KontrasTIMES.COM | Halbar- Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara, mendapatkan kucuran dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya cukup fantastis, sekira Rp.300 Miliar di 2023, tahun ini.
Anggaran tersebut diperuntukan bagi pelebaran volume Pelabuhan Jailolo, Pelabuhan Matui, pembangunan Pasar Jailolo paska kunjungan jokowi yang akan ditenderkan pada bulan depan, 35 Desa Cerdas, program TEKAD 20 Desa, serta pembangunan Nursery.
Bupati Halmahera Barat, James Uang, menyatakan kucuran anggaran tersebut adalah manfaat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebab menurutnya hal ini merupakan bentuk kolaborasi.
Mengingat forum tersebut melahirkan sejumlah rekomendasi dokumen – dokumen, yang hasilnya menjadi rujukan APBN Bappenas.
“Dijumlahkan, APBN yang masuk di Halbar itu mendekati Rp.300 miliar dari seluruh komponen, berbagai sektor dan Dinas. Dengan anggaran yang masuk seperti ini adalah manfaat dari Musrenbang,”cetus James saat membuka Musrenbang di Kecamatan Jailolo Selatan, Jumat (17/02/2023).
James menyampaikan, anggaran untuk pembangunan Pasar modern sebesar Rp.40 miliar hanya diberikan kepada 5 Daerah. Salah satunya Pasar Jailolo, Halmahera Barat.
“Kemudian pembangunan Nursery oleh Kementerian Pertanian. Karena Halbar ini adalah tempat pembibitan di Maluku Utara, dan anggarannya kurang lebih Rp.75 Miliar yang akan dibangun di kecamatan Sahu,”beber Politisi Partai Demokrat ini.
Selain itu, kata James, sejumlah pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi Maluku Utara juga masuk ke Halmahera Barat. Diantaranya perbaikan jalan Sidangoli-Jailolo, jembatan Ulo yang sementara dibangun, dan hotmix jalan menuju Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia yang terletak di Desa Dodinga.
“Itulah kolaborasi. Di Kabupaten tidak bisa, Provinsi, tidak ada masalah, karena ini tanggungjawab bersama termasuk Desa, itu manfaat Musrenbangnya,”sebutnya mengulangi.
Sementara untuk pembangunan yang bersumber dari APBD Halmahera Barat, akan dianggarkan sebesar Rp.5 Miliar pada tahun ini untuk rest area di Sidangoli, dan pembebasan lahan Desa Braha sekira Rp.500 juta untuk relokasi 42 kk yang menurutnya juga hasil dari kolaborasi sebuah perencanaan.
“Jadi kita tidak bisah bilang forum ini saling membohongi, dari hasil musrenbang itulah dari Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Desa masuk,”pungkasnya.
Raja Man Kaswalat
