videografer adalah esensial dalam menjaga pilar demokrasi, karena mereka berperan sebagai mata dan telinga publik dalam mengawasi kekuasaan. Dengan adanya desakan evaluasi dan pengusutan dugaan pelanggaran, diharapkan kasus ini dapat menjadi momentum untuk perbaikan sistemik dalam tubuh kejaksaan, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa adanya intimidasi.
