KONTRAS TIMES, SITUBONDO – Proyek Pemeliharaan Jalan Ruas Tokelan–Gebangan (R 307) yang menelan anggaran APBD ratusan juta rupiah dan dikerjakan oleh *CV. Situbondo* dengan volume pekerjaan 670 meter dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga menjadi sorotan publik. Salah satunya datang dari Dick, aktivis LSM Teropong DPC Situbondo yang memantau langsung pekerjaan tersebut di lapangan.
Saat memantau pekerjaan _hotmix_, Dicky sangat menyayangkan tahapan pelaksanaan pekerjaan tersebut. Menurutnya, pengawas dari Dinas PUPP dan konsultan pengawas sangat lemah dalam menjalankan fungsi kontrol mutu.
Terlihat di lapangan, pengawas Dinas dan konsultan pengawas hanya memantau jalannya pekerjaan tanpa melakukan tindakan korektif saat terjadi kesalahan dalam tahapan pekerjaan.
Hal itu terbukti ketika diminta menghitung konversi satu unit _dump truck_ bermuatan 12 ton _hotmix_ menjadi berapa meter panjang hamparan, pihak konsultan pengawas justru merasa kebingungan untuk menghitung.
“Ini bukti nyata bahwasannya pihak konsultan pengawas sangat tidak profesional. Padahal per meter ada hitungan yang jelas dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan itu memakai uang negara yang berasal dari pajak masyarakat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan,” tegas Dicky.
Dicky juga menyayangkan fungsi pengawas Dinas yang kurang maksimal. Ia menilai pengawas Dinas PUPP yang ada di lapangan kurang berpengalaman dalam persoalan pekerjaan _hotmix_. Terbukti, pengawas hanya melakukan pengawasan pasif tanpa melakukan tindakan teknis.
Lemahnya pengawasan tersebut sangat berpengaruh pada tahapan proses pekerjaan. Selain itu, Dicky juga menyoroti peralatan dari pihak _Asphalt Mixing Plant_ (AMP) yang standarisasi alat beratnya juga dipertanyakan.
Salah satunya _Asphalt Finisher_ saat melakukan penghamparan aspal _hotmix_ selalu kurang presisi. Dalam setiap hamparan, ketebalan hamparan tidak stabil dan tidak seragam.
Yang menjadi pertanyaan besar adalah, apakah ketidakstabilan ketebalan _Asphalt Finisher_ tersebut memang karena faktor teknis alat yang tidak presisi, atau sengaja dibuat tidak stabil sesuai pesanan dari pihak rekanan?
Padahal, dalam pekerjaan _hotmix_, ketebalan hamparan, temperatur pencampuran, kecepatan _finisher_, dan pemadatan dengan _tandem roller_ merupakan faktor penentu utama tercapainya kepadatan, kerataan, dan umur rencana jalan sesuai spesifikasi teknis.
Dicky mengimbau kepada masyarakat agar jangan takut memantau atau mengkritik jika ada proyek yang dinilai tidak sesuai, agar proyek tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pengawasan publik adalah kontrol terakhir agar kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi, bukan sekadar selesai secara administrasi,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak rekanan CV. Situbondo maupun Dinas PUPP Bidang Bina Marga Kabupaten Situbondo masih dalam upaya konfirmasi untuk memberikan klarifikasi resmi terkait temuan di lapangan.
