KONTRAS TIMES, SITUBONDO — Pengawasan terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Situbondo kembali mendapat sorotan tajam publik. Proyek Pemeliharaan Jalan Ruas Tokelan–Gebangan senilai lebih dari Rp600 juta yang bersumber dari Anggaran APBD 2026 Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman (PUPP) Bidang Bina Marga dan dikerjakan oleh CV Situbondo—diduga kuat menyimpan indikasi penyimpangan serius.
Berdasarkan investigasi lapangan yang dilakukan oleh Heppy, seorang pemerhati publik sekaligus putra daerah asli Situbondo, ditemukan sejumlah temuan krusial yang berpotensi merugikan keuangan negara serta merugikan masyarakat sebagai penerima manfaat utama.
Dari peninjauan langsung pada tahapan pekerjaan yang telah rampung, terindikasi adanya pola kecurangan terstruktur yang melibatkan permainan antara pihak Asphalt Mixing Plant (AMP), rekanan, hingga lemahnya pengawasan internal Dinas PUPP.
Temuan Krusial Hasil Investigasi Lapangan
1. Penipisan Hamparan (Overlay) Aspal : Lapisan aspal jenis Asphalt Concrete-Wearing Course (AC-WC) di lapangan diduga kuat tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak. Berdasarkan ketentuan, ketebalan ideal yang diwajibkan adalah 4 cm. Namun, di lapangan realisasinya disinyalir hanya mencapai rata-rata 3,1 cm.
Dari estimasi volume kontrak sekitar 183,31 ton, realisasi fisik di lapangan hanya berkisar 143,06 ton. Selisih volume sekitar 40 ton ini diduga sengaja dipangkas demi menekan biaya material dan meraup keuntungan sepihak.
2. Manipulasi Tiket Timbangan (Delivery Order) dari AMP
Muncul kecurigaan kuat adanya rekayasa pencatatan tonase pada nota pengiriman dari AMP agar tampak sesuai di atas kertas. Kendati dokumen pengiriman dibuat seolah-olah sesuai kontrak, volume fisik riil yang benar-benar terhampar di lokasi proyek jauh lebih sedikit. Hal ini menguatkan indikasi adanya kongkalikong antara pihak penyedia material (AMP) dan pihak rekanan.
3. Pengondisian Titik Uji Core Drill
Pengambilan sampel inti aspal (core drill) untuk uji laboratorium pasca-pekerjaan diindikasikan tidak dilakukan secara acak (random sampling). Sampel justru sengaja dikondisikan pada titik-titik tertentu yang telah disiapkan dengan ketebalan memenuhi syarat oleh pihak rekanan.
Modus ini diduga dilakukan agar hasil uji laboratorium tampak memenuhi spesifikasi teknis, sehingga pekerjaan dapat diloloskan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (Provisional Hand Over / PHO).
Temuan ini tidak hanya mengarah pada dugaan pelanggaran hukum oleh penyedia jasa (kontraktor), tetapi juga membuka pertanyaan besar terhadap integritas dan efektivitas pengawasan internal pemerintah daerah.
Heppy secara tegas mendesak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas untuk bertanggung jawab penuh. Pembiaran terhadap selisih ketebalan hamparan serta kelalaian dalam memvalidasi laporan akhir hingga berpotensi meloloskan PHO merupakan bentuk maladministrasi dan pembiaran terhadap potensi kerugian negara.
“Pengawasan dari Dinas PUPP dan konsultan pengawas digaji menggunakan uang rakyat untuk memastikan kualitas infrastruktur. Jika penyimpangan kasat mata seperti ini dibiarkan, maka patut diduga ada pembiaran atau kongkalikong yang mencederi prinsip transparansi anggaran,” tegas Heppy.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral kontrol sosial masyarakat, Heppy menyatakan tidak akan berhenti pada temuan awal ini. Seluruh dokumentasi fisik mulai dari bukti pengukuran ketebalan menggunakan alat ukur presisi di lapangan hingga salinan papan informasi proyek—tengah dikonsolidasikan.
Jika dalam waktu dekat tidak ada evaluasi atau koreksi nyata dari pihak terkait, dokumen temuan ini akan segera diserahkan secara resmi kepada Inspektorat Kabupaten Situbondo, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk Kejaksaan Negeri Situbondo Serta Kanal Pengaduan Nasional SP4N-LAPOR!
Kini, masyarakat Situbondo menuntut transparansi penuh dari Dinas PUPP Bidang Bina Marga dan CV Situbondo untuk membuktikan bahwa proyek ratusan juta rupiah tersebut benar-benar dikerjakan sesuai spesifikasi teknis demi kualitas infrastruktur jalan yang tahan lama dan berpihak pada kepentingan publik.








