Dinas PUPP Situbondo Dituding Bungkam dan Lindungi Rekanan, Warga Siap Lapor APH

Redaksi
A-AA+A++

KONTRAS TIMES, SITUBONDO — Pengawasan dan responsivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Pemukiman (PUPPP) Kabupaten Situbondo kembali mendapat sorotan tajam publik. Hingga saat ini, pihak dinas khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kepala Bidang Biinamarga terkesan bungkam dan enggan memberikan tanggapan resmi terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi pada proyek Peningkatan Jalan Ruas Trigonco-Bantal yang dikerjakan oleh CV. ARRAYAN GROUP.

Aksi melempar batu dan membisu ini memicu kekecewaan mendalam dari masyarakat. Heppy, salah seorang warga yang aktif mengawal pembangunan di kawasan tersebut, menilai ketidaktegasan Dinas PUPPP sebagai bentuk pengabaian terhadap keluhan masyarakat sekaligus kegagalan fungsi pengawasan.

“Pihak dinas terkesan melakukan pembiaran. Koordinasi sudah dilakukan, tetapi sampai hari ini tidak ada respons sama sekali. Publik berhak bertanya-tanya, ada apa dengan Dinas PUPPP? Apakah takut bertindak tegas, atau memang sudah ada ‘permainan di bawah meja’ dengan pihak rekanan?” tegas Heppy saat memberikan keterangan.

Heppy menegaskan bahwa Dinas PUPPP digaji menggunakan uang rakyat untuk memastikan setiap rupiah uang negara kembali kepada masyarakat dalam bentuk infrastruktur yang berkualitas, bukan untuk mengamankan kepentingan kontraktor pelaksana.

Lantaran dinilai enggan membuka ruang evaluasi dan tidak menunjukkan iktikad baik dalam menanggapi temuan di lapangan, langkah hukum dan pelaporan resmi kini disiapkan.

“Karena tidak ada transparansi dan respons dari pihak dinas, dengan terpaksa saya sebagai warga yang dirugikan akan membawa seluruh hasil temuan serta pemantauan di lapangan ke pihak-pihak terkait, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH),” lanjutnya.

Kasus ini menjadi ujian serius bagi profesionalisme dan akuntabilitas Dinas PUPPP Situbondo. Sikap diam dan lambannya penanganan terhadap dugaan penyimpangan proyek infrastruktur publik ini dinilai melukai rasa keadilan masyarakat serta berpotensi merugikan keuangan negara jika dibiarkan tanpa tindakan korektif dan penegakan aturan yang tegas.

Baca juga:
DIDUGA LEMAH PENGAWASAN DINAS PUPP DAN KURANGI KETEBALAN ASPAL, PROYEK HOTMIX TRIGONCO–BANTAL JADI SOROTAN
Vertikal Iklan Kontras times
Writer: KarsonoEditor: Red