KONTRAS TIMES, GRESIK – LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) KSM Sangkapura menyoroti pembangunan gorong-gorong di Dusun Sungai Giring, Desa Patarselamat, Kecamatan Sangkapura, Pulau Bawean, Kabupaten Gresik. Pasalnya, pekerjaan infrastruktur tersebut diduga dilaksanakan tanpa dilengkapi papan informasi proyek, sehingga masyarakat tidak dapat mengetahui secara terbuka sumber anggaran, nilai pekerjaan, volume, maupun pelaksana kegiatan, Senin (16/11/2026).
Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura, *Junaidi*, mengungkapkan bahwa dirinya turun langsung ke lokasi setelah menerima aduan dari masyarakat terkait pembangunan gorong-gorong tersebut.
Saat tiba di lokasi, Junaidi mendapati tiga orang pekerja sedang melaksanakan pekerjaan. Ia kemudian menanyakan kepada salah seorang pekerja mengenai tidak adanya papan informasi kegiatan.
Menurut keterangan pekerja kepada Junaidi, mereka hanya menjalankan pekerjaan atas perintah Kepala Desa Gunung Teguh, *Abdul Haris*. Bahkan, pekerja tersebut menyampaikan bahwa apabila ada masyarakat yang menanyakan tidak adanya papan informasi, mereka diminta menjawab bahwa pekerjaan tersebut merupakan kegiatan darurat.
Pekerja juga menyebutkan bahwa dana pembangunan gorong-gorong tersebut dikeluarkan oleh dua desa, yakni Desa Gunung Teguh dan Desa Patarselamat.
Setelah meninggalkan lokasi pembangunan, Junaidi bertemu dengan Kepala Desa Gunung Teguh, Abdul Haris, di tempat TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle). Dalam pertemuan tersebut, Junaidi mempertanyakan alasan tidak adanya papan informasi kegiatan.
Menurut keterangan Abdul Haris sebagaimana disampaikan kepada Junaidi, pembangunan gorong-gorong tersebut menggunakan dana desa untuk kegiatan darurat dari Desa Gunung Teguh dan Desa Patarselamat.
Tidak hanya menyoroti transparansi anggaran, Junaidi juga mempertanyakan material yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Berdasarkan pengamatan langsung di lokasi, ia menemukan penggunaan semen merek Merdeka, pasir gunung yang diduga mengandung tanah, serta besi bekas dari jembatan yang sebelumnya rusak.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaian material dengan spesifikasi teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Menurut Junaidi, kualitas material dan kelayakan penggunaan besi bekas harus dipastikan melalui pemeriksaan teknis oleh pihak yang berkompeten.
Untuk memperoleh klarifikasi dan menjaga keberimbangan informasi, Junaidi juga menghubungi Pj Kepala Desa Patarselamat, Obet , melalui sambungan telepon WhatsApp.
Dalam komunikasi tersebut, Obet mengaku heran dan belum mengetahui secara jelas mengenai pembangunan gorong-gorong yang dipersoalkan. Ia menyampaikan akan segera menghubungi sekretaris desanya untuk meminta penjelasan lebih lanjut.
Pernyataan tersebut semakin memperkuat pentingnya klarifikasi terbuka mengenai siapa penanggung jawab kegiatan, bagaimana mekanisme kerja sama pendanaan antardesa dilakukan, serta bagaimana pertanggungjawaban anggarannya disusun.
Junaidi selaku Ketua LSM GMBI KSM Sangkapura meminta Inspektorat Kabupaten Gresik dan Kejaksaan Negeri Gresik segera turun tangan melakukan pemeriksaan terhadap pembangunan gorong-gorong tersebut.
Menurutnya, alasan kegiatan darurat tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, tertib administrasi, dan kualitas pekerjaan yang menggunakan uang negara.
“Kalau memang pembangunan ini menggunakan dana desa darurat dari dua desa, harus jelas dasar hukumnya, sumber anggarannya, mekanisme penganggarannya, siapa penanggung jawabnya, serta bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai masyarakat hanya diminta menerima pekerjaan tanpa mengetahui informasi anggarannya,” tegas Junaidi.
Ia juga mempertanyakan hasil pelaksanaan lokakarya sinkronisasi tata kelola pemerintahan desa dalam pengelolaan Dana Desa yang sebelumnya diselenggarakan oleh Dinas PMD bersama Kejaksaan Negeri Gresik di Pulau Bawean.
“Baru saja dilaksanakan lokakarya sinkronisasi tata kelola Dana Desa di Bawean. Namun, di lapangan masih ditemukan persoalan yang menyangkut keterbukaan informasi dan kualitas pembangunan. Lalu apa makna lokakarya tersebut apabila persoalan mendasar seperti ini tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan nyata?” ujarnya.
Junaidi menegaskan bahwa kritik yang disampaikan GMBI bukan bertujuan menjatuhkan pihak mana pun, melainkan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan desa agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
GMBI KSM Sangkapura berharap Inspektorat Kabupaten Gresik segera melakukan pemeriksaan administrasi dan teknis, sementara Kejaksaan Negeri Gresik dapat menelaah apabila ditemukan indikasi penyimpangan yang memenuhi unsur pelanggaran hukum.
Hingga pemberitaan ini disusun, pihak-pihak terkait masih perlu memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dasar penetapan kegiatan darurat, dokumen anggaran, mekanisme pendanaan kedua desa, serta spesifikasi teknis pembangunan gorong-gorong tersebut. Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai ada hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.








